|
|
|
“ETNIS
TIONGHOA ADALAH BAGIAN INTEGRAL BANGSA INDONESIA.”
Tanggapan atas Pernyataan
Wakil Presiden RI.M.Jusuf Kalla.Benny G.Setiono
Pada 12 Oktober 2004, Harian Umum Sinar
Harapan membuat Headline Jusuf Kalla : Perlakuan ke Kelompok
Pengusaha Akan Dibedakan. Pernyataan yang sangat memojokkan
para pengusaha Tionghoa ini cukup menghebohkan dan menimbulkan
reaksi bukan saja dari kalangan etnis Tionghoa tetapi tidak
kurang dari Prof.J.E.Sahettapy (Ketua Komisi Hukum Nasional
atau KHN) dan K.H.Abdurrahman Wahid.
Yang paling menyedihkan adalah pernyataannya bahwa etnis
Tionghoa seolah-olah harus memilih antara didiskriminasi
atau dikejar-kejar dan dibakar. Saya kutip sepenuhnya :
Ini kepentingan Anda (pengusaha Tionghoa-red), saya bilang.
Kalau banyak orang miskin, banyak pengusaha kaki lima yang
didorong-dorong kiri kanan.tahun depan siapa yang akan dia
bakar ? Anda yang akan dibakar.Suka mana ? Suka didiskriminasi
atau suka kau dibakarin, diburu-buru.Anda enak bawa duit
keluar negeri, kalau terjadi apa-apa.Saya terbuka begitu.Saya
tidak pernah tutup-tutupi. Lah yang mendorong-dorong dan
menggusur para pedagang kaki lima kan Tramtib Pemda DKI
Jaya, kenapa pengusaha Tionghoa yang disalahkan ? Tegur
dong Gubernur Sutiyoso!
Malahan beliau menyebut Peristiwa Mei 1998 dipicu oleh kemarahan
masyarakat terhadap jurang kaya-miskin yang terjadi di Indonesia.
Padahal laporan Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa Mei 1998
menyatakan dengan gamblang bahwa peristiwa tersebut hasil
rekayasa dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.Terbukti
lebih dari seribu orang terdiri dari para pemuda, perempuan
dan anak-anak non-Tionghoa menjadi korban dibakar hidup-hidup.
Pernyataan Jusuf Kalla sebagai wakil presiden terpilih menimbulkan
reaksi di kalangan pelaku bisnis di luar negeri terutama
di negara-negara Asia.
Pernyataan ini menimbulkan rasa skeptis di kalangan pelaku
bisnis yang pada awalnya menaruh harapan besar kepada pemerintahan
SBY-JK. Tidak kurang dari Radio Australia langsung mengangkat
topik ini dalam berita utamanya. Padahal para pelaku bisnis
tersebut telah bersiap-siap untuk menanamkan modalnya di
negara kita. Mereka memuji keberhasilan kita dalam menegakkan
demokrasi karena telah berhasil melaksanakan tiga kali Pemilu
secara langsung baik legislatif maupun eksekutif dengan
aman dan damai. Sungguh suatu prestasi yang luar biasa dan
sangat membanggakan!
Namun apa daya semua harapan ini dicederai oleh pernyataan
tersebut yang pada dasarnya berusaha menimbulkan dikotomi
antara Tionghoa dan Non-Tionghoa di dalam tubuh bangsa Indonesia.
Berulang-ulang Presiden SBY menyatakan bahwa Diskriminasi
No! Kesetiakawanan Yes!. Berulang-ulang beliau juga melontarkan
gagasan Rekonsiliasi seluruh bangsa kita yang sempat terpecah
dalam masa kampanye Pemilu yang lalu. Pernyataan JK ini
sudah tentu sangat bertentangan dengan ucapan beliau tersebut
sehingga menimbulkan kebingungan di masyarakat khususnya
di kalangan etnis Tionghoa.
Pada Minggu (7/11) malam Wakil Presiden JK di hadapan ratusan
tokoh dan warga Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS)
usai buka puasa bersama menegaskan bahwa tidak benar bahwa
saya benci orang Cina (SH 9/11).
