Tatap muka dengan Anggota DPR di KJRI-LA
DILAPORKAN OLEH : DR.IRAWAN.

Konjen Handriyo	Konsul Pensosbud Bambang Susanto

Los Angeles , March 4, 2005/Indonesia Media
Kedatangan dari ke empat anggota DPR-RI di KJRI-LA ini adalah dalam rangka kunjungan mereka menemui senator dan congressmen di Capitol hill. Sebelum pulang kembali ketanah air mereka menyempatkan diri untuk singgah bertatap muka dengan masyarakat Indonesia di Los Angeles.

Mereka yang datang adalah masing masing; Ade Nasution dari Partai Bintang Reformasi selaku ketua rombongan, Drs. Effendi Simbolon dari PDIP yang duduk di komisi I, Angelina Sondakh, SE dari Partai Demokrat yang duduk di komisi X, dan Marzuki Achmad, SH dari Partai Golkar yang duduk di komisi VI. Bertindak sebagai Moderator, Konsul Pensosbud, Bambang Susanto.

Ade Nasution

Dari Dialog antara anggota DPR-RI dengan masyarakat ini ada banyak point yang cukup menarik untuk diketahui para pembaca. Nuansa demokrasi hasil dari era reformasi semakin terlihat nyata diantara anggota legislatif, silang pendapat dan saling isi mengisi terasa sangat mengesankan. Masyarakat nyaris melupakan isu-isu miring yang sering terdengar bahwa DPR adalah ajang show room dari mobil-mobil mewah, dan kebiasaan bolos ngantor.

Merubah Citra
Ade Nasution mengkristisi perwakilan Indonesia di luar negeri yang masih terpekur dengan display kerajinan tradisionil seperti bakul dan kursi. Menurut dia sebaiknya kemajuan technologi Indonesia seperti produk (aluminium) komponen pesawat terbang yang harus ditonjolkan. Ade juga menyayangkan effisiensi dari kantor perwakilan Indonesia di ASyang dirasa perlu adanya perampingan agar tidak memboros anggaran belanja negara. Disisi lainnya dia juga mengeluh tidak adanya tenaga lobbyist Indonesia di Washington .DC. Kita juga harus ingat bahwa kita adalah negara Pacific, jadi jangan hanya terpaku pada Asean saja, kita juga harus undang parlemen Vanuatu, Fiji, dan PNG untuk menjalankan diplomasi kita, demikian papar orang yang mengaku sebagi pendiri sebenarnya dari USINDO.

Effendi Simbolon

Kendala Pencabutan Embargo Militer dari AS
Effendi Simbolon dengan blak-blakan mengatakan isu tentang dicabutnya embargo bantuan militer dari AS adalah hal yang tidak sesederhana yang diduga. Menurut Effendi pemerintah tidak pernah insyaf bahwa sebelum urusan pelanggaran HAM berat di Timtim, Aceh dan Papua di bereskan, congress AS tidak mudah meloloskan embargo militer begitu saja. Jangan karena untuk melindungi beberapa orang jenderal lalu rakyat Indonesia yang lebih dari 220 juta itu dipertaruhkan.

Menurut Effendi, usaha dari Dubes dan Konjen RI di AS sudah optimal dalam rangka mengusahakan dicabutnya embargo bantuan militer dari AS. Masalahnya sebenarnya ada di Indonesia, kalau pemerintah tetap menyembunyikan pelanggaran HAM berat, tidak mereformasi TNI, dan tidak adanya transparansi budget TNI, yah jangan berharap banyak. Masalah ini jangan dikaitkan dengan isu-isu seperatis.

Jangan Sampai Jatuh Ketangan PBB
Perjanjian extradisi dengan Singapura juga belum mempunyai pijakan solid. Masalah GAM pemerintah juga tanpa konsultasi dengan DPR, malah melakukan pertemuan di Helsinki yang katanya dilakukan secara informal, padahal kalau urusannya sudah jatuh ketangan PBB, siapa saja sulit untuk membendungnya. Indonesia saat ini bukan pada posisi yang menguntungkan untuk menawar. Kita negara terkorup, kita negara yang main-main, kita negara yang banyak hutang. Sudah banyak suara-suara yang menyatakan bahwa kalau Timor Leste bisa, Papua mengapa tidak?

(Menurut seorang warga yang bernama Herman, dia menjamin bahwa Papua pasti akan lepas dari Indonesia. Namun dengan dasar apa dia menjamin, dan jaminannya apa, tidak dijelaskan.)

Mengenai Panglima TNI
Effendi tidak mau terjebak dalam polemik tentang urungnya Jenderal Ryamizard Ryacudu diangkat menjadi panglima TNI, namun dia menjelaskan kronologi dari Panglima TNI Endriartono Sutarto mohon mengundurkan diri diakhir administrasi Mega, lalu ada surat rekomendasi Mega (R32) mengangkat Ryamizard menjadi Panglima TNI, kemudian disusul dengan surat pembatalannya saat dimulainya administrasi SBY (R41). Bahkan Effendi Simbolon bilang ada kemiripan kasus ini seperti Supersemar, pasalnya ada surat yang hilang begitu saja (surat pengunduran diri Panglina TNI). Anggota yang duduk di Pokja Pertahanan ini mengaku pernah menegur Panglima TNI sewaktu persyaratan fit and proper test untuk jabatan Panglima TNI, dan Kapolri mau dihapus begitu saja. Dia mengesan paradigma supermasi sipil mau di kembalikan seperti zaman Orba yang militeristik.

