|
 |
|
Demokrasi
Negara Sipil
Oleh L Murbandono Hs
 |
Menurut jalan
pikiran yang tidak muluk-muluk, sipil dan militer adalah
sama-sama anak kandung ibu pertiwi. Mereka memang berbeda
secara niscaya, tetapi saling melengkapi dan membutuhkan.
Kepada mereka ibu pertiwi telah menawarkan suatu nilai berbangsa
dan bernegara untuk dirawat dan dikembangkan, agar rakyat
secara keseluruhan menjadi sejahtera. Nilai itu bernama
demokrasi.
Demokrasi adalah sistem pemerintahan dari, oleh, dan untuk
rakyat. Rakyat umum adalah sipil. Rakyat khusus adalah militer.
Sipil mendahului militer, sebab umum mendahului khusus.
Saat lahir, manusia selalu sipil, dan setelah usia 18 tahun
ke atas, kalau terpanggil dan lulus tes, baru bisa menjadi
militer. Sipil itu "saudara tua" militer. Secara
moral, sipil mendapat prioritas "di depan". Militer
mengikuti sipil, menjaga keselamatan bersama, sebab "saudara
tua" telah melengkapi "saudara muda" dengan
senjata dan mempercayakan penggunaannya. Itulah hakikat
sipil dan militer, menurut logika tata negara yang paling
dasar.
Dalam kaitan hubungan demokrasi dengan sipil dan militer
itu, Eisenhower dan Hitler kerap disebut di pers media RI.
Dikatakan, meski Eisenhower mantan jendral, ternyata demokratis
dan tidak militeristik. Sedang Hitler, yang sipil, malah
militeristik dan tidak demokratis. Hitler sejatinya bukan
sipil seratus persen. Dia calon seniman yang gagal, lalu
menjadi serdadu berpangkat kopral. Eisenhower mantan jendral
yang dinilai tidak militeristik. Ini bukan jaminan tiap
mantan jendral masa kini juga tidak militeristik.
Eisenhower adalah kasus khusus. Itu terjadi di AS pula,
tempat saat dia berkuasa, sudah lebih dua abad berdemokrasi.
Pengalaman demokrasi Indonesia masih miskin, baru sekitar
20 tahun, yaitu 14 tahun antara 1945-1959 ditambah 6 tahun
antara 1998-2004. Artinya, Indonesia masih amat rentan akan
militerisme oleh militer. Sebab berbicara secara umum, rata-rata
rezim militer di dunia ketiga masa kini yang miskin pengalaman
demokrasinya, adalah korup dan militeristik. Contoh salah
satunya adalah rezim Orde Baru di Indonesia.
Kepatuhan Militer
Karena itu wajar jika rata-rata rakyat Indonesia bercita-cita
agar NKRI betul-betul menjadi negara sipil yang terbebas
dari rezim militeristik. Itulah opsi yang dianggap ideal,
selaras dengan prinsip tata cara bernegara dan berbangsa
yang modern dan maju. Negara akan ideal jika kekuasaan sipil
bisa memerintah negara secara penuh, dengan bantuan militer
secara penuh pula. Kekuasaan sipil "mengendalikan"
kepatuhan militer.
Dalam konteks demokrasi dan demokratisasi yang sejati, negara
akan aman sejahtera jika sudah menemukan cara yang dapat
menjamin kepatuhan militer secara mutlak kepada keseluruhan
mekanisme sistem kekuasaan sipil. Kepatuhan militer terhadap
sipil amat penting sebab menjadi syarat mutlak bagi keberlangsungan
demokrasi.
Kontrol kekuasaan sipil lebih menjamin negara untuk bergerak
mencapai tujuan-tujuan nasional dan kepentingan rakyat yang
menyeluruh, ketimbang sekedar kontrol kekuasaan militer
yang "hanya" lebih fokus pada soal keamanan, ketertiban
dan pertahanan. Sebab hal yang terakhir ini sejatinya juga
sudah menjadi bagian agenda kontrol kekuasaan sipil.
