|
|
|
Pemberdayaan
Masyarakat menindak lanjuti Pilpres.
Oleh: Dr.Irawan
 |
Seperti apa yang dikatakan oleh Dubes RI
untuk AS Bapak Sumadi; "Jangan harapkan banyak perubahan
dari pemerintah dari hasil pilpres, siapapun yang terpilih
nanti sebagai Presiden RI selanjutnya, Indonesia tetap tidak
ada perubahan yang drastis. Yang penting adalah pemberdayaan
masyarakat", demikian ucapan beliau beberapa waktu
yang lalu diberanda Wisma Indonesia dibilangan North West
Washington D.C.
Ucapan Pak Dubes sungguh merupakan suatu pesan yang bermakna
bagi bangsa Indonesia diseantero jagad. Karena beliau memang
terkesan ingin memberikan dorongan kepada seluruh anak bangsa
untuk mengambil bagian dalam perjuangan bernegara dan berbangsa.
Yang pasti tanggal 20 September ini kita ada pesta demokrasi
lagi untuk Pilpres jilid ke II. Nah, dari sini dulu, kita
sebagai masyarakat bisa mengerjakan bagian kita. Tanpa suara
hati nurani kita yang disalurkan lewat surat suara, kita
tidak bisa mengharapkan pemerintahan yang sejalan dengan
apa yang kita ingini.
Banyak orang yang bertanya kepada saya, seolah saya ini
tukang ramal, "Bagaimana masa depan Indonesia nanti
? apakah bisa aman?". Saya jawab: "Jawabannya
adalah tergantung anda sendiri apakah kita mau mem perjuangkannya
agar Indonesia menuju kesuatu perbaikan?". Mau mem
perjuangkan, bukan hanya ngomong dimulut saja, tapi harus
disertai dengan tindak lanjut yang bertanggung jawab. Ikut
nyoblos di Pemilu memang merupakan bagian dari pelaksanaan
tanggung jawab itu, tapi bukan berarti hanya itu saja sudah
cukup. Sebagai rakyat seharusnya senantiasa peduli kepada
sepak terjang dari pemerintah, entah itu pemerintah yang
kami pilih dari hati nurani kita, ataupun yang berseberangan
dengan hati nurani kita.
Dalam berbangsa dan bernegara, seharusnya rakyatlah yang
mengontrol pemerintah, bukan sebaliknya. Namun yang sering
terjadi mekanisme kontrol ini menjadi semu, karena rakyat
tanpa sadar di belenggu sedikit demi sedikit, dan tanpa
terasa baru siuman setelah tangan dan kaki diikat oleh pemerintah
yang mulanya kita pelihara dan besarkan, lalu tiba-tiba
sudah menjadi monster yang menakutkan.
Belajar dari pengalaman kita setelah merdeka 59 tahun, dan
melihat negara lain yang relatif lebih maju dari Indonesia,
maka faktor kontrol dari masyarakat harus diberdayakan.
Pilar pilar demokrasi harus di tegakkan diatas landasan
reformasi yang telah diperjuangkan oleh adik-adik mahasiswa
kita di tahun 1998. Ingatlah bahwa tumbangnya regime Orde
Baru telah memakan korban yang tidak sedikit, tentunya kita
tidak rela mereset odometer kita ke kilometer “0”
lagi, dan melupakan tumbal-tumbal serta pahlawan-pahlawan
reformasi yang gugur bukan?
Kembali kepada mekanisme kontrol dari Rakyat kepada pemerintah,
tentunya kita masih ingat saat DPR-RI hanya berfungsi sebagai
mesin stempel saja. Disinilah kontrol rakyat dibutuhkan
untuk mencegah reinkarnasi dari DPR-RI semacam itu lagi.
Mendudukan seorang pemimpin yang bersih, berdedikasi dan
pandai, tidak bisa menjamin pemimpin itu selamanya tanpa
cela. Adalah sangat berdosa besar bila rakyat membiarkan
pemimpinnya bebas tanpa kendali.
Bagaimana kita sebagai masyarakat dapat melaksanakan mekanisme
kontrol tersebut ? Pertama-tama kita harus menciptakan kondisi
dimana kita dimungkinkan untuk mengontrol untuk saat ini
maupun untuk saat-saat mendatang. Adalah lebih mudah berbicara
kepada keluarga priayi, dari pada keluarga moncong bedil,
bukankah begitu ?
Catatan: Harap jangan sampai dipelintir; Maksudnya priayi
bukan hanya berlaku untuk laki-laki saja, tapi bisa juga
wanita-yi lho.
Sebenarnya pemimpin yang berlatar belakang militer juga
tidak selalu akan menghambat mekanisme kontrol masyarakat,
hanya situasi penataan struktur militer di Indonesia tidaklah
sama dengan di Amerika, potensi kearah penghambatan mekanisme
kontrol masyarakat selalu ada dalam kondisi sekarang.
Berbicara tentang Amerika hendaknya kita juga jangan terbelenggu
dengan budaya feodal, mengapa kita harus selalu mengambil
Amerika sebagai panutan? Hal ini terkesan dari tulisan-tulisan
di media masa yang melansir adanya capres tertentu yang
didukung oleh Amerika. Amerika yang mana? Amerika yang senantiasa
menjunjung asas demokrasi, selalu menyatakan bahwa AS akan
mendukung presiden siapa saja, yang terpilih secara demokratis.
Kalau AS benar berani mendukung salah satu capres, harusnya
dukungan itu keluar secara resmi dari Gedung Putih (Presiden),
Senat, dan Congress.
Pemberdayaan masyarakat tidaklah terbatas mencakup soal
kontrol terhadap pemerintah saja, tapi juga terhadap kepedulian
memantau anasir-anasir teroris yang mengancam keamanan dunia
saat ini. Musibah peledakan gedung kedutaan Australia di
Kuningan, Jakarta, (Sept 9,2004) bisa saja dihindari dengan
kepedulian masyarakat melaporkan tingkah laku yang mencurigakan
dari anasir tersebut. Jangan malah menampung atau menyembunyikan
Dr. Azahari dkk, bahkan mengangapnya sebagai pahlawan.
Bila rakyat mempunyai kesadaran dalam menjaga keamanan Negara,
niscaya teroris dapat di tumpas. Mungkin kawan kawan yang
di Amerika masih ingat kasus penembak (sniper) di tahun
2002, dimana penembak gelap itu sempat merenggut 10 jiwa.
John Allen Mohammad, dan Lee Boyd Malvo, akhirnya bisa diringkus
berkat laporan seorang sopir truk, yang menyaksikan penembak
gelap itu beraksi di depan Home Depot, Falls Church, VA.
Yang harus dikagumi disini adalah, sopir tersebut menolak
menerima hadiah sebesar $273.000 yang sudah disediakan oleh
pemerintah, atas jasanya melaporkan penembak gelap itu.
Sopir tersebut hanya menjawab bahwa, melaporkan penembak
gelap itu adalah kewajibannya sebagai warga negara. Mudah-mudahan
masyarakat Indonesia bisa belajar darinya.
Tidak perlu kita hanya bicara penuh retorika, yang penting
kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Marilah kita
bangun Pemberdayaan Masyarakat mulai dari diri kita sendiri
dan keluarga kita.
|
