|
 |
|
Nonton
Demokrasi Boston
Oleh Ramadan Pohan
GEBYAR proses pemilihan presiden di mana-mana. Di Indonesia
ataupun Amerika, sama-sama ketat persaingan antarcapres.
Jika di Indonesia head to head presiden bertahan Megawati
Soekarnoputri v kandidat penantang Susilo Bambang Yudhoyono
(SBY), di AS pertarungan George W. Bush v John Kerry. Jika
Mega capres dari PDI Perjuangan dan SBY dari Partai Demokrat;
Bush dari Partai Republikan dan Kerry dari Partai Demokrat.
Mega anak bekas presiden (Soekarno), Bush juga anak presiden
yang namanya juga George Bush (minus W).
SBY dan Kerry sama-sama mengusung nama partai yang sama
dan sama-sama kandidat penantang yang lagi naik daun pula.
Keduanya juga sama-sama meneriakkan perubahan: pergantian
kepemimpinan nasional. Gairah baru bercampur dengan ambisi
dan keyakinan baru bagi rakyat (voters) masing-masing. Sedangkan
Mega dan Bush sama-sama menggalang topik trademark sejenis:
Sudah berpengalaman dan sudah terbukti.
Jika dipikir-pikir, sekilas, memang banyak samanya Indonesia
dan Amerika. Tapi, jika diamati dalam-dalam, kelihatan sekali
kesenjangannya. Terutama dalam konteks demokrasi yang dipertontonkan
dua negeri besar ini. Ketika pekan lalu pulang meliput konvensi
nasional Partai Demokrat di Boston dan kembali di markas
Washington D.C., batin ini gemuruh terus. Maklum, abis baru
saja menyaksikan pertunjukan demokrasi dari sebuah parpol
mainstream dari sebuah negeri demokrasi modern tertua dan
terkuat dunia.
Konvensi Nasional Ke-44 Demokrat di Boston telah menawarkan
pelajaran, kehebatan, dan kekuatan cerita demokrasi kepada
saya. Ada banyak hal yang bisa dipetik, namun di ruang tulisan
terbatas ini saya hanya mengangkat dua hal.
Pertama, soal partisipasi masyarakat. Para delegates (utusan
negara-negara bagian dan wilayah-wilayah otoritas AS. Mereka
dipilih oleh voters di daerah masing-masing) datang dibiayai
asosiasi dan organisasi mereka. Sebagian lagi datang dengan
merogoh kocek sendiri. Mereka berkepentingan agar aspirasi
dan eksistensi mereka atau kelompok atau komunitas yang
diwakilinya didengar dan diakomodasi sang capres atau mesin
politik Demokrat. Tak ada cek kosong di situ. Kepentingan
capres dan delegates (wakil voters) didialogkan alias dipertemukan.
Kedua, politik tak begitu saja direduksi menjadi bagi-bagi
jabatan atau pembagian kue atau penyelamatan ?kursi? orang
per orang atau kelompok. Jika sebelumnya para politisi bersaing
ketat merebut nominasi capres Demokrat, perseteruan berhenti
di konvensi. Howard Dean, Dick Gephardt, Wesley Clark, Joe
Lieberman, Dennis Kucinich, dan Al Sharpton dulu rival Kerry.
Namun, ketika mayoritas delegates menjatuhkan pilihan kepada
Kerry, nama-nama kandidat sebelumnya langsung hilang-mengalah.
Ketika konvensi, mereka datang dan bersama-sama memberi
dukungan kepada Kerry, yang notabene mantan pesaing mereka.
Mereka berpidato. Masing-masing menyatakan dukungan kepada
unggulan terpilih. Semua mengangkat agenda politik penting
yang perlu dilakukan Amerika pasca Bush nanti. Mereka yang
liberal seperti Kucinich dan Dean bisa bergantian muncul
dengan mereka yang garis politiknya berseberangan jauh atau
agak ke tengah dan ke kanan seperti Gephardt, Lieberman,
dan Clark. "My name is Howard Dean. I am supporting
John Kerry," kata Dean.
Nada yang sama keluar dari mulut para mantan pesaing Kerry
di atas. Kelihatan di situ, demokrasi mempunyai ruang lebar
menampung aneka perbedaan politik. Pun kekalahan bukan berarti
tamatnya keyakinan dan aspirasi politik. Kalah hari ini
bukan akhir segalanya. Kontes, pemilu, atau apa saja arena
kompetisi bukanlah sesuatu yang hidup-mati: Absolut. Perseteruan
mempunyai batas tersendiri, dan ia berhenti ketika waktu
memintanya untuk stop. Respek, jiwa besar, siap kalah, tanpa
sungkan mengakui keunggulan lawan, rela orang lain atau
mantan rival sekalipun diberi kesempatan menguasai panggung,
bukan hanya berlaku pada politik level konvensi. Di level
pilpres Republikan v Demokrat nanti Bush atau Kerry juga
bakal melakukan hal sama setelah diketahui pemenang pemilu
November nanti. Duh, indahnya nilai-nilai itu.
