|
 |
|
Islam
Radikal Bisa Menang dalam Sistem Demokrasi
Jakarta, Kompas - Kelompok Islam radikal bisa saja menang
dalam sistem demokrasi dan kemudian mengubah konstitusi
menjadi sesuai dengan syariah Islam. Selama mereka tidak
melakukan pemberontakan, dan cara-cara kekerasan, ada kemungkinan
kelompok Islam radikal ini dalam suatu masyarakat yang memiliki
penduduk Muslim yang besar dapat memenangi pemilihan umum
dalam sistem demokrasi.
"Bahkan, kelompok Islam moderat pernah mencobanya melalui
parlemen pada tahun 1950-an yang dipelopori oleh Partai
Masyumi," ujar Rektor Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Prof Dr Azyumardi Azra ketika berbicara pada
sesi kelima dalam "International Conference on the
Future of Islam, Democracy, and Authoritarianism in the
Muslim World" di Jakarta, Selasa (7/12).
Menurut Azyumardi, akar gerakan radikal Muslim sebenarnya
sangat kompleks. Untuk kasus Indonesia, bisa dilihat dalam
bentuk keinginan untuk mendirikan negara Islam. Seperti
yang diwujudkan dalam gerakan Darul Islam atau Negara Islam
Indonesia serta gerakan Islam di Sulawesi Selatan.
Ide untuk mendirikan negara Islam, menurut Azyumardi, merupakan
salah satu isu yang sangat krusial bagi kelompok Muslim
di Indonesia. Beberapa kelompok moderat, seperti Partai
Masyumi pada tahun 1950-an, berusaha mentransformasikan
ide itu melalui parlemen. Meskipun usaha ini gagal, patut
dihargai karena mereka melakukannya melalui cara-cara demokratis,
bukan melalui pemberontakan.
Pada sesi sebelumnya, Dr Patricia Martinez dari Asia-Europe
Institute University of Malaysia juga mengingatkan, pihak
fundamentalis dapat memakai sistem demokrasi untuk mencapai
tujuannya. Misalnya, mereka mengikuti sistem demokrasi dan
memenangi pemilu. "Setelah menang, mereka dapat mengubah
konstitusi dan menerapkan hudud ataupun syariah. Ini tidak
bisa dihalangi oleh sistem demokrasi," ujarnya.
Prof Dr Khaled Abou El Fadl dari University of California
in Los Angeles, AS, dalam teleconference-nya mengakui, demokrasi
dalam Islam masih terfokus pada pembentukan institusinya.
Secara ide, kewenangan harus berpusat dan bersumber dari
Allah SWT, bukan dari masyarakat. "Persoalan inilah
yang menjadi tantangan bagi dunia Islam untuk mengembangkan
sistem demokrasinya," ujarnya. M (KCM/IM)
Tanggapan: Islam radikal bisa menang dalm system
demokrasi
Kalopun Islam radikal ternyata bisa menang dalam
system demokrasi yang berlaku untuk kemudian mengubah system
di Indonesia dengan hukum syariah, apakah hal ini menjadi
alasan untuk menjadikan Indonesia sekarang ini tidak demokrasi
????
Sama sekali tidak, Demokrasi harus terus berjalan tanpa
alasan. Masyarakat pemilih di Indonesia harus belajar bertanggung
jawab atasnegaranya. Malapetaka yang menimpa negara akibat
demokrasi yangmenjadi pilihan masyarakat untuk menjadikan
negara Islam sekalipun harus dihormati. Hal ini khan sudah
dicontohkan oleh Taliban, akibat mengubah dasar negara tentunya
tidak lagi diakui oleh PBB, karena semua negara yang menjadi
anggauta PBB haruslah menyodorkan dasar negaranya dulu untuk
ditelaah apakah ada hal2 yang melanggar HAM. Demikianlah
Taliban gagal mendapatkan bangku di PBB, dan artinya gagal
mendapatkan pengakuan sebagai negara, semua aktivitas teroris
yang dilakukan sebenarnya untuk mendapatkan pengakuan Internasional
yang tidak diperolehnya.
Demikianlah, kalo hal ini terjadi di Indonesia, halnya akan
sama saja, meskipun menjadi negara Islam kalo tidak menjadikan
negaranya sarang terorist, tentu tidak ada resiko apapun
selain diembargo senjata dan ekonominya. Negara makin melarat
akan mendorong terorisme, dan akhirnya diserbu kayak Taliban,.......ceritanya
tammat, mulai dari nol lagi, negaranya sudah terpecah belah,
republik Papua Barat muncul, republik Bali Merdeka muncul,
dan republik
Aceh juga menang.