Jadi, sipil lebih menjamin demokrasi dan demokratisasi ketimbang
militer. Ini bukan berarti militer "kurang", tapi
soal keniscayaan hereditas. Searah dengan apa yang telah
dipaparkan di awal tulisan, sipil dan militer adalah dua
saudara kandung yang berbeda dalam hakikat. Bahwa ada militer
tidak militeristik dan ada sipil yang justru malah militeristik,
itu sudah di luar perspektif ideal dan normatif. Kekecualian
atau abnormal. Yang normal dan biasa-biasa saja, antara
sipil dan militer terjadi perbedaan habitat. Sebagai berikut:
Sipil adalah masyarakat yang tidak dipersenjatai, terdiri
atas individu-individu "merdeka" yang beraneka
ragam. Mereka berusaha egaliter, mengupayakan tenggang rasa,
menjaga ketidakseragaman, dan berusaha merawat pluriformitas
cara pandang dan sikap hidup. Mereka cenderung "individualis"
mandiri. Mereka berusaha memperoleh optimalisasi kebaikan
bagi kebanyakan orang dengan mendorong pencapaian pemenuhan
kebutuhan individu dalam rangka nilai-nilai sosial budaya
moral yang umum. Dalam kehidupan pribadi tiap orang tergantung
pada kemampuan masing-masing. Rata-rata individu sipil mendambakan
situasi yang demokratis berdasar pada konsensus dan partisipasi
politik yang bebas.
Tidak Bisa Demokratis
Militer adalah institusi yang terdiri atas individu-individu
"terkendali" yang dipersenjatai, sehingga mempunyai
akses kekuasaan mengelola kekerasan. Sebagai lembaga pertahanan
keamanan, militer mempunyai watak intrinsik yang khusus.
Watak tersebut adalah "otoriter", amat imperatif,
ketat dalam hierarki garis komando, dan menekankan disiplin.
Militer menekankan ketertiban, keseragaman, dan homogenitas.
Dari abad ke abad militer telah mengembangkan struktur organisasi,
prosedur operasi dan nilai-nilai kepatuhan individu yang
diperlukan untuk memenangkan perang. Kepentingan individu
tunduk pada kepentingan korps dan tujuan suatu misi. Dengan
watak khusus di atas, sebagai institusi, militer tidak mungkin
dan tidak bisa demokratis.
Karena tuntutan profesionalismenya, ketidakdemokratisan
itu menjadi niscaya dan justru dibutuhkan militer, agar
bisa efektif dan fungsional sebagai lembaga pertahanan negara
dan instusi tempur. Individu-individu di dalam militer bisa
saja demokratis, tetapi di dalam korps, ia menjadi "mesin".
Karena militer sebagai institusi terdiri dari individu-individu
yang sudah "dimesinkan", maka militer menjadi
dahsyat dan kuat, yang dibutuhkan negara, tapi sekaligus
berbahaya. Mesin ini bukan mesin sembarang mesin melainkan
"mesin perusak dan mesin pembunuh". Karena itu,
meniscayakan kontrol.
Pengontrolnya dari luar, yaitu sipil. "Mesin"
tidak bisa dan tidak boleh mengontrol dirinya sendiri. Juga
tidak bisa dan tidak boleh bergerak sendiri. Jika itu dibiarkan,
akan melanggar tata tertib peradaban.
Karena itu, ketidakdemokratisan militer itu harus diterima
sebagai fakta yang wajar oleh seluruh bangsa. Kaum sipil
harus bijaksana bergaul dengan hal tersebut. Jadi, antara
sipil dan militer, memang terjadi "jurang" perbedaan
dalam menghidupi demokrasi. Mereka berbeda, tetapi toh harus
bekerja sama. Cara kerja sama ini menentukan model negara.
Mau menjadi negara sipil atau negara militer?
Jika pilihan adalah menjadi negara sipil, maka militer sebagai
saudara muda "tunduk" kepada sipil sebagai saudara
tua. Tujuan kontrol sipil adalah membuat militer berada
di bawah kepentingan negara yang lebih menyeluruh. Tujuan
militer adalah menjaga keselamatan masyarakat, bukan mengaturnya.
Tidak ada pengambilan keputusan strategis oleh pihak militer,
kecuali - demi efisiensi dan kepentingan sesaat dan tertentu
- telah didelegasikan secara eksplisit oleh pemimpin sipil.
Penulis adalah jurnalis/produser senior bidang Humaniora
dan Budaya Radio Nederland Wereldomroep,
Hilversum, Belanda. M (LMH/SH/IM)
|