Anggota DPR yang mewakili partai banteng moncong putih itu juga menegaskan kembali, bahwa presiden hanya mempunyai hak prerogatif dalam mengangkat menteri, tapi tidak mempunyai hak prerogatif untuk mengangkat panglima TNI dan Kapolri. Demikian pula dalam memberhentikan panglima TNI, presiden harus meminta persetujuan kepada DPR. Pada UU no 34 (UU TNI), pasal 13 , ada 10 ayat yang menjelaskan wewenang presiden dan wewenang DPR. Memang DPR tidak berhak mengusulkan tapi DPR mempunyai hak untuk menolak. Tokoh DPR yang masih senang mengepul asap rokok kretek ini mengaku pernah meng-counter kepada Presiden Yudhoyono, ketika presiden bilang “itu logika terbalik”,lalu Effendi menyanggah kembali “Kalau paradigma orde baru memang iya, tapi ini paradigma reformasi !”.

Soal Munir
Menjawab pertanyaan tentang kasus peracunan Munir, Effendi yang bertindak sebagai sekretaris team DPR untuk Munir, menjelaskan bahwa mereka yang meng-influent presiden untuk menerbitkan Keppres TPF untuk mengusut kasus Munir. Namun disayangkan juga sampai hari ini Polri hanya bisa menyatakan sebatas munir yang mati diracun arsen, tanpa bisa menjelaskan kapan dan siapa yang meracuninya. Memang sementara ini Polycarpus di opinikan sebagai salah seorang yang di curigai, namun sampai sekarang pengusutannya masih berjalan sangat lambat.

Angelina Sondakh

Pariwisata
Angelina Sondakh mendambakan agar urusan pariwisata sebenarnya lebih tepat dimasukan kedalam Departemen Perindustrian dan Perdagangan, dari pada dibawah koordinasi Kesra. Bila pariwisata digolongkan kepada suatu produk komersial maka akan menjadi sumber devisa andalan, hal ini menjawab pertanyaan dari Lisa Tungka Feinstein (seorang tokoh masyarakat).

English as a Second Language
Angelina juga memastikan bahwa bahasa Inggeris akan dijadikan mata pelajaran the second language, sesuai dengan isi undang-undang sisdiknas baru-baru ini, kembali hal ini menjawab himbauan dari seorang masyarakat (Kasim Barus) yang prihatin akan kemampuan bahasa Inggeris dari WNI yang ingin cari kerja di luar negeri. Sekaligus menepis kekawatiran isu-isu bahasa Indonesia yang akan diganti dengan bahasa Arab sehubungan dengan ada banyak kelompok demonstran yang sudah menggunakan bahsa Arab dalam spanduk-spanduk mereka.

Angelina yang wajahnya terpampang di cover majalah ini juga memaklumi adanya dana fiskal yang bocor di pelabuhan udara, untuk itu memang komisinya sedang mencari jalan keluar misalnya dengan mengenakan fiskal pada tiketing dan boarding pass. Hal ini dalam kaitan merespon laporan seorang investigator, Agus Djayaputra yang membeberkan temuan perbuatan dari staf (yang di oknumkan) di Pelabuhan udara Soekarno Hatta yang menawarkan zonder fiskal dengan membayar Rp. 750.000, ketimbang bayar Rp.1 juta.

Marzuki Achmad

Soal Macet dan Banjir
Marzuki Achmad anggota DPR RI yang datangnya agak terlambat turut prihatin atas kemacetan lalu lintas dan banjir yang terjadi di Ibu kota, pasalnya pemerintah DKI sekarang memang banyak mengijinkan pembangunan hypermarket yang mengundang kemacetan. Alasannya setiap pemerintah daerah sudah membuat RUTR (Rancangan umum tata ruang), maka alokasi itu dimanfaatkan oleh pengecer-pengecer besar. Pemerintah saat ini juga memerlukan investor, jadi kalau ada yang serius membangun, maka dilepaslah ijin nya. Kadang sudah tahu itu salah dibiarkan dulu, karena yang penting biar ini hidup dulu, nantinya ini akan menjadi masalah. Pemerintah juga sudah merencanakan untuk mengundang investor asing dalam bidang infra struktur, jadi kalau dulu jalan-jalan hanya dikuasai oleh jasa marga, maka sekarang sudah dibuka, ujar ketua
fraksi dari partai yang berlambang beringin itu.

Acara yang dibuka dengan makan malam, berakhir sampai larut malam karena masih banyak masyarakat yang penasaran untuk melontarkan pertanyaan. " (DI/IM)

FastCounter by bCentral