|
|
|
EEP
S.FATAH, PPI-PPI, KBRI Den Haag dan "100 Hari"
Kabinet SBY-KALLA
DISKUSI YG MENCERMINKAN FIKIRAN KRITIS KAUM
MUDA:
IBRAHIM
ISA dari BIJLMER
Meskipun formalnya sudah lama tidak lagi menjadi pelajar,
namun, dalam hatiku merasa beruntung diundang dan bisa hadir
pada malam diskusi masyakarat pelajar Indonesia di Belanda
dan sekitar, yang berlangsung pada malam 2 November 2004,
di Wisma Nusantara KBRI Den Haag.
Bisakah dikatakan bahwa mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang
sedang menempuh studi di Belanda, yang hadir di Wisma Nusantara
malam itu, --- sekitar limapuluhan jumlahnya, --- sedikit
banyak mencerminkan keadaan semangat dan mental, yang berkepedulian
terhadap segala sesuatu yang terjadi di Indonesia, memanifestasikan
fikiran dan sikap kritis para kaum muda kita di Indonesia?
Memang itu yang selalu menjadi harapan dan keyakinan kita.
Kalau betul begitu, maka dengan lega bisa dipastikan bahwa
kita tidak perlu merasa khawatir bahwa, kaum muda kita tidak
punya potensi menjadi harapan haridepan bangsa ini.
Tema yang menjadi titik berat pendiskusian jelas bukan situasi
t.a. secara umum, tetapi suatu tema yang menjadi sorotan
pada hari-hari sesudah terbentuknya kabinet SBY - J.Kalla,
yaitu;
"SERATUS HARI PEMERINTAHAN BARU, adalah tema yang dibawakan
oleh Eep Saefulloh Fatah, Dosen Peneliti di Jurusan Ilmu
Politik FISIP Universitas Indonesia, Depok. Eep juga Mahasiswa
Program PHD di The Ohio State University, Columbus, USA.
Bondan Winarno dalam artikelnya hari ini di Suara Pembaruan
Daily, memberi judul situasi ini sebagai suatu "GEBRAKAN
100 HARI".
Heri Latief, penyair muda dari Mailis Sastra Pembebasan,
ikut menyemarakkan dan menghangatkan malam diskusi dengan
sajaknya yang penuh makna, berjudul ANAK JALANAN.
Patut dikemukakan di sini --- s a t u kenyataan penting,
bahwa para pelajar Indonesia yang hadir di Wisma Nusantara
malam itu, menunjukkan kepedulian dan perhatian besar mereka
pada arti penting diskusi yang menyangkut nasib bangsa.
Jauh-jauh mereka memerlukan datang dari pelbagai kota Belanda
tempat mereka belajar, seperti Maastricht, Groningen, Leiden,
Wageningen, Rotterdam, Amsterdam, dll untuk bisa mendengar
dan ambil bagian dalam diskusi soal penting yang dihadapai
bangsa kita dewasa ini.
Diskusi di KBRI-Den Haag itu diselenggarakan bersama oleh
PPI Maastricht, PPI Groningen, PPI Leiden, PPI Wageningen,
PPI Rotterdam, PPI Belanda dan Milis Sastra Pembebasan.
Menggembirakan bahwa KBRI Den Haag aktif ambil bagian, dengan
a.l. menyediakan tempat (juga sekadar makanan untuk buka
puasa. Tapi ini belum dicek apa betul makanan itu sumbangan
KBRI)dan tempat diskusi di Wisma Nusantara.
Pada tempatnya diberikan penghargaan pada KBRI Den Haag,
khususnya pada Pak Dubes Mohamad Joesoef yang tampak hadir
selain Atase Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir. Suatu perhatian
yang tak berkelebihan kiranya. Mudah-mudahan hal ini menjadi
kebiasaan yang reguler, dan bisa menular ke pelbagai KBRI
lainnya di mancanegara. Bukankah KBRI itu, selain mewakili
NEGARA, juga menjadi penyalur dan semoga juga pendorong
bagi fikiran kritis dan pencerahan bangsa kita, yang selama
Orba, menurut Joesoef Isak, pemenang Jeri Leber/PEN Award
- telah terjangkit "kerincuan berfikir".
Makalah Eep Saefulloh Fatah yang berjudul "SERATUS
HARI PEMERINTAHAN BARU: MAKNA, ARTI PENTING DAN AGENDA KERJA",
menyoroti fase-fase pembentukan pemerintah SBY, sebagai
hasil dari pemilihan langsung, yang dibahas secara rinci.
