|
 |
|
Surat
Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar)
Pemalsuan dan Manipulasi
Oleh: Harsutejo
Jenderal Suharto Sang Supersemar
Bukan kebetulan Jenderal Suharto menamai surat perintah
yang dianggapnya sakti itu dengan Supersemar, Semar yang
super. Seperti kita ketahui Semar merupakan tokoh punakawan,
bapak formal punakawan yang lain yakni Gareng dan Petruk
dalam pewayangan Jawa. Sekalipun kedudukan resmi Semar ialah
pembantu para ksatria, akan tetapi ia merupakan jelmaan
Sang Dewata. Tidak aneh jika ia pun bertindak sebagai penasehat
spiritual para ksatria. Dalam hubungan ini Jenderal Suharto
bukan saja memposisikan diri sebagai ksatria pemegang amanat
kebenaran yang menghancur luluhkan apa yang mereka sebut
pemberontakan G30S dan seluruh gerakan kiri dengan PKI sebagai
sasaran utama, sekaligus menghabisi Presiden Sukarno beserta
ajarannya, ia juga memposisikan diri sebagai Semar Yang
Super, setingkat dengan Sang Dewata. Begitulah antara lain
Jenderal Suharto telah mengeksploatir budaya Jawa untuk
membangun feodalisme baru bagi kepentingan rezim militernya.
Selama lebih dari 30 tahun rezim militer Orba telah mendongkel
hampir seluruh ajaran Bung Karno, di antaranya tentang persatuan
nasional, tentang ‘Trisakti’ yakni bebas dalam politik,
berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Hasilnya telah kita rasakan dewasa ini dalam kemelut seluruh
aspek kehidupan bangsa Indonesia yang membawa bangsa ini
ke tepi jurang kebangkrutan.
Supersemar Palsu
Dalam buku terbitan Sekneg 30 Tahun Indonesia Merdeka jilid
3, termuat dua macam fotokopi Supersemar yang penampilan
fisiknya amat berbeda (Sekneg 1994:77, 91). Yang pertama
diketik satu spasi dengan tampilan lebih rapi, mengesankan
asli. Sedang yang kedua diketik satu setengah spasi, mengesankan
kurang rapi, bahkan amatiran. Agaknya kedua arsip inilah
yang kini disimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia
(ANRI).
Tak Tahu Malu.
Buku tersebut di atas merupakan terbitan resmi pemerintah
Orba dengan Sudharmono SH, Menteri Sekretaris Negara sebagai
penanggungjawabnya, sedang isinya pada Brigjen Prof Dr Nugroho
Notosusanto. Terbit pertama kali pada 1977 dengan sambutan
Presiden Suharto. Buku ini sama sekali tidak memberikan
keterangan apa sebabnya sampai ada dua macam teks Supersemar.
Kelakuan buku resmi ini begitu aneh, lebih tepat disebut
tak-tahu-malu, dalam menghadapi dua versi teks untuk satu
dokumen negara yang begitu besar pengaruhnya terhadap perjalanan
sejarah bangsa ini dengan bungkam seribu bahasa (termasuk
kelakuan sejarawan Brigjen Prof Dr Nugroho Notosusanto).
Dokumen penting yang yang terdiri dari dua sosok yang sama
sekali berbeda itu rupanya seperti tidak menjadi masalah
bagi rezim Orba, yang penting dokumen itu telah dipergunakan
(baca: disalahgunakan) oleh Jenderal Suharto secara efektif.
Dalam teks di bawah salah satu kopi dokumen tercantum dengan
gagahnya,
“...Dengan Supersemar ini, dimulailah koreksi total atas
penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh Orla serta
usaha untuk menegakkan Pancasila dan UUD 1945 dalam kemurnian
pelaksanaannya...” (Sekneg 1994:91).
Rupanya mereka mengira kekuasaan yang ada di tangan mereka
itu abadi, hingga tidak ada seorang pun, juga ahli sejarah
tidak, yang berani mempersoalkan dokumen sakti itu. Orang
awam dapat membandingkan tandatangan Bung Karno (BK) yang
tertera pada kedua fotokopi dokumen itu dengan tandatangan
BK yang tercantum dengan jelas pada 8 fotokopi surat dan
catatan pribadi BK yang ditulis pada tahun 1957 sampai 1968
termasuk surat wasiatnya yang termuat dalam buku susunan
Gayus Siagian, Wasiat Bung Karno (Berdasarkan Bahan-Bahan
dari Haji Masagung), 1998. Jika kita perhatikan dan kita
bandingkan dengan saksama, tandatangan yang tertera pada
kedua teks Supersemar itu tidak mirip dengan tandatangan
BK yang asli.
Menurut Dr Mukhlis Paeni, waktu itu Ketua Arsip Nasional
RI, setidaknya terdapat empat versi Supersemar. Dua naskah
yang disimpan ANRI, satu diterima dari Sekretariat Negara
dan satunya lagi dari Mabes ABRI yang diserahkan oleh Jenderal
Faesal Tanjung ketika menjabat Panglima ABRI. Kedua naskah
itu diragukan keotentikannya karena terdiri dari dua versi
dengan 23 butir perbedaan. Pihak ANRI yang bermaksud menemui
mantan Presiden Suharto tak pernah berhasil meski telah
dijanjikan (Kompas 9 Feb.2001:19).
Kesimpulan saya tak lain kedua dokumen Supersemar tersebut
di atas palsu adanya. Ini bukan kesimpulan tergesa-gesa
jika kita ingat bahwa rezim Orba dengan ahli sejarahnya
tak segan dan begitu nekatnya tak tahu malu hendak merekayasa
sejarah dengan menghapus gambar sosok Sukarno dari dokumen
sejarah yang sudah dikenal di seluruh dunia ketika teks
Proklamasi Kemerdekaan dibacakan di Pegangsaan Timur pada
17 Agustus 1945. Jika benar terdapat empat versi Supersemar
(yang sudah pasti dan diumumkan secara resmi oleh rezim
Orba ada dua), rupanya manipulasi dan rekayasa seputar Supersemar
telah berjalan simpang siur. Atau barangkali memang begitu
cara kerja dinas intelijen?
(Sebagian dipetik dari Harsutejo, G30S Sejarah yang Digelapkan,
Hasta Mitra & Pustaka Utankayu, Jakarta, 2003). Bekasi,
10 Maret 2004.
|
