|
 |
|
Militerisme
& Premanisme
Cukup menarik, untuk mengikuti perkembangan penilaian dari
paham Militerisme yang berkaitan erat dengan sektor preman.
Bahkan sektor preman sudah disebut premanisme karena juga
sudah menjadi sebuah pengakuan umum dari bagian system kehidupan
budaya sosial-politik/-ekonomi bangsa Indonesia sampai saát
ini.
Untuk menghadapi tantangan baru dengan adanya kemungkinan
SBY- Susilo Bambang Yudhoyono yang ‘tidak’ punya
partai pendukungnya, akan memenangkan dan menduduki ‘singgasana’
kepresidenannya pada hasil putaran ke-dua di bulan september
mendatang. Sudah sewajarnya bagi para pemerhati Pemilihan
Calon Presiden kali ini untuk mengerti penilaian secara
teliti dan jernih sehubungan dengan meluasnya perkembangan
paham Militerisme-Premanisme sejak era Suharto hingga pada
era paska-suharto itu dibagian tertentu sistem kehidupan
budaya sosial-politik/ekonomi bangsa Indonesia.
Memang pada kenyataan terakhir ini telah terjadi adanya
imbas Militerisme yang telah berintegrasi kearah menyatu
di sektor preman. Bahkan sudah merupakan suatu asimilasi
monster baru atau sudah menjadi resep improvisasi hidangan
makanan yang paling nikmat bagi para penganut paham Militerisme-Premanisme.
Dan monster baru itu dengan tanpa tedeng aling-aling tidak
memperdulikan apakah resep-improvisasi hidangan makanan
tersebut akan juga memberi kenikmatan kesehatan, kesejahteraan
dan kenyamanan hidup bagi warga penduduknya?
DJAGO, siapakah dia?
Catatan dalam sejarah perkembangan pergerakan politik di
Indonesia dari jaman kolonial Belanda pun sudah pernah ada
sejak para penguasa kolonial dan penguasa lokal harus menghadapi
kekuatan para DJAGO di Jawa yang dianggap nakal itu tapi
sangat disegani oleh rakyatnya yang tinggal di pedesaan.
Misalnya, sejak abad ke 19 di Banten para Djago yang disebut
Jawara telah mempunyai konotasi negatif dimata penguasa
lokal maupun penguasa Kolonial. Mereka ini selalu diawasi,
dikejar-kejar dan dipenjarakan oleh penguasa setiap ada
keresahan dan huru-hara. Pada umumnya Jawara dianggap oleh
penguasa sebagai salah seorang penyulut keonaran. Sedangkan
di pihak kaum rakyat pedesaan penggarap lahan tani ataupun
perkebunan, yang hidupnya dibebani wajib bayar pajak tinggi
berupa hasil panen atau uang oleh penguasa lokal, menganggap
Jawara sebagai pahlawannya karena keberpihakannya untuk
membebaskan kaum tani yang di tindas dan dihisap oleh penguasa.
Para pelaku kolonial Belanda, yang menduduki dan menjajah
daratan Nusantara sejak tahun 1595 atau di abad ke 16, sebenarnya
sudah memulai dengan meningkatkan perangkat bangunan kelembagaannya
beserta perangkat sarana pendukungnya. Pendekatan yang dilakukannya,
yaitu melalui negosiasi dengan cara berkompromi terhadap
para ‘Radja’ lokal atau disebut penguasa kerajaan
dan penguasa kesultanan di berbagai daratan nusantara ini.
Tentu pendekatan tersebut dilakukan dengan sikap dan tindakan
kekerasan yang sangat tidak menusiawi. Karena tujuan utamanya
adalah demi keamanan dan kenyamanan dalam merampok dan menguras
kekayaan alam yang Indonesia miliki itu. Keabsahan untuk
bersedia melakukan kekerasan dianggap demi keamanan kesejahteraan
hidup sang para penguasa kerajaan lokal beserta para pendukungnya,
misalnya antara lain para priayi yang menduduki jabatan
pamongprajaan setempat yang dianggap sebagai pengikut loyalisnya.
