|
 |
|
Kasus
Ambalat - Nasionalisme Salah Arah
Oleh: Farid Gaban
Sikap patriotik sebenarnya dalam kasus Ambalat adalah jika
kita peduli untuk mengubah orientasi pertahanan, mengurangi
korupsi, berjihad mempelajari laut kita secara lebih serius.....
Dalam Kasus Ambalat, teriakan "Ganyang Malaysia"
dan pengiriman kapal perang adalah bentuk nasionalisme yang
salah arah serta keblinger.
Jika benar "nasionalisme dan kedaulatan" yang
menjadi isu di sini, akan lebih produktif jika kita melakukan
introspeksi yang komprehensif dan beradab dalam menangani
kasus serupa.
Euforia media dan politisi tentang "Ganyang Malaysia"
hanya mengaburkan hal-hal yang mendesak kita lakukan.
REORIENTASI KONSEP PERTAHANAN
Bencana tsunami di Aceh membuka kedok lemahnya angkatan
bersenjata kita. Sekelompok tentara kehilangan kontak dengan
komando di Banda Aceh dan Jakarta selama delapan hari. TNI
sebenarnya sempat kehilangan kontrol terhadap Aceh selama
beberapa hari awal tsunami.
Kehadiran militer asing di Aceh (termasuk Malasya dan Singapura)
adalah konsekuensi dari lemahnya militer kita.
Deployment Angkatan Laut sangat lambat. Kapal-kapal yang
dikirim sudah uzur dan peralatannya memble. Kapal-kapal
perang yang berlabuh di Calang, pesisir Barat Aceh, misalnya,
buatan 1940-an. Satu kapal lepas jangkarnya. Kendaraan amfibi
yang dikirim buatan 1960-an, beberapa dikirim hanya untuk
disimpan karena tak bisa dipakai.
Bahkan jika jadi berperang melawan Malaysia dalam kasus
Ambalat belum tentu Indonesia bisa menang.
Apa yang terjadi dengan militer kita? Kurangkah dana dan
anggaran militer?
Dalam beberapa tahun terakhir, anggaran militer kita memang
nampak kecil (Pada 1998, hanya 1,3% dari GDP). Tapi, peningkatan
anggaran militer saja, tanpa ada perubahan radikal terhadap
konsep pertahanan, tak akan mengubah situasi.
(Kita belum memperhitungkan berapa uang yang dikorup para
jenderal sehingga membuat demoralisasi di kalangan prajurit
dan hanya sedikit terisa dana untuk peralatan, bahkan peralatan
komunikasi pun).
Anggaran Departemen Pertahanan pada 2005 mencapai Rp 21
trilyun (lebih besar dari kompensasi pencabutan subsidi
BBM). Sekitar Rp 9 trilyun dipakai untuk Angkatan Darat,
sementara hanya Rp 3 trilyun dipakai Angkatan Laut.
Betapa ironis: di negeri kepulauan yang 2/3 nya berupa laut,
anggaran angkatan laut hanya 1/3 dari angkatan darat!
Meski pemerintah tahu bahwa Indonesia negeri perairan, konsep
pertahanan masih sarat mengandung bias Angkatan Darat. Ada
beberapa faktor yang mempengaruhi ini:
1. Glorifikasi terhadap perang gerilya di darat.
Banyak mitos dan pemujaan berlebihan sejak zaman Nasution
hingga Soeharto terhadap peran kesejarahan Angkatan Darat.
Masih ingat film "Janur Kuning" dan "Enam
Jam di Jogya"? Seperti umumnya film, ini lebih berisi
mitos ketimbang fakta.
2. Warisan Dwi-fungsi dan Komando teritorial.
Komando teritorial memberi peran jauh lebih besar kepada
angkatan darat ketimbang laut atau udara. Menyelenggarakan
korem hingga koramil membutuhkan dana operasi yang besar.
Padahal, dalam konsep pertahanan
seutuhnya, ini tidak banyak gunanya.
Gunanya lebih untuk memata-matai dan menindas rakyat sendiri
ketimbang untuk mengamankan teritori negara.
Bukankah 2/3 negeri kita berupa air? Bahkan jika komando
terirtorial tetap mau diterapkan, bukankah semestinya ada
lebih banyak koramil yang ada di tengah laut?
DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
Ada sekitar 17.508 pulau di seluruh Indonesia. Kita belum
punya peta yang komprehensif tentang ini. Sekitar 10.000
pulau bahkan belum memiliki nama. Sekitar 11.500 pulau tidak
berpenghuni.
Pemerintahan yang sentralistis di Jakarta mustahil bisa
mengurus itu. Pemanfaatan, pemeliharaan dan pengawasan terhadap
pulau-pulau itu hanya bisa dikelola dengan skala managable
oleh pemerintah daerah yang sudah diperkuat. Mereka perlu
diperlengkapi polisi laut sendiri yang tidak perlu dikomando
dari Jakarta.
Intinya: pulau yang banyak ini hanya mungkin dikelola oleh
pemerintah daerah dalam konsep otonomi yang sebenarnya,
bahkan jika mungkin dalam konsep federasi.
Jakarta sudah sibuk dengan urusannya sendiri, dan sudah
terbukti selama ini tidak bisa mengelolanya.
REORIENTASI
PEMBANGUNAN EKONOMI KEMARITIMAN
Pulau dan perairan Indonesia merupakan "harta karun"
yang sangat berharga. Luas perairan Indonesia mencapai 3,1
juta km2. Tidak ada negeri yang memiliki garis pantai sepanjang
Indonesia, kecuali Amerika Serikat atau Inggris di zaman
kolonial (meliputi negeri jajahannya). Total panjang pantai
pulau-pulau di Indonesia mencapai 81.000 km, atau
sekitar 80 kali panjang Pulau Jawa dari Anyer sampai Panarukan.
Tapi, terbukti hanya sedikit sekali yang kita ketahui tentangnya.
Pembangunan ekonomi/sosial yang berbasis kelautan harus
menjadi prioritas. Ini membutuhkan riset dan investasi.
Indonesia punya dana yang besar jika uangnya tidak dikorupsi
atau tidak diberikan secara cuma-cuma kepada bankir dan
konglomerat.
Atau jika mau mengemplang utang luar negeri yang pembayaran
bunga dan cicilan pokok kini menempati prosentase terbesar
pengeluaran negara.
Malaysia mengklaim Ambalat tidak ada "jejak" Indonesia
di pulau itu. Bisa dipahami.
Banyak pulau Indonesia memang tidak berpenghuni. Tapi, jika
mau kreatif, bahkan pulau yang nampaknya tidak punya potensi
ekonomi sebenarnya bisa "dipasarkan" sebagai tujuan
wisata. Kita tahu, Malaysia sangat agresif dalam memasarkan
wisata negerinya lewat slogan "Truly Asia". Kita
lebih suka memajukan otot dari akal, untuk akhirnya
kalah.
DIPLOMASI DAN HUKUM INTERNASIONAL
Sejak 1982, Perserikatan Bangsa-Bangsa, melalui sebuah hukum
internasional (UNCLOS), mengakui hak Indonesia atas laut
yang tadinya sebagian besar dianggap merupakan perairan
internasional. Namun, Indonesia masih berutang pada PBB
untuk menyerahkan peta lautnya, yang sampai sekarang bisa
usai dibuat.
Kekalahan Indonesia dalam kasus Sipadan-Ligitan antara lain
disebabkan hal itu: Indonesia tak punya peta yang disahkan
berdasar penjanjian internasional. Belum lagi memblemnya
diplomasi Indonesia di kancah internasional.
Membuat peta laut membutuhkan dana besar. Punyakah dana?
Sekali lagi jika pemerintah memeng berorientasi pada pembangunan
yang benar, pemerintah punya dana untuk itu. Jika tidak
dikorup, jika tidak serahkan cuma-cuma kepada bankir dan
konglomerat, jika tidak untuk membayar utang najis kepada
bos-bos IMF dan World Bank.
Akhirnya,
Ribut-ribut soal Ambalat semestinya membuat kita sendiri
malu bahwa ada banyak "pekerjaan rumah" yang belum
kita penuhi. Rasa malu itulah sebenarnya sentimen nasionalisme
yang harus dikedepankan.
Sikap patriotik sebenarnya dalam kasus ini adalah jika kita
peduli untuk mengubah orientasi pertahanan, mengurangi korupsi,
berjihad mempelajari laut kita secara lebih serius.....
M (FG/IM)
|
