Kasus Munir mati diracun Bisa Jadi Isu Internasional
sumber: Jawapos/Tempo/Kompas/ Pembaruan/Radio Netherland/IM

JAKARTA - Aparat kepolisian Indonesia harus segera mengusut kasus Munir sampai tuntas dan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada publik untuk mengetahui proses penyelidikan kasus itu. Jika tidak, kasus kematian Munir itu bisa menjadi isu internasional yang justru akan merugikan pemerintah Indonesia.
Pendapat itu disampaikan pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwono kepada /Pembaruan/ di Jakarta, Sabtu (20/11). Dia diminta komentar seputar keinginan sejumlah lembaga swadaya masyarakat agar parlemen Belanda terlibat dalam kasus kematian Munir.

Parlemen Belanda Turun Tangan
Jumat, 19 Nov 2004,Sejumlah politisi di parlemen Belanda menyatakan siap mengawal" pengusutan kematian Munir. Bahkan, ada beberapa politisi Negeri Kincir Angin itu yang akan datang ke Indonesia khusus untuk membahas kematian pejuang HAM yang diduga diracun dengan arsenik tersebut.

Usman Hamid, wakil keluarga Munir yang kini berada di Belanda, telah menemui berbagai kalangan. Tujuannya, meminta dukungan agar Belanda dan Uni Eropa memantau penyidikan kasus kematian Munir, baik di Belanda maupun di Indonesia, sehingga tidak mandek.

Usman sudah bertemu langsung dengan politisi dari partai oposisi maupun dengan kelompok koalisi pemerintah. Dalam pertemuan itu, dia didampingi Martha Meijer, direktur Komite Kemanusian Hak Asasi Manusia (HOM- Humanistisch Overleg Mensenrechten) Belanda.

Hasil otopsi itu saat ini berada di tangan Kementerian Luar Negeri Belanda. Fotokopi hasil otopsi Munir yang meninggal di atas pesawat Garuda pada 7 September lalu itu menunjukkan adanya racun arsenik dengan kadar mematikan.

Usman bertemu langsung dengan Farah Karimi, anggota parlemen Belanda dari Partai Groen Links. Ini partai oposisi. "Mereka mengatakan akan berkunjung ke Indonesia Januari 2005 nanti," ungkap Usman yang melakukan pertemuan pagi hari kemarin waktu Belanda. Wilmer Heck, juru bicara Partai Groen Links, membenarkan adanya rencana tersebut.

Usman yang saat ini menjabat Koordinator Badan Pekerja Kontras juga bertemu dengan Kathleen Ferrier dan Maarten Hav. Dua orang itu adalah politisi partai koalisi pemerintah. Keperluan pertemuan dengan kedua anggota parlemen tersebut sama, yakni meminta beking dan kepedulian parlemen Belanda untuk menuntaskan kasus pembunuhan Munir itu.

Setelah bertemu dengan anggota parlemen Belanda, Usman menuju Leiden yang berjarak sekitar 28 km dari Den Haag. Di sana dia bertemu dengan pengacara yang akan mendampinginya saat membaca hasil otopsi nanti.

Pengacara keluarga Munir itu bernama Prof Theo de Roos. Theo adalah profesor di Departemen Hukum Kriminal dan Kriminologi (Criminal Law and Criminilogi) Universitas Leiden.

Istri Munir: Otopsi dari Belanda Lebih Akurat
Suciwati, istri almarhum Munir, menolak rencana polisi membongkar makam suaminya untuk kepentingan otopsi. Menurut dia, hasil otopsi dari Belanda lebih bagus, akurat, dan bisa dipercaya. Otopsi ulang sehubungan dengan ditemukannya kandungan racun dalam tubuh Munir. Aktivis HAM itu meningal di dalam pesawat dari Singapura ke Amsterdam, Belanda.

