PENGUSAHA TIONGHOA SAMPAIKAN ASPIRASI KEPADA MEGAWATI
Dilaporkan oleh: Dr.Irawan

Dr. Irawan & Presiden Megawati


Jakarta, August 10, 2004/ Indonesia Media - Lebih dari 2 bus pariwisata yang ditumpangi para pengusaha Tionghoa papan atas datang dari berbagai daerah di Indonesia ngluruk di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa siang itu.

Para pengusaha yang dipandu oleh Murdaya Poo, suami dari Hartati Murdaya, menyampaikan aspirasi yang sekaligus merupakan saran dan kritik bagi Presiden Mega, dan tentunya juga untuk pemerintahan dan Presiden yang akan terpilih nantinya pada pemilihan Presiden putaran ke-II.

Murdaya Poo

Pada dasarnya ada beberapa point yang disampaikan oleh para pengusaha itu, yakni:
- Penghapusan tindakan diskriminasi terhadap suku Tionghoa dalam segala bidang, termasuk dalam bidang pendidikan, penerimaan tenaga dokter specialist, penerimaan dalam aparatur negara, sipil, maupun militer, termasuk kenaikan pangkat,perizinan, dan sebagainya.

- SBKRI walaupun sudah dicabut pemberlakuannya, (Tercatat 3 Presiden RI sudah mengeluarkan Kepres untuk tidak mengharuskan etnis Tionghoa memiliki SBKRI, cukup dengan akte lahir dan KTP sebagai bukti kewarganegaraan. Presiden Soeharto dengan Kep. No 56/96, Habibie dengan Inpres 26/1998 dan Megawati dengan Inpres 4/99) ternyata masih saja terjadi pemerasan dengan dalih SBKRI kepada suku Tionghoa diberbagai daerah. Pada kesempatan itu diserahkan bukti kasus pembangkangan aparat terhadap keputusan penghapusan SBKRI tersebut. Dalam hal ini Ibu Mega berjanji akan mengambil tindakan terhadap oknum aparat tersebut. Ibu Mega sendiri mengakui selama ini beliau sudah menangani 3 kasus SBKRI dari para Olah ragawan yang berprestasi bagi kepentingan nasional.

Ir. Ciputra

-Pengenaan bea masuk yang tidak masuk akal pada bahan mentah juga tak luput dari laporan para importir dan exportir, serta pelaku manufacture. pasalnya adalah bagaimana kita bisa bersaing keluar kalau bea masuk bahan mentah melebihi harga dari produk akhirnya.

-Para pengusaha juga mengeluhkan tentang betapa sulitnya mereka harus menanggung hambatan-demi hambatan yang akhirnya menyebabkan biaya produksi yang tinggi. Kalau pengusaha Tionghoa yang notabene sebagai investor lokal saja sulit, bagaimana kita bisa membuat daya tarik kepada investor luar?

-Pengusaha pertextilan dari Jawa Barat juga tidak ketinggalan menyampaikan uneg-uneg-nya. Mereka menghimbau kepada menteri tenaga kerja dan aparat terkait agar jangan mempersulit pengusaha lagi dengan peraturan PHK menyusul keterpurukan bisnis pertextilan di Indonesia.

-Masalah istilah Cina -Tionghoa kembali mencuat, agaknya istilah ini sudah merupakan tuntutan umum bagi semua kalangan, baik dari Tionghoa maupun non Tionghoa. Ibu Mega sendiri menyatakan bahwa selama ini beliau selalu menggunakan istilah Tionghoa, Tiongkok, dan RRT. Istilah ini selalu digunakan dalam keluarga the Founding Father, Bung Karno, beliau menyarankan agar tidak menjadi rancu, dari pihak China sendiri juga harus mengubahnya, karena China dan Cina dalam ejaan Indonesia memang sangat dekat bunyinya. Ibu Mega sendiri menyadari bahwa istilah Cina dan Tionghoa mempunyai arti penting sekali bagi kalangan Tionghoa, karena yang pertama tadi mengandung unsur penghinaan menyusul memburuknya hubungan diplomatik RRT dan RI setelah 1965. Ibu Mega menambahkan bahwa Bung Karno semasa itu memang tidak setuju dengan pemutusan hubungan RRT- RI pada saat itu.

-Para pengusaha Tionghoa itu juga menyampaikan terimakasih atas kinerja dari pemerintahan Megawati selama ini, namun mereka merasa kemajuan akan berjalan lebih cepat apabila kepastian hukum, penghapusan diskriminasi, dan pemberantasan korupsi, bisa dilakukan secara simultan. Mereka (pengusaha Tionghoa) lahir, besar dan mati di Indonesia dari generasi ke generasi, mereka adalah bangsa Indonesia dan mereka ingin bersama membangun Indonesia, berilah iklim yang sejuk bagi mereka agar dapat membangun kembali ekonomi Indonesia, demikianlah inti dari pidato Pak Murdaya Poo.

     

 


FastCounter by bCentral