Dan kalo semua hal ini terjadi, apanya yang salah
??? Yang rugi itu khan cuma pemilih di Indonesia sendiri
yang salah pilih, sedangkan bagi dunia luar sama sekali
tidak ada ruginya. Oleh karena itu demokrasi haruslah dipertahankan
tanpa alasan Islam radikal bisa memenangkan pemilu yang
demokratis ini. Semua harus diserahkan kepada keinginan
rakyat yang terbanyak. Yang pasti UU negara tidak bisa diubah
karena mengubah UU negara berarti membangun negara baru
yang harus melalui proses baru untuk masuk keanggautaan
PBB.
Di Amerika, semuanya harus melalui voting termasuk pembuatan
UU, namun ada hal-hal yang tidak mungkin divoting melainkan
diharuskan untuk diterima dan dijalankan oleh Hakim tertinggi,
yaitu masalah diskriminasi, rasialist, dan agama. Alasannya
jelas, kalo voting membuat negara agama dipastikan agama
mayoritas yang akan menang. Jadi hal-hal yang berbau agama,
diskriminasi tidak mungkin dilakukan voting, karena mutlak
bahwa hak asasi harus dilindungi, tidak bisa hukum yang
menginjak-injak hak asasi bisa dimenangkan melalui voting.
Ny. Muslim binti Muskitawati.
Agama Harus Berperan dalam Perangi Teror
Agama harus berperan dalam memerangi terorisme
karena perang terhadap teror akan gagal jika tidak ditekan
secara keras melalui peran agama. Di samping itu para politikus
dan para pemuka agama harus menjadi contoh bagi masyarakat
untuk terus mendorong perdamaian dan bersikap moderat dan
menunjukkan kerukunan.
Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri Australia Alexander
Downer ketika berbicara pada dialog Kerja Sama Antaragama,
Pembangunan Komunitas, dan Harmoni, Senin (6/12) di Yogyakarta.
Downer juga menyatakan kepercayaan seharusnya menginformasikan
sebuah komitmen untuk keadilan dan memengaruhi orang untuk
bermurah hati dan bertobat. “Dalam banyak hal, kepercayaan
memperkaya pemahaman mereka tentang makna menjadi manusia
dan hal itu menyempurnakan pengertian mereka akan kesucian
hidup,” tuturnya.
Perang terhadap teror akan gagal jika tidak ditekan secara
keras melalui ruang pengakuan dosa, mesjid, gereja, dan
kelas-kelas di sekolah. Begitu juga melalui parlemen serta
media massa. “Saya tidak memiliki kekhawatiran ketika
mengatakan bahwa berkat dari keyakinan agama kita akan dapat
menguatkan kita dalam berbagai usaha kita untuk memerangi
teror dan kekerasan,” tuturnya.
Kebersamaan dan kesalingpengertian kita yang muncul dari
melakukan dialog seperti ini, menurut Downer, akan sangat
bermanfaat. “Semangat kerukunan yang menggerakkan kita
hari ini sangatlah menyentuh. Begitu juga harapan yang dimandatkan
pada kita oleh masyarakat yang menantikan perdamaian dan
akhir dari kekerasan. Kita tidak boleh mengecewakan mereka,”
tambahnya.
Perekat
Sementara itu Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafi’i
Ma’arif mengatakan, agama harus dapat menjadi perekat
yang menyatukan sisi kemanusiaan dengan tujuan perdamaian
dan pencerahan di masa yang sangat sulit ini.
Sejalan dengan semakin cepatnya perubahan di dunia, tantangan
yang dihadapi agama-agama dan para pemuka agama juga semakin
kompleks. Karena itu, agama-agama semestinya dapat menjadi
perekat, yang secara bersama-bersama dapat menyatukan sisi-sisi
kemanusian dengan tujuan untuk membawa perdamaian dan pencerahan
di masa yang sulit ini.
“Tugas utama kita sangatlah berat di saat beberapa
elemen di dalam masyarakat mencoba untuk memancing perpecahan
antarmasyarakat dan antaragama,” ujarnya.
Karena itu Syafi’i mengharapkan agar para pemuka agama
harus bangkit dan menunjukkan bahwa agama adalah demi kebaikan
merupakan sebuah kekuatan besar untuk mencapai kemajuan,
keselarasan, dan toleransi. “Kita harus berdiri dan
menunjukkan bahwa agama adalah demi kebaikan masyarakat,”
tambahnya.
Acara dialog antaragama ini berlangsung 6-7 Desember 2004.
Ada sekitar 124 tokoh agama dari 14 negara yang hadir. Di
antaranya dari Australia, Selandia Baru, Papua Nugini, dan
Timor Leste.
Acara ini dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Ketika memberikan sambutan, Presiden mengingatkan situasi
dunia saat sangat rapuh dan mengkhawatirkan. Dikatakan,
situasi bertambah buruk ketika prasangka etnik dan agama
dikaitkan dengan persaingan ekonomi, politik, dan perlakukan
yang tidak termaafkan.
“Saya berharap dialog ini mempunyai agenda besar dan
menghasilkan strategi awal yang praktis. Saya juga berharap
forum ini menjadi forum permanen,” katanya. M (yuk/SH/IM)
|