"Saya dan keluarga menolak (otopsi ulang) karena hasil yang ada tinggal ditindak lanjuti," kata Suciwati kepada Tempo melalui telepon, Senin (15/11). Meski secara fisik belum menerima dokumen hasil otopsi, Suciwati mengaku yakin atas rekomendasi Belanda yang menyebutkan bahwa Munir meninggal karena ada kandungan arsenik atau arsen yang melebihi ambang batas di dalam tubuhnya.

Dia khawatir, otopsi ulang akan menimbulkan masalah baru. Suciwati mempersilakan polisi menggunakan hasil otopsi dari Belanda. "Polisi tinggal menindaklanjuti. Lembaga forensik dari Belanda pasti lebih akurat dan nggak ada kepentingan macam-macam," lanjutnya.

Istri penerima penghargaan Nobel Alternatif (The Right Livehood Award) Tahun 2000 dan Yap Thiam Hien Award 1998 itu juga mengatakan, proses hukum harus segera dilakukan dan pemerintah harus bersedia menerima tim independen ikut dalam pengusutan kasus suaminya.

DPR Akan Ajukan Interpelasi Kasus Kematian Munir
Pembaruan/Jurnasyanto Sukarno
KASUS MUNIR - Direktur Eksekutif Imparsial Rachland Nashidik (tengah) didampingi Ketua PBHI Hendardi dan Anggota Kontras Mufti memberikan pernyataan pers seputar tuntutan Imparsial kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membentuk Tim Investigasi kasus Munir di Kantor Imparsial, Jakarta, Rabu (17/11).

Pemerintah, dalam hal ini Kapolri Jenderal Da'i Bachtiar telah melakukan kebohongan publik mengenai kematian aktivis kemanusiaan Munir, beberapa waktu lalu. Atas kebohongan publik itu, DPR berencana mengajukan hak interpelasi kepada pemerintah dalam waktu dekat ini.

Hal itu ditegaskan anggota DPR dari Fraksi PAN, Djoko Edhi S Abdurrachman kepada /Pembaruan/, Rabu (17/11) malam. Menurut Djoko, kebohongan publik itu terjadi ketika baru beberapa hari Munir meninggal, Kapolri menyatakan kematian itu wajar. Namun setelah ada pernyataan resmi dari Pemerintah Belanda bahwa Munir meninggal akibat keracunan, Kapolri menyatakan
kematian Munir tidak wajar.

Sejauh ini, kata dia, sudah ada 13 orang anggota DPR yang mau menandatangani Interpelasi tersebut. Kemungkinan, ujar anggota Komisi III DPR ini, pada Senin (22/11) mendatang, jumlah tersebut akan bertambah.
Djoko mengungkapkan, keinginan melakukan Interpelasi ini dikarenakan sudah tidak dipercayanya organ-organ pemerintahan, seperti Polri dan BIN (Badan Intelijen Negara), serta aparat hukum lainnya. "Atas dasar itulah kami berkeinginan melakukan langkah tersebut," tegas dia.

Bekerja Rahasia
Lembaga pemantau hak asasi manusia, Imparsial menduga pelaku pembunuhan Munir adalah orang-orang yang berpengalaman dalam melakukan pekerjaan rahasia. Imparsial juga meyakini kematian Munir itu sebagai suatu pembunuhan politik (/political assasination/).

Sebab, kata Rachland, sangat aneh ketika secara tiba-tiba ditemukan arsenik dalam tubuh Munir. Pelakunya pasti mempunyai kemampuan profesional untuk melakukan pekerjaan rahasia seperti itu.

Ditambahkannya, orang yang mampu meracuni Munir juga memiliki akses, misalnya, kalau arsenik itu dimasukan saat di dalam penerbangan Garuda. Meski demikian, Rachland menegaskan bahwa dugaan itu hanya analisa sementara.

