|
 |
|
Jusuf
Kalla Akan Kuasai Pemerintahan
 |
Kekalahan Akbar Tandjung
dalam pemilihan Ketua Umum Partai Golkar periode 2004-2009,
membuat Koalisi Kebangsaan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
akan melemah secara alamiah, dan hilang dengan sendirinya,
sehingga kontrol DPR terutama oleh Partai Golkar terhadap
pemerintah juga akan melemah.
Meski demikian, sejumlah pimpinan partai berjanji akan tetap
mengkritisi dan mengontrol kinerja pemerintah di DPR.
Demikian benang merah dari pendapat tokoh Partai Keadilan
Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dihubungi SH secara terpisah,
Senin (20/12). "Otomatis koalisi akan bubar karena
tulang punggungnya bukan lagi tokoh seperti waktu dibentuk.
Akan terjadi pelemahan yang sangat
signifikan ke depan. Perubahan akan sangat drastis, tapi
kita lihat saja," kata Presiden PKS, Tifatul Sembiring.
Ia berpendapat daya kontrol Dewan terutama dari Partai Golkar
terhadap pemerintah akan melemah. "Ya, orang Golkar
kan ada yang di kabinet, Fahmi Idris yang waktu itu dipecat
masuk lagi dalam kepengurusan. Tentu mereka akan mempertahankan
diri dan didukung oleh partainya."
Hal serupa juga dikemukakan anggota DPR dari Fraksi PDIP,
Agustin Teras Narang, yang mengatakan dari pernyataan Ketua
Umum Partai Golkar terpilih, Jusuf Kalla, yang ingin meninjau
kembali keberadaan Koalisi Kebangsaan di DPR, jelas menimbulkan
perubahan peta politik, tapi perubahan itu seperti apa masih
akan ditunggu.
Diakui kekalahan Akbar memang sangat berpengaruh terhadap
keberadaan Koalisi Kebangsaan karena dialah penggagasnya.
Teras Narang juga tidak membantah indikasi untuk melemahkan
kekuatan Dewan, walaupun dilakukan oleh perorangan. Tetapi
PDIP tetap akan kritis dan konstruktif. Politisi PAN, Farhan
Hamid, berpendapat dengan terpilihnya Jusuf Kalla sebagai
Ketua Umum Partai Golkar maka secara alamiah koalisi di
DPR akan hilang dengan sendirinya. Alasannya, karena pada
hakekatnya tidak ada koalisi yang permanen dan karena ada
perubahan konstelasi di induk pembentuk koalisi itu sendiri.
Dengan demikian, sangat besar peluang terjadinya banyak
perubahan ke depan dalam peta politik.
Ia juga mengatakan, tugas Dewan adalah mengawal apa yang
dilakukan oleh pemerintah. "Kita akan terus mengawal
pemerintahan SBY (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) ini,
karena itulah kerja Dewan. Ini tidak akan melemah!"
tegas Farhan terkait dengan sikap PAN terhadap hasil Munas
VII Partai Golkar.
Hal yang sama juga dikatakan Presiden PKS Tifatul Sembiring.
Komitmen Tugas
Terpilihnya Jusuf Kalla ditanggapi dengan nada
pesimis oleh beberapa pihak. Dalam hal ini SH menghubungi
Direktur Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) Sukardi Rinakit,
yang memprediksi, ke depan Jusuf Kalla mungkin akan lebih
banyak action daripada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sehingga
Kalla bisa menjadi Kepala Pemerintahan, sementara Yudhoyono
sebagai Kepala Negara. "SBY sebagai Kepala Negara,
do nothing. Ini salah, karena semestinya Presiden lebih
berperan, kita ini sistem presidensial," katanya ketika
dihubungi Senin pagi.
Untuk mencegah kemungkinan yang lebih buruk, Yudhoyono dan
Kalla harus segera membuat komitmen baru tentang tugas masing-masing.