Sementara itu sebagian dari para “Djago” yang
dikenal pada jamannya sebagai orang kuat berasal dari keluarga
sederhana dan memiliki ilmu silat tinggi. Mereka menganggap
dirinya sebagai bagian yang tidak berpihak pada para pengikut
loyalis penguasa lokal tersebut. Berdasar Sikap mendukung
dan memihak pada kaum tani atau penggarap lahan perkebunan
di pedesaan dikarenakan adanya rasa permusuhan yang sebenarnya
berupa dendam terhadap pamongpraja dan polisi yang dinilai
sebagai penyalur kebudayaan barat yang dianggap kafir. Sehingga
berhasillah penyatuan antar para kekuatan lokal yang diwakili
club's Radja Lokal yang berasimilasi dengan kekuatan penjajah
untuk menghadapi kekuatan para “DJAGO” yang berpihak
pada kaum pendukung yang posisinya dirugikan seperti para
kyai dan haji yang kharismatis.
Refleksi Militer-Preman ISME abad 20
Dalam catatan perkembangan sejarah sistem kehidupan budaya
sosial-politik/-ekonomi mancanegara, juga dialami dan sangat
dirasakan oleh penghuni penduduk nya sampai akhir di abad
ke 20. Imbas kekerasan dari komplot sektor kekuatan Militer
dan Preman dalam kehidupan masyarakat Industrialisasi, yang
juga mengalami persoalan kekerasan militerisme, telah melahirkan
model kehidupan masyarakat baru era militerisme antara lain
Adolf Hitler di Jerman, Musolini di Italia, Franko di Spanyol
dengan disebut sebagai kekuasaan pemerintahan rejim Fascisme.
Di Afrika Selatan pun telah dianggap sebagai negara terakhir
di abad ke 20 yang mentas dari ikatan dan jeratan kekerasan
paham Militerisme dan Premanisme. Yang mana ketika itu dengan
bangganya kaum pendukung pemerintahan Apartheid turut mengibarkan
bendera kekuatan legitimasinya serta menamakan dirinya sebagai
penganut sistim pemerintahan rejim Rasisme. Keberhasilan
atas perjuangan anti Apartheid rejim tersebut, tetap menilai
untuk lebih keras bekerja guna membersihkan sisa-sisa- elemen
pengaruh jangkitan virus dari penyakit kanker paham Rasisme,
yang dilaluinya selama ratusan tahunan telah mendominasi
tatanan kehidupan manusia di Afrika Selatan.
Abdi Dalem refleksi simbol tradisi Demokrasi?
Tradisi Demokrasi yang pernah dibangun telah mengalami tantangan
baru dalam prosesnya. Ini ketika "Nasionalisasi Perusahaan
Belanda/ Asing" sejak tahun 1957 dipercayakan pada
para penganut "tangan besi dan Parang", yang diwakili
oleh a.l Nasution cs. Kepercayaan tersebut dianggap olehnya
sebagai keberhasilan guna menggantikan dan menduduki posisi
Manajers Perusahaan Nasional. Para Manajers tersebut yang
juga memiliki hak autonominya untuk mengelola dan mengatur
pelaksasanaan pekerjaannya guna mencapai sasaran. Dengan
begitu mereka mendapatkan keleluasaannya, antara lain dalam
melakukan tindakan kekerasan. Pengabdiannya juga mendapat
pengakuan sebagai salah satu bagian pendukung yang menunjukan
sikap loyalitasnya kepada “bapak Revolusi Kemerdekaan”.
Biar pun ini juga berarti telah melahirkan embrio kekerasan
baru yang menyikapi pada setiap pemunculan konflik sosial
di sektor pabrik dan perkebunan. Peranannya sebagai penyanggah
“Keamanan Nasional” demi menyelamatkan jiwa semangat
Revolusi 1945 juga dianggap berhasil untuk memainkan perananya
di sektor pedesaan. Sejak saát itu konflik di berbagai
sektor sosial, dalam proses perkembangan demokratisasinya,
di isi oleh bermacam ketegangan sosial kehidupan vertikal
maupun horizontal antar pro dan kontra atas kepentingannya
masing-masing di berbagai sektor Nasional. Dengan begitu
para pelaku di sektor militer berhasil mengambil posisi
pemegang kartu truf kekuatan Ekonomi-Industri Nasional.
Pencapaian sukses besar di tahun 1965 adalah atas manipulasi
politik yang menjadi keabsahan sebagai pengambil alihan
kekuasaan politik-militer disambut hangat oleh para pendukung
loyalisnya, serta ikut berpesta pora diatas darah rakyat
yang dianggap bersalah ataupun tidak terbukti kesalahannya.
Para preman loyalis militerisme ikut bersorak ria dan menawarkan
dirinya untuk tetap siap setia dan loyal terhadap sang para
Bapak-bapak yang menang! Perlu di ingat bahwa karakteristik
premanisme secara terbuka berkiprah kekerasan dengan slogan
"Asal bapak senang...kalau ada uang, maka ada sayang
toh?" Disinilah yang menjadi ukuran loyalitas sang
preman sejati.