Munir dikenal sebagai tokoh yang sangat kritis dalam usahanya untuk mewujudkan HAM di Indonesia. Dia ada hampir di setiap tempat, dari Aceh sampai Papua dan selalu berteriak lantang dalam setiap usaha yang dilakukan negara untuk mendapatkan kekuasaan yang mengancam HAM.

"Dia bicara sangat kritis dalam pembahasan RUU TNI, misalnya. Dia bicara keras tentang RUU pokok-pokok intelijen negara dan RUU terorisme. Jadi, Munir lebih dikenal lewat kiprahnya di ranah politik. Jadi, kuat dugaan dia meninggal karena sebab-sebab politik," kata Rachland.

Selain itu, pihak keluarga Munir, Imparsial, dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membentuk tim investigasi kasus Munir. Tim itu mendapat legalitas dari surat keputusan Presiden, bertanggungjawab terhadap Presiden, dan menjadi representasi dari otoritas presiden untuk mengetahui duduk perkara kasus itu.

"Tugas tim ini membantu dan mendukung tugas polisi. Bukan karena kami tidak percaya terhadap kinerja polisi. Saya percaya bahwa polisi butuh dukungan yang kuat untuk membuka kasus ini. Dukungan utama dari Presiden," katanya.

Dikatakan, tim itu dapat beranggotakan polisi, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), wakil dari DPR, serta kalangan masyarakat sipil. Selain itu, Imparsial juga telah mengirim permohonan untuk beraudiensi dengan Presiden dalam waktu dekat.

Berangkat ke Belanda
Menurut Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri Komjen Pol Suyitno Landung, Kamis (18/11) pagi, tim Mabes Polri yang terdiri dari unsur kepolisian, Deplu dan ahli dari Universitas Indonesia (UI) serta Universitas

Sumatera Utara (USU) berangkat ke Belanda guna berkoordinasi dengan otoritas aparat yang menangani penyebab kematian Munir di negara tersebut.

Rombongan tim itu memiliki keahlian bidang Reserse, Forensik dan Toksilogi. Setelah tiba di Belanda menurut rencana mereka akan bergabung dengan tim penyelidik di sana. Keberangkatan tim ini diharapkan membuahkan hasil sampai upaya mendapatkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pertimbangan hukum.

Menurut Kabareskrim, selaian pengirimam tim beranggotakan enam orang, Mabes Polri juga menugaskan satu tim lagi melibatkan tiga anggota Polri dari Polda Metro Jaya dengan tugas utama menelusuri kronologis perjalanan Munir sebelum berangkat ke Belanda.

Target rincian penelusuran itu mulai keberangkatan almarhum dari kediamannya di Jakarta, kemudian menuju Bandara Soekarno-Hatta sampai tiba di Bandara Changi, Singapura termasuk ketika menumpang pesawat Garuda GA-974 yang membawa tokoh HAM itu ke negara kincir angin.

Tim Polda Metro diharapkan mendapatkan bukti spesifik terkait perjalanan Munir. Contoh, sebelum berangkat ke Bandara Soekarno Hatta ketika di rumah dengan siapa dan apa aktivitasnya. Demikian pula saat di Bandara Soekarno Hatta sedang apa di sana atau sejauhmana kesibukannya. Petugas juga mencari data soal siapa saja yang kemungkinan sempat bertemu almarhum dimana saja terutama saat berangkat atau dalam perjalanan.

Munir Dikaitkan Kematian Lain
SBY Beri Jadwal Audiensi Imparsial
JAKARTA - Para aktivis LSM rekan almarhum Munir menuntut supaya pengusutan kasus Munir mendapat back up (dukungan) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ini perlu dilakukan karena mereka percaya bahwa pejuang HAM itu diracun pihak-pihak yang punya kekuasaan. Meski begitu, rekan-rekan Munir tersebut enggan menyebut pihak mana pun.