Dalam ulasannya hari ini di Suara Pembaharuan Daily, Bondan
Winarno, mengemukakan bahwa, sebuah kabinet atau rezim pemerintahan
mestinya dinilai kinerjanya setelah menjalankan programnya
secara penuh selama lima tahun. Tetapi, analog dengan "masa
percobaan" yang diterapkan pada setiap awal masa kerja
seseorang pada sebuah posisi baru, jamak adanya tenggang
waktu tiga bulan atau 90 hari untuk saling mengukur kesesuaian
kedua belah pihak. Bila dalam masa percobaan itu harapan
masing-masing pihak terpenuhi, maka employment dapat dikukuhkan.
Memang, --- adalah tidak mungkin menilai apakah pemerintah
ini sesuai dengan janji-janji dan harapan pemilih, tentang
pembaruan dan perbaikan, dalam jangka waktu 100 hari. Namun,
dalam seratus hari itu semestinya SBY sudah bisa "menggenapkan
proses pembentukan kekuasaan", "menegaskan komitmen
pemerintahan" dan "mengirim sinyal-sinyal yang
jelas". Itulah, menurut Eep, tiga makna utama. Eep
menandaskan bahwa, adalah keliru membayangkan bahwa berdasarkan
evaluasi selama seratus hari itu kita bisa memutuskan apakah
pemerintahan baru harus dijatuhkan atau dibiarkan terus
bekerja.
Eep mencanangkan bahwa memerintah juga merupakan bisnis
kepercayaan. Membangun kepercayaan internasional (terutama
investor asing) sering harus mengabaikan kebijakan populis.
Sebaliknya menumbuhkan kepercayaan dan dukungan masyrakat
domestik - sering mencederai kepercayaan masyarakat internasional.
Memang tak mudah. Jika ingin mudah, ja jangan menjadi pemerinah,
kata Eep engakhiri uraiannya (yang teks lengkapnya kalau
tidak salah, bisa didapat dari Yanti/ Heri Latief (bagi
yang berminat).
Eep, mencanangkan: Para pembantu Presiden yang tak pernah
melaporkan kabar buruk kepada Presiden adalah orang-orang
berbahaya bagi keselematan negara. Tapi yang lebih berbahaya
adalah Presiden yang juga menyembunyikan kabar buruk pada
rakyatnya. Yang paling berbahaya adalah Presiden yang terlalu
jarang "berkirim kabar" pada rakyatnya.
Diskusi yang berlangsung hangat tapi bersahabat, memaparkan
dan mengungkapkan bahwa baik tentang janji hendak membentuk
pemerintah yang intinya terdiri dari orang-orang yang profesional
maupun mengenai legitimitas dalam arti memenuhi norma keperwakilan
para menteri di lihat dari dukungan parpol dan masyarakat,
--- masih tampak ada jarak yang cukup besar. Dikemukakan
bahwa adalah keliru bila menggantungkan harapan yang diragukan
bisa dilaksanakan oleh pemerintah SBY melihat kompoisinya
dewasa ini.
Seorang sahabat yang duduk disebelahku, menyatakan : Bagaimana
SBY mau menangani korupsi, karena wakilnya sendiri, J.Kala,
adalah salah satu dari "tiga garong", maling besar
yang telah memanipulasi dan mencuri kekayaan negara.
Sehubungan dengan ini baik sekali lagi disimak tulisan Bondan
Winarno berjudul "Gebrakan 100 Hari" di Suara
Pembaharuan Daily, sbb: Belum lagi berumur dua minggu, beberapa
menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu sudah menunjukkan
mutunya yang "memenuhi syarat untuk dipecat".
Misalnya, apakah kita terlalu bodoh untuk mempercayai alasan
naif yang dikemukakan seorang menteri yang ketiduran di
siang hari bolong?
Bagaimana pula dengan catatan solid beberapa menteri yang
terbukti pernah melakukan tindak pidana atau tindak korupsi?
Mengapa Presiden SBY tidak memakai "kesempatan"
itu sebagai bagian dari "Gebrakan 100 Hari" dan
mengganti menteri yang cedera itu? Mengapa harus dipertahankan?
Tidak berlakukah "masa percobaan" bagi mereka?
Demikian Bondan Winarno.