Apakah Dean, Clark, Kucinich, Sharpton, dll mendapat imbalan
jabatan atas dukungan mereka kepada Kerry? Tidak, bung!
Apakah "para orang kalah" ini mengharapkan suatu
balas-jasa jika Kerry menang nanti? Nggak juga! Anda bisa
menyebut koalisi, aliansi, endorsement, atau istilah apa
pun secara longgar. Di atas jabatan, kue, kursi, kabinet,
dan kekuasaan masih ada yang namanya prinsip, nilai-nilai,
ideologi, aspirasi, dan sejenisnya. Moralitas, mentalitas,
dan prinsip-prinsiplah yang terpenting dan kemudian menjadi
basis untuk bergerak dan hidupnya demokrasi itu.
Sebagai satu-satunya wakil media tanah air yang meliput
konvensi Boston, saya berkali-kali menarik napas dalam-dalam.
Ada kontras yang tajam dengan tontonan demokrasi di tanah
air sendiri. Walau bertugas di Negeri Paman Sam, laporan
media cetak online Indonesia selama ini, bagi saya cukup
jadi barometer, indikasi, cermin, atau cerita bobot demokrasi
Indonesia lewat pemilihan presiden.
Di sebuah koridor FleetCenter, tempat konvensi, Jesse Jackson,
pendeta dan tokoh kulit hitam Amerika yang juga mantan capres,
berbincang-bincang dengan beberapa wartawan asing, termasuk
saya. Teman dari Eropa ingin tahu alasan Jackson mendukung
Kerry, sekaligus kemungkinan Jackson bakal masuk pemerintahan
jika Bush sukses ditumbangkan nanti. Jackson menampik. Dia
bukan mengejar atau penggila jabatan. Dia malah fasih berbicara
tentang kepentingan, aspirasi, komitmen terkait komunitasnya.
Baginya, jabatan nyaris tak ada artinya dibandingkan prinsip
dan nilai-nilai itu.
Ketika Dean, Kucinich, Clark, dll menyatakan dukungan pada
mantan pesaingnya, Anda jangan berpikir bahwa mereka atau
orang-orang mereka bakal dapat kursi menteri atau akses
sumber ekonomi. Urusan kabinet tetap menjadi urusan presiden
terpilih, yang notabene secara moral politik bakal dipertanggungjawabkannya
ke publik. Sama halnya terhadap Dean cs yang juga tak ada
apa-apanya atau tak bakal punya arti apa-apa tanpa dukungan
dan respek dari publik.
Nah, sekarang tengoklah situasi negeri sendiri. Persaingan
politik seperti tak punya batas-batas. Enggak para tokoh
parpol, enggak para pemuka tertentu agama-agama, enggak
LSM atau asosiasi: Sama saja. Sama-sama suka memanipulasi
nama rakyat.
Pengejaran jabatan seolah ajang maraton panjang tak berujung.
Tak ada istilah kalah atau mengakui keunggulan lawan, kecuali
tanpa henti mengeksplorasi atau mencari-cari celah-celah
apa pun yang memungkinkan dirinya atau kelompoknya mendapat
bagian kue. Jika tidak ditawarkan, ya dipaksa-paksakan supaya
terlaksanalah. Makanya, politik Indonesia itu isinya persaingan
melulu, kompetisi tiada akhir.
Nilai-nilai, fatsoen, tata krama, moral politik ditenggelamkan
hingga ke dasar laut. Di atas permukaan, tanpa malu atau
sungkan, para elite mempertontonkan ambisi diri dan kelompok
elitenya untuk mendapat jabatan, kue politik, porsi kabinet,
uang, atau sumber-sumber kenikmatan apa saja. Kemarin gagal
di situ, lalu gagal di sini, sekarang coba lagi di tempat
sana atau di pihak mana syahwat politik bisa dijajakan.
Begitulah seterusnya. Barangkali hanya kiamat yang bisa
menghentikan mereka. Padahal, demokrasi kini sudah keharusan
dan nilai-nilainya pun bisa mulai kita tegakkan: Dari mana
saja! M (RP/JP/IM)
|