Apalagi, menurut analisis yang mereka lakukan, rekan-rekan Munir itu punya hipotesis bahwa kasus Munir tersebut, bisa jadi, sama dengan kasus-kasus kematian misterius dan mendadak sebelumnya. Misalnya, kematian yang terjadi pada almarhum Jaksa Agung Baharuddin Lopa dan mantan Pangkostrad Letjen Agus Wirahadikusumah (AWK).

Lopa meninggal di Arab Saudi pada 3 Agustus 2001. AWK meninggal mendadak di rumahnya pada 30 Agustus 2001. "Sekali lagi, ini cuma analisis. Tapi, kedua orang itu dikenal sebagai tokoh reformasi dan hasil kematiannya tidak pernah diketahui karena keluarganya menolak otopsi," kata Direktur Eksekutif Imparsial Rachland Nashidik dalam jumpa pers di kantornya, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin.

Tapi, kan Lopa selama ini hanya dikenal tegas terhadap koruptor, bukan terhadap "pihak-pihak yang lain"? "Para koruptor itu berani karena mempunyai dukungan politik. Dukungan kekuasaan. Jangan salah," kata Rachland. Begitu pula halnya dengan AWK yang sering disebut-sebut sebagai perwira reformis di tubuh TNI itu.

Rachland mengibaratkan, Munir hadir dalam setiap kasus pelanggaran kemanusiaan yang terjadi mulai penculikan aktivis, Aceh, hingga Papua. "Munir juga ada di setiap rancangan UU. Misalnya, RUU TNI, RUU Intelijen, hingga RUU Terorisme. Jadi, pasti pembunuhan ini bukan kasus pribadi. Andai begitu, pembunuhan Munir ini adalah yang kesekian kalinya," lanjut Rachland yang bersama-sama Munir dan tokoh lain mendirikan Imparsial itu.

Karena itu, Rachland menyebut otopsi atas tubuh Munir -yang menunjukkan Munir tewas diracun arsenik- adalah a blessing in disguise (berkah di balik musibah). "Sehingga kita tahu pembunuh Munir adalah orang hebat. Orang yang punya akses cukup," tandas Rachland.

Selain Rachland, turut hadir dalam jumpa pers itu peneliti Kontras Mufti Makarim Al-Akhlaq dan Ketua Badan Pengurus PBHI Hendardi. "Jika sampai kasus Munir tidak terbongkar, ini adalah skandal politik yang paling besar," tandas Hendardi.

Anjurkan Lewat Keppres
Karena itulah, mereka meminta kesediaan dan perhatian SBY untuk langsung membentuk tim investigasi berdasarkan keputusan presiden (keppres). Tim itu nanti akan bertanggung jawab kepada presiden dan beranggotakan polisi, ketua Komnas HAM, politikus DPR, serta kalangan LSM.

Tim tersebut dapat dipimpin seorang pejabat tinggi hukum yang ditunjuk presiden dan seorang tokoh masyarakat yang dipilih atas dasar kepercayaan keluarga Munir serta organisasi yang didirikan almarhum.

"Tim ini mempunyai mandat untuk mendampingi dan membantu polisi. Mulai mengusut, mengungkap, menemukan, dan membawa pelaku ke muka pengadilan," lanjut Rachland. Itu bukan disebabkan mereka tidak percaya terhadap kemampuan polisi, tapi karena besarnya masalah yang harus dihadapi polisi.

Rachland juga mengatakan, pihaknya telah mengirimkan surat permohonan untuk beraudiensi dengan presiden. Mereka mendapat janji bertemu 24 November nanti sepulang SBY dari KTT APEC di Chile.

Pembentukan tim semacam itu, menurut Mufti, sudah pernah dilakukan negara lain, yakni Chile dan Argentina (dalam kasus Perang Kotor). "Kita juga bisa mengikuti jejak mereka," tambahnya.

LBH Yogyakarta
Sementara itu, LBH Yogyakarta meminta Mabes Polri mengusut tuntas kasus kematian pejuang HAM, Munir SH.