Tentunya pernyataan ini sangat melegakan, hanya sayang ditambahi
pernyataan lainnya sbb : “Kita hanya melihat bahwa
untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang harus dibangun
cukup dengan perekonomian, padahal tidak demikian.Untuk
menegakkan demokrasi dan kesejahteraaan rakyat, politik,
ekonomi dan sosial harus kita tata secara bersamaan. Hanya
dengan begitu,sistim perekonomian bangsa kita dapat maju
dan berkembang, tidak lagi merayap di pasar-pasar tradisional,
tapi bahkan jika perlu harus mengalahkan orang-orang Cina
yang menguasai toko-toko besar selama ini’.
Pernyataan ini seakan-akan pembenaran bahwa pengusaha Tionghoa
bukanlah termasuk bangsa Indonesia sehingga perlu dikalahkan.
Terjadi segregasi antara etnis Tionghoa dan non-Tionghoa.
Padahal etnis Tionghoa adalah bagian integral bangsa Indonesia.
Etnis Tionghoa adalah sama-sama rakyat Indonesia yang perlu
diayomi bukan untuk diadu dengan non Tionghoa. Etnis Tionghoa
adalah warga negara Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban
yang sama dengan komponen bangsa lainnya, yang di jamin
oleh UUD kita. Etnis Tionghoa adalah asset dari bangsa Indonesia.
Suka tidak suka, mau tidak mau etnis Tionghoa adalah bagian
tak terpisahkan dari bangsa Indonesia. Etnis Tionghoa merupakan
produk sejarah yang mempunyai akar yang sangat dalam di
bumi Indonesia. Hampir seribu tahun orang-orang Tionghoa
ini telah berdatangan dan bermukim di bumi kita. Bandingkan
dengan bangsa Amerika dan Australia yang mempunyai akar
sejarah beberapa ratus tahun saja. Peranan orang-orang Tionghoa
di bidang agama, budaya, kesenian, pertanian, tehnologi,
pendidikan, jurnalistik, kesusateraan, kuliner, olahraga
dan politik tidak terbantahkan.
Dalam perjuangan nasional untuk merebut kemerdekaan tidak
kurang sumbangsih orang-orang Tionghoa ini. Memang ada dari
mereka yang pro Belanda seperti juga banyak orang-orang
Jawa, Ambon, Sunda dsbnya yang pro Belanda. Ketika pasukan
VOC dan kemudian pasukan Kerajaan Belanda berusaha menaklukkan
kerajaan-kerajaan di Jawa, Maluku dllnya tidak kurang bantuan
yang diberikan oleh para penguasa pribumi. Demikian juga
ketika Belanda mendirikan RIS, lahirlah negara-negara boneka
ciptaan Van Mook.
Korupsi musuh utama rakyat Indonesia.
Sebenarnya seluruh bangsa Indonesia telah sepakat
bahwa musuh utama kita adalah korupsi. Korupsilah yang menyebabkan
kesengsaraan rakyat kita. Jangan dialihkan menjadi masalah
pengusaha Tionghoa. Korupsi dan Penegakkan Hukumlah yang
harus menjadi prioritas 100 hari kabinet SBY-JK, bukan masalah
pengusaha Tionghoa. Seretlah para pejabat dan pengusaha
baik Tionghoa maupun non Tionghoa yang melakukan pelanggaran
dan tindakan kriminal ke pengadilan dan hukum seberat-beratnya.
Mengeluarkan pernyataan yang bertubi-tubi dan memojokkan
pengusaha Tionghoa adalah sangat counter productive dan
merugikan program pemerintah dalam meningkatkan investasi,
mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Wakil Presiden JK seharusnya memobilisasi dan merangkul
seluruh pengusaha Tionghoa agar mendukung dan berpartisipasi
dalam mensukseskan program pemerintah.Nyatakan kepada mereka
bahwa dalam melakukan bisnis harus memperhatikan etika dan
moral. Desak mereka agar mau mengusahakan sebanyak mungkin
investor domestik maupun asing untuk menanam modalnya di
Indonesia. Untuk keberhasilan usaha ini sudah tentu harus
dibarengi dengan usaha pemberantasan korupsi yang terus
menerus, penegakkan dan kepastian hukum serta memberikan
kemudahan-kemudahan bagi para investor tersebut. Sekali
lagi hentikanlah pernyataan-pernyataan yang memojokkan para
pengusaha Tionghoa dan gantilah dengan seruan-seruan yang
menyejukkan. Semoga !
(Penulis adalah seorang Pengamat Sosial ). |