Dalam diskusi disoroti gejala baha SBY telah mengangkat
masalah penanganan KKN sebagai salah satu acara penting
kabinet, untuk mana, katanya, ia akan melakukan suatu "shock
teraphy". Para peserta diskusi, termasuk Eep, menyatakan
bila memang benar-benar hendak memberlakukan "shock
teraphy" mengenai penanganan KKN, yang hendak diajukan
ke tengah masyarakat, maka kirimkanlah sebuah tim investagasi
dari Kejaksaan Agung, untuk mulai "bicara" (lagi)
dengan Suharto. Jangan seperti selama ini, pemerintah dan
masyarakat dipermainkan oleh tim kesehatan Suharto termasuk
oleh sementara pejabat pemerintah, dengan isu "kesehatan
Suharto", sebagai dalih untuk membebaskannya dari segala
proses hukum.
Bicara mengenai sinyal-sinyal yang harus dilontarkan oleh
SBY selama 100 hari ini, dalam kesempatan bicara Aku mengemukakan,
bahwa masih segar dalam ingatan, bahwa selama kampanyenya,
SBY bicara dan berjanji mengenai Reformasi dan Rekonsiliasi.
Patutlah selalu disadari, bahwa jatuhnya Presiden Suharto
dan munculnya situasi demokratisasi dalam kehidupan politik
Indonesia, semua itu adalah produk dari gerakan Reformasi
dan Demorkatisasi yang menggelora pada tahun 1998 dst. Tapi
sejak itu gerakan Reformasi dikonstatasi "berjalan
di tempat" bahkan dikhawatirkan akan kembali ke suasana
dan kultur politik Orde Baru.
Maka, bisa dimengerti adanya sementara harapan bahwa SBY
yang dipilih langsung oleh rakyat itu, memberikan perhatian
yang secukupnya terhadap usaha Reformasi. Juga dinantikan
SBY akan menunjukkan kepeduliannya dalam tindakan-tindakan
nyata bahwa ia betul-betul bermaksud untuk memulai usaha
Rekonsiliasi Nasional yang didasarkan atas Kebenaran, atas
pelurusan fakta-fakta sejarah yang dibengkak-bengkokkan
oleh Orba. Sudah waktunya pemerintah mengambil tindakan
ke arah reformasi di bidang hukum dan undang-undang khususnya
yang menyangkut hak-hak warganegara dalam kehidupan politik.
Demikian pula halnya dengan Rekonsliasi. Tidaklah mungkin
melakukan rekonsiliasi tanpa melakukan rahabilitasi terhadap
jutaan warganegara yang samasekali tak melakukan kesalahan
apapun, yang telah dirampas hak-hak kewarganegaraannya,
mengalami represi dan didiskriminsi sejak peristiwa 65.
Rekonsiliasi yang didasarkan atas kebenaran adalah rekonsiliasi
yang didahului oleh tindakan pemerintah merehabilitasi hak-hak
politik dan kewargenegaraan para wargangegara yang selama
puluhan tahun ini oleh Orba telah diperlakukan tidak adil.
Penulis mengingatkan tentang tersiarnya suatu berita dalam
internet baru-baru ini, yang mengungkapkan bahwa karena
telah demikian banyak orang tak bersalah telah dibantai
pada tahun-tahun 1965-66-67, ---salah serang jendral yang
amat terlibat, yaitu Jendral Sarwo Edhi, mertua dari SBY,
sebelum ia meninggal dunia, menyatakan penyesalannya karena
telah begitu banyaknya korban yang jatuh, pada permulaan
berdirinya Orba. Dan bahwa hal itu harus ditindak lanjuti
dengan suatu usaha pengkoreksian. Diberitakan bahwa Sarwo
Edhi semacam memberikan amanah kepada menantunya, agar mengurus
masalah (pembantaian 65)tsb. Lagi menurut berita itu, SBY
dikatakan memahami apa yang diamanahkan itu. Mudah-mudahan
saja.
Tetapi, seorang sahabat baik saya, ketika mendengar berita
itu, berkomentar: Itu ilusi! Eep mengatakan, kalau betul
itu amanah Sarwo Edhi kepada menantunya yang sekarang ini
menjabat Presiden RI, maka amanah itu harus dilaksanakannya.
Lagipula, kata Eep, kalau betul-betul SBY hendak melakukan
suatu "shock teraphy" maka sekarang inilah saatnya
melakukan Rehabilitasi dan Rekonsiliasi Nasional sebagai
suatu "shock teraphy".
Akhirullah kalam, kesanku tentang diskusi malam itu mengenai
"100 HARI PEMERINTAHAN SBY", suasana umum, adalah,
sbb: JANGAN TERLALU BERHARAP PADA PEMERINTAHAN BARU INI.
Nanti kecewa lagi! M (II/IM)
|