"Kasus itu merupakan bentuk pembungkaman kejam dan tidak manusiawi terhadap perjuangan HAM di Indonesia," ujar Kepala Divisi Sipil dan Politik (Sipol) LBH Yogyakarta, A Budi Hartono SH.

Karena itu, kata dia, Mabes Polri harus cepat menyelidiki agar kasus itu segera terungkap. Jika tidak, dikhawatirkan akan menjadi preseden buruk dalam perjuangan penegakan HAM di Indonesia.

Mabes Polri diharapkan tidak hanya terpaku pada hasil autopsi negara Belanda. Menurut Budi Hartono, seharusnya Mabes Polri tidak perlu memperdebatkan masalah itu dengan rencana mengautopsi ulang jenazah Munir.
Sebaliknya, dengan hasil autopsi dari penyidik Belanda itu Mabes Polri segera bertindak melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Dalam hal ini Mabes Polri sudah bisa mulai dengan menginvestigasi semua penumpang pesawat yang bersama Munir, termasuk orang-orang sebelum pesawat /take off/ dari Jakarta (Bandara Soekarno-Hatta) atau dari Bandara Changi, Singapura.

Pada sisi lain, menurut Budi Hartono, Polri hendaknya menjauhkan niat membelokkan penyebab tewasnya Munir dengan masalah lain. "Jangan sampai ada rekayasa lain," ujar Budi Hartono sambil mengkilas balik kasus tewasnya wartawan Bernas, Fuad M Syafruddin.

Dalam menangani kasus tewasnya wartawan yang akrab dipanggil Udin, penyidik Polri merekayasa dengan adanya perselingkuhan.

Sebab, lanjut dia, kasus tewasnya Munir tidak akan menyurutkan perjuangan aktivis perjuangan HAM di Indonesia.

Garuda Serahkan Data Kasus Munir
Saat di Atas India Dipertimbangkan Mendarat Darurat
Sebelum meletup kabar bahwa Munir diracun, kawan almarhum ternyata sudah mengumpulkan fakta. Mereka sangat curiga atas kematian mendadak tokoh HAM itu di atas pesawat Garuda Jakarta-Amsterdam. Kawan-kawan Munir tersebut juga sudah melakukan serangkaian pertemuan dengan pihak Garuda Indonesia.
"Kami memang sejak awal berupaya mendapatkan cerita seutuhnya atas kejadian ini. Karena itu, kami menghubungi Garuda. Dan, mereka cukup kooperatif," kata Poengky Indarti, aktivis Imparsial, kepada koran ini kemarin. Imparsial merupakan LSM terakhir tempat Munir mengabdi.

Setidaknya, sudah tiga kali mereka melakukan pertemuan. Bahkan, pertemuan pertama langsung dilakukan dengan Dirut Garuda Indra Setiawan. Mereka juga bertemu pilot Pantun Matondang serta para pramugari Garuda yang saat itu membawa Munir.

Munir meninggal mendadak pada 7 September lalu ketika sedang dalam penerbangan Garuda GA-974 tujuan Amsterdam. Dia menuju Amsterdam untuk
mendalami ilmu hukum di Universitas Utrecht, Belanda.

Tokoh yang juga dikenal sebagai pendiri Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) tersebut terbang dari Bandara Soekarno-Hatta pukul 21.55 pada 6 September.

Lalu, penerbangan transit sesaat di Changi, Singapura, dan pukul 01.50 pesawat kembali take-off menuju Amsterdam. Setelah tiga jam di udara, menurut keterangan yang didapat kawan-kawan almarhum, Munir yang duduk di kursi 40 G terlihat bolak-balik ke toilet. Wajahnya saat itu terlihat pucat. Pada saat-saat kritis, pejuang HAM tersebut sempat dibantu awak kabin.