Laju pembangunan perangkat pendukung militerisme dan premanisme
melalui sistim sosial politik ditempatkan sebagai wadah
warna moral dan etika paham baru untuk dijadikan tatanan
kehidupan baru bangsa Indonesia. Legitimasi ISME baru mendapat
sebutan pemerintahan ORDE BARU yang secara hakiki sistim
pemerintahannya mengandalkan proses produksi kekerasan fisik
maupun siksaan psikologis. Ilmu sulap ála mbah Dukun
bagaikan akibat kemujaraban ramuan ilmu sihir di era Soeharto.
Dominasi pengaruh kekuasaannya yang dilaluinya selama 32
tahun konon dapat dirambatkan ke dalam periode paska Soeharto
karena mempunya makna tautan. Tentu aliran ilmu sulap ála
Mbah Dukunnya akan selalu mengalami penyesuaian yang mengandung
konotasi kekerasan pada setiap proses perkembangan ISME-nya.
Pengamatan ini tentunya akan tidak terlepas dalam lembaran
sejarah proses kemerdekaan dan rakyatnya yang oleh awal
ISME ORDE BARU mendominasi warna aspek kehidupan masyarakat
bangsa Indonesia hingga saat ini.
Sejak saát itu berbagai bangsa bekas jajahan Kolonial
dengan suka rela berganti jubah menjadi bangsa penganut
Legalisasi Kekerasan Militer. Contoh di negara Chili, Amerika
Latin, pada tahun 1973 akhirnya dibawah paksaan untuk menyusul
nasibnya sang Indonesia yang dianggap berhasil dalam mencapai
membangun Rejim Militer dan kekuasaan ISMEnya dibawah struktur
pemerintahan Birokrasi-Militer. Dan inipun bisa dinilai
sebagai sikap pengabdiannya terhadap kepentingan status
quo adikuasa mancanegara dalam melahirkan paham Isme-Baru:
Militer – Preman di Indonesia.
ISME sebagai budaya kehidupan Global
Ketika kita hidup di Indonesia pada tahun 1965 – 1973
pun, sudah sangat terasa adanya suatu perbedaan yang menegangkan
dalam mengalami proses kehidupannya yang tidak menyamankan
untuk menghadapi persoalan birokrasi-Militer dari bagan
struktur pemerintahan. Sikap pelayanan untuk kemasyarakatan
dari tingkat RT (Rukun Tetangga/ Kantor wilayah tingkat
kepala desa sub bagian lingkungan daerah, RW (Rukun Warga/
Kantor Wilayah tingkat kepala desa sub bagian lingkungan
warga), Lurah (Kantor Wilayah tingkat Kepala desa wilayah
sub bagian lingkungan daerah dan warga), Camat (Kantor Wilayah
Tingkat Kepala Desa yang membawahi sub-sub RT, RW dan Lurah)
dan seterusnya disepanjang mata rantai kepulauan Nusantara.
Makna kehidupannya tentu akan menunjukan kesan tindakan
yang bersifat untuk mengontrol warganya yang dianggap mengancam
kestabilan atas kekuasaannya. Dan hikma dari ilmu ‘uang
sulap’ nya pun dijadikan anjang ritual keabsahan untuk
menindas para pelaku pelanggaran terhadap Hak Asasi Kemanusiaan.
Disisi lain muncul pula persoalan yang menegangkan untuk
menghadapi imbas paham ISME – Baru hasil asimilasi
Militerisme dan Premanisme yang mewarnai proses pergerakan
politik/-ekonomi di Indonesia. Yang menjadi pertanyaan adalah,
“bagaimana arah politik pergerakan politik para pendukung
demokratisasi demi menyelamatkan arti kemerdekaan negara
dari keterpurukannya?”
Bilamana figur SBY yang bekas Militer itu (pensiunan Letnan
Jendral) bisa berhasil dengan gampangnya naik panggung kekuasaan
sipil dibawah pemerintahan “Rechtsstaat” (Negara
Hukum), apakah itu semua tanpa dukungan ‘gawe’
dari gengnya? Biar pun dia masih tetap dianggap tidak punya
atau tidak butuh partai pendukungnya. Jadi, konsekuensi
sistim pemerintahannya akan dibawa kemana olehnya? Wallahualam…
La Luta Continua!
|