Kalau tidak, Kalla sebagai Wakil Presiden (Wapres) bisa
mendayagunakan politik untuk menaikkan daya tawarnya ke
Presiden.Menurut Sukardi, semestinya sejak awal Yudhoyono
tidak mengizinkan Kalla maju menjadi calon Ketua Umum Partai
Golkar. Tapi karena sekarang sudah terjadi, maka Yudhoyono
harus membiarkan Kalla terus berjalan. "Tapi ini berarti
jauh-jauh hari Kalla sudah akan menjadi kompetitor bagi
SBY pada Pemilu tahun 2009. Kalau politiknya untuk mengejar
kekuasaan, maka tidak tertutup kemungkinan ke depan Kalla
akan membuat manuver secara tidak langsung dengan cara menonjolkan
image presiden, misalnya sebagai peragu," lanjutnya.
Lebih tidak sehat lagi, sekarang pengurus di Partai Golkar
11 orang dari Sulawesi Selatan (Sulsel), tambah Sukardi.
Maka ia berpendapat, ke depan Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan (PDIP) harus mengambil kesempatan menjadi oposisi.
Begitu pula Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan
Sejahtera (PKS) harus bersikap kritis, sebab jika tidak,
akan menjadi "tukang stempel" di parlemen. "Kalau
menjadi tukang stempel, monopolit, akan otoriter lagi seperti
pada masa Orde Baru, kekuasaan memusat," Sukardi mengingatkan.
Sukardi juga menilai tidak etis, Kalla sebagai Wakil Presiden
juga merangkap sebagai Ketua Umum Partai Golkar, sekaligus
pengusaha, karena berarti merusak konsolidasi demokrasi
dan tidak bisa menjalankan checks and balances. Meski dari
sisi fungsional memang dengan menguasai Golkar otomatis
bisa mengefektifkan kekuasannya.
Menodai
Ketua DPP PAN Amien Rais juga mengatakan, rangkap
jabatan yang diemban Kalla justru menodai keinginan sebagian
besar elite politik yang tidak ingin terjadi rangkap jabatan
antara jabatan politik dan eksekutif. Di samping itu, posisi
Kalla dapat menyulitkan posisi Presiden Susilo Bambang Yudoyono.
"Saya prihatin dengan terpilihnya Jusuf Kalla, karena
hal ini merupakan awal keruwetan (blunder) yang dikerjakan
pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono," katanya di
Malang, Minggu.
La Ode Ida, yang juga Wakil Ketua DPD (Dewan Perwakilan
Daerah), juga menilai terpilihnya Kalla, akan menjadi preseden
buruk bagi Yudhono, khususnya dalam memberantas KKN (kolusi,
korupsi dan nepotisme) dan penegakan supremasi hukum.Sementara
itu Jusuf Kalla berjanji akan membawa Partai Golkar lebih
baik di bawah kepemimpinannya, terutama untuk persiapan
Pemilu 2009. Golkar juga akan melakukan check and balance
yang obyektif terhadap pemerintah. Pada saat bersamaan,
Koalisi Kebangsaan yang telah dibangun semasa Akbar Tandjung
akan dievaluasi, sebab koalisi itu tidak permanen dan politik
itu penuh dinamika.
Penegasan Kalla itu disampaikan kepada wartawan usai penutupan
Musyawarah Nasional (Munas), Minggu (19/12) malam di Hotel
Westin, Kawasan Nusa Dua Bali yang mengantarkan dirinya
sebagai ketua umum ini, sekaligus menepis keraguan banyak
kalangan, terutama pengamat yang menyatakan Partai Golkar
akan menjadi partai penguasa di bawah
Kalla dan tidak mungkin melakukan langkah-langkah bersifat
oposisi seperti dilakukan Akbar Tandjung.
Tentang posisinya sebagai Wapres, kalla menyatakan, pihaknya
telah membentuk kepengurusan DPP Golkar dari tokoh-tokoh
yang selama ini sudah berpengalaman yang akan bekerja secara
kolektif dan dengan pembagian tugas yang jelas sehingga
tidak terbentur kepentingan politik partai dan pemerintah.
Namun Koalisi Kebangsaan yang dimotori Akbar Tandjung dan
Megawati, harus dievalusi dan disesuaikan dengan perkembangan
dinamika politik ke depan. "Koalisi Kebangsaan itu
kan tidak permanen. Tapi, Golkar akan tetap melakukan checks
and balances terhadap pemerintah," katanya. M (ino/ayu/sur/eka/gus/SH/IM)
|