Bahkan, seorang dokter, Tarmizi Hakim, yang duduk di kursi 1J menolongnya. Setelah Munir diberi obat, tempat duduknya dipindahkan ke sebelah dokter tersebut agar mudah diawasi.

Sebelum pertemuan dengan Garuda, Poengky dkk penasaran karena Garuda tidak melakukan pendaratan darurat saat ada pasiennya yang gawat darurat. Padahal, hal itu bisa dilakukan.

Poengky pun mendapatkan penjelasan dari Garuda. "Sebab, saat itu ada Dokter Tarmizi Hakim. Waktu itu, Dokter Tarmizi memperkirakan bahwa Cak Munir hanya mengalami muntaber biasa, sehingga diperkirakan akan nutut (bertahan) sampai di Amsterdam," ungkap Poengky yang menjadi rekan Munir sejak di LBH Surabaya itu.

Pilot, kata Poengky, mendengarkan saran dokter tersebut. Pada saat itu, pesawat sedang berada di sekitar angkasa Madras, India. Hanya, masih kata Poengky, dr Tarmizi berpesan pada pilot supaya menghubungi Belanda untuk menyiapkan ambulans dan dokter. "Hal itu telah dilakukan," lanjutnya.
Waktu itu, tak ada yang mengira bahwa Munir sedang berjuang melawan racun arsenik (As) maut yang sedang melaju di aliran darahnya. Munir sendiri hanya mengira dirinya terserang maag, sebagaimana SMS terakhir yang dikirimnya ke Suciwati ketika dia masih di Bandara Changi.

Setelah mendarat transit di Bandara Changi pukul 00.40, Munir memang mengirim SMS kepada Suciwati yang mengatakan dirinya sedang bengong dan perutnya tidak enak. Munir menduga maag-nya kambuh.

Poengky dkk belum tahu penumpang yang ada di kanan dan kiri Munir. Pasalnya, passenger list juga belum mereka terima. Seperti istri Munir, kawan-kawannya juga menduga dia diracun di atas pesawat Jakarta-Singapura.

Garuda Siap Bantu
Direktur Operasi PT Garuda Indonesia Rudy A. Hardono yang dihubungi terpisah menjelaskan, pihaknya sudah mendapatkan laporan mengenai penyebab kematian Munir yang dilansir Netherlands Forensic Institute (NFI) itu. Bahkan lebih lanjut, Mabes Polri, kata Rudy, juga telah meminta keterangan pihak Garuda.
"Kami sudah memberikan keterangan kepda Mabes Polri, termasuk memberikan data-data pendukung yang dibutuhkan Mabes Polri," tutur Rudy kepada koran ini kemarin.

Data-data yang dimaksud termasuk mengenai passenger list (daftar penumpang) Garuda Indonesia GA-974 yang ditumpangi almarhum Munir. "Data-data itu sudah kami serahkan kepada Mabes Polri setelah kami mendapat informasi mengenai masalah itu," urainya.

Rudy menegaskan, pihaknya juga tidak mengetahui penyebab kematian Munir secara detail. "Mengenai itu, kita serahkan kepada pihak berwajib. Yang pasti, kami telah melakukan prosedur baku dalam penanganan penumpang yang mengalami sakit saat di atas pesawat. Termasuk penumpang yang dead on board (meninggal di atas pesawat)," paparnya.

Dalam menangani penumpang yang mengalamai sakit di atas pesawat, lanjut Rudy, Garuda melakukan prosedur sesuai dengan ketentuan penerbangan sipil internasional. "Jadi, mengenai penyelidikan penyebab kematian Pak Munir itu kewenangan pihak kepolisian. Namun, kami tetap akan membantu memberikan keterangan dan data-data yang dibutuhkan," tegas Rudy. Hingga kini, belum ada satu pun kru Garuda yang diperiksa terkait kasus tersebut. M (sumber: Jawapos/Tempo/Kompas/ Pembaruan/Radio Netherland/IM)

FastCounter by bCentral