|
|
|
Pak
Kwik: Pemerintah menyesatkan.
Jakarta, RM. Ekonom Kwik Kian Gie kembali menggugat rencana
pemerintah menaikkan harga BBM yang kian menguat. Bekas
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
itu menilai alasan yang digunakan pemerintah untuk menaikkan
harga tiga komoditas BBM, yakni premium, solar dan minyak
tanah dalam waktu dekat, adalah menyesatkan.
"Apapun alasan pemerintah untuk menaikkan harga BBM
adalah sangat menyesatkan karena apa? Minyak yang digunakan
oleh masyarakat berasal dari bumi Indonesia sendiri. Pemerintah
dalam hal ini PT Pertamina hanya mengeluarkan biaya penyedotan,
pemrosesan dan pendistribusian," kata Kwik dalam release
yang dikeluarkan Balitbang PDIP, kemarin.
Menurut Kwik, dengan harga jual rata-rata Rp 2.000 per liter
pemerintah sebenarnya sudah meraih keuntungan sekitar Rp
1.460 per liter. Angka ini diperoleh dari perhitungan sebagai
berikut: Pertamina menyedot minyak ke permukaan bumi dengan
biaya 10 dolar per barel. Lalu diproduksi menjadi bensin
dengan biaya 10 dolar per barel, biaya transportasi sekitar
10 dolar per barel. Dengan demikian Pertamina mengeluarkan
modal untuk 1 liter bensin sebesar Rp 540 per liter atau
sekitar 10 dolar per barel dengan kurs Rp 8.600.
Alasan bahwa selama ini pemerintah mensubsidi minyak juga
tidak benar, katanya lagi. Dia menyebut, alasan itu diambil
karena pemerintah membandingkan harga minyak di pasar internasional,
sebesar Rp 3.240 per liter, dengan harga minyak dalam negeri,
sebesar Rp 2.000 per liter. Selisih kedua harga itu, Rp
1.240 per liter, lah yang disebut pemerintah sebagai subsidi,
dalam bentuk uang tunai.
Pertamina dalam hal ini, masih katanya, seolah membeli minyak
dari pemerintah dengan harga internasional. Padahal, Indonesia
punya minyak sendiri. Dengan demikian, berapa pun harga
minyak di pasar internasional, sama sekali tidak berpengaruh
bagi harga minyak di dalam negeri.
Sementara anggota Komisi XI dari Fraksi PKS, Rama Pratama,
mengingatkan pemerintah agar berkonsultasi lebih dahulu
dengan parlemen sebelum menaikkan harga BBM. Menurut Rama,
salah besar kalau pemerintah memutuskan kenaikan harga BBM
secara sepihak.
"Pemerintah harus menjabarkan lebih dahulu sejauhmana
pemerintah mengantisipasi inflasi yang muncul akibat kenaikan
tersebut. Pemerintah harus ikut bertanggung jawab atas efek
negatif dari kenaikan harga sebagai bentuk pengalihan subsidi
BBM ini. Jangan mau gampangnya saja," ujar Rama yang
juga anggota Panitia Anggaran DPR ini.
Rama juga meminta agar pemerintah menyerahkan program pengalihan
subsidi yang applicable agar nilai subsidi tersebut dapat
sampai ke tangan orang yang berhak. "Apakah pemerintah
menutup mata bahwa program pengalihan subsidi selama ini
banyak mengalami kebocoran atau salah sasaran?" tegasnya
lagi.
"Masih ada alternatif lain yang dapat dilakukan pemerintah
dalam untuk target defisit sebesar Rp 16 triliun pada tahun
2005 ini, seperti menaikkan target penerimaan pajak atau
tax ratio. Tidak hanya melalui pengalihan subsidi BBM yang
masih dirasakan tidak berpihak kepada masyarakat, khususnya
dalam hal dampak kenaikan harga yang memberatkan masyarakat
berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan pokoknya,"
masih ujarnya. GUH
(Rakyat Merdeka, Rabu, 2 Februari 2005)
|
