|
 |
|
Manuver
AS Hindari Pengadilan
New York, Jumat - Sekjen PBB Kofi Annan, Jumat (18/6), mengecam
sikap AS karena berniat mencegah tentara AS agar tidak diadili
di Pengadilan Kriminal Internasional (International Criminal
Court/ICC). Annan juga meminta Dewan Keamanan (DK) PBB untuk
menolak langkah-langkah yang dilakukan AS untuk mencapai
niatnya.
AS menilai resolusi baru soal ICC-berbasis di The Hague-
bertujuan menjerat pelanggaran AS di Irak. Karena itu, AS
juga berupaya mempengaruhi resolusi soal ICC itu agar membebaskan
pelanggaran militer dan sipil AS dari
pengadilan di ICC.
Annan akan mencoba menyampaikan kasus itu pada acara makan
siang dengan para duta besar berbagai negara untuk PBB,
Jumat siang waktu New York, atau Sabtu dini hari WIB. Pekan
depan, lebih dari 40 negara dijadwalkan akan memperdebatkan
resolusi baru soal ICC pada pertemuan yang terbuka untuk
umum. Pada pertemuan itu tindakan militer AS soal penyiksaan
tahanan di Irak dan Afganistan akan disinggung.
"Tindakan pengecualian adalah langkah yang salah. Itu
merupakan tindakan hukum yang mendua, dan saya kira tidak
layak untuk didukung oleh DK PBB," kata Annan.
Annan telah lama menentang langkah AS seperti itu dalam
beberapa tahun terakhir, namun baru kali ini Annan menggunakan
kalimat yang jelas, sehubungan dengan munculnya pelanggaran
HAM di berbagai penjara di Irak. "Merugikan jika ada
satu pihak yang memaksakan tindakan pengecualian. Tidak
bijaksana untuk memaksakan pengecualian, bahkan lebih tidak
bijaksana lagi jika DK PBB memberikan persetujuan,"
kata Annan.
Pemerintahan Presiden AS George Walker Bush sedang mencoba
memperbarui resolusi DK PBB untuk menghindari pengadilan
PBB atas berbagai pelanggaran di Irak.
Kekebalan tidak berlaku bagi 94 negara yang telah meratifikasi
ICC. Resolusi soal ICC itu akan berakhir di pengujung bulan
Juni 2004 ini dan upaya pembaruan diperlukan.
Sejauh ini AS tidak memiliki dukungan memadai di DK PBB
untuk mengegolkan resolusi versi ICC AS. Dibutuhkan 9 suara
di DK PBB untuk mengegolkan sebuah resolusi. Dari 15 negara
anggota DK PBB, hanya Rusia, Aljazair, Filipina, Pakistan,
Angola dan Inggris yang diperkirakan akan mendukung AS.(REUTERS/MON)
|
