|
|
|
Surat
Sekwapres Kagetkan Presiden dan DPR
Jakarta, Kompas - Rapat Konsultasi Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono dengan Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi di Gedung
DPR, hari Selasa (17/1) dikejutkan dengan pertanyaan anggota
DPR Alvin Lie dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).
Alvin mempertanyakan Surat Sekretaris Wakil Presiden Prijono
Tjiptoherijanto yanberisi arahan Wakil Presiden Jusuf Kalla
kepada para menteri untuk tidak terlalu menganggap penting
rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena
dianggap membuang-buang waktu dan tenaga.
Dalam Rapat Konsultasi Pimpinan DPR dengan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono, Selasa (18/1), keberadaan surat itu ditanyakan
langsung oleh anggota DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional
(F-PAN) Alvin Lie kepada Presiden Yudhoyono.
Pertanyaan Alvin itu mengagetkan Presiden Yudhoyono, Ketua
DPR Agung Laksono, sejumlah pimpinan fraksi atau komisi.
"Pak SBY memang kelihatan kaget," ucap seorang
peserta rapat yang tidak bersedia disebutkan namanya.
Saat surat Sekretaris Wapres itu dipertanyakan, Wakil Presiden
Jusuf Kalla sudah tidak berada di ruangan. Kalla sudah meninggalkan
ruangan karena akan menghadiri penutupan Infrastructure
Summit di Hotel Sahid, Jakarta.
Ketika dikonfirmasi wartawan usai rapat, Alvin semula enggan
berkomentar tentang hal tersebut karena khawatir dianggap
membocorkan rahasia. Namun, karena kabar bahwa dirinya mempertanyakan
keberadaan Surat Wapres itu telah beredar luas, dia bersedia
menjelaskan pada wartawan.
"Iya, saya memang menanyakan Surat Sekretaris Wakil
Presiden itu dalam rapat. Soalnya, kami merasa sangat dilecehkan.
Seolah-olah DPR ini hanya cari-cari saja. Isinya hanya ecek-ecek,
bahkan surat ini juga mengatur (DPR--red) dengan mengatakan
kalau tidak hadir raker juga tidak apa-apa. Ini kan sudah
intervensi ke intern lembaga DPR," kata Alvin sambil
menunjukkan salinan surat yang dia terima.
Selesaikan internal
Alvin tidak bisa memastikan apakah surat itu palsu
atau tidak. Tapi, dia merasa bahwa surat itu otentik. Ketika
ditanya darimana dia memperoleh surat itu, dia pun tidak
menjelaskan.
Surat bernomor B 1750 tertanggal 27 Desember 2004 itu ditujukan
kepada para menteri Kabinet Indonesia Bersatu dan para Pimpinan
LPND (Lembaga Pemerintah Non Departemen). Pada bagian kepala
surat, terdapat lambang Garuda. Sedangkan, di bagian bawah
ditandatangani Sekretaris Wakil Presiden Prijono Tjiptoharijanto
yang dilengkapi stempel.
Jawaban Presiden, menurut Alvin, sangat positif. Yudhoyono
menjanjikan segera menyelesaikan hal ini secara internal.
"Tanggapan Pak SBY sangat positif. Dia mengatakan akan
diselesaikan intern dan menjamin tidak ada niat dari pemerintah
seperti itu," jelasnya.
"Walaupun di sini ada tembusan kepada presiden, tembusan
kepada Wapres dan Sekab (Sekretaris Kabinet), tapi ternyata
Sekab mengatakan belum pernah menerima surat seperti itu.
Presiden juga. Saya clear melihat mimik muka pak Bambang
itu terperangah, kaget, marah, malu juga," tambah Alvin.
Agung yang ditemui terpisah juga mengaku kaget ketika mendengar
pertanyaan Alvin soal surat tersebut. Namun, dia sendiri
belum sempat membaca langsung isi surat tersebut. "Tapi,
kalau benar, sangat disayangkan sekali karena melecehkan
Dewan," ucapnya.
Agung juga menegaskan bahwa surat itu bukan surat Wapres
tapi surat Sekretaris Wapres. Keaslian surat itu juga harus
dicek lebih dulu. Dia sendiri berharap, surat itu tidak
benar. "Saya mengatakan kalau surat itu benar ada,
sangat memprihatinkan, mengecewakan dan bisa mengganggu
hubungan pemerintah dengan dewan. Karena itu perlu ada klarifikasi,"
tandas Agung.
Tidak akan seperti itu
Sementara Sekretaris Wapres Prijono Tjiptoherijanto
yang dikonfirmasi Kompas di rumahnya mengenai adanya surat
tersebut, menyatakan tidak dapat menjelaskan panjang lebar
perihal surat yang beredar di DPR.
"Saya mesti melihat file-file surat saya di kantor,
besok Rabu (19/1). Lagipula saya belum memiliki copy surat
yang diributkan itu. Jadi, tunggu saja. Kalau mau lebih
jelas, tolong jangan dimuat dulu. Mudah-mudahan besok bisa
saya jelaskan lebih rinci," ujar Prijono.
Mengenai isi surat tersebut yang dinilai melebihi kewenangan
Wapres karena di antaranya meminta para menteri untuk tidak
hadir dalam rapat bersama DPR, Prijono menegaskan, "Rasanya,
kalau saya yang membuat surat, isinya tidak akan seperti
itu. Saya kan juga tahu, jabatan saya itu apa. Masa saya
memerintahkan para menteri. Itu tidak mungkin," tambahnya.
"Terus terang saya amat kaget dengan isi surat saya
seperti itu," tandas Prijono.
Disinggung kemungkinan bahwa surat itu rekayasa dan dibuat-buat
sedemikian rupa, Prijono tidak mau banyak berkomentar. "Sabar
ya mas, kita lihat besok saja," lanjut Prijono. M (KCM/IM)
|
