|
 |
|
Ikrar:
Ada Perwira TNI Takut Bila Jenderal Jadi Presiden
Yogyakarta, Ternyata tidak semua perwira
tinggi TNI mendukung calon presiden berlatar belakang militer.
Menurut pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti saat ini ada
sejumlah perwira tinggi yang menempati posisi penting di
TNI yang takut bila salah seorang dari dua jenderal purnawirawan
TNI terpilih sebagai presiden.
Kok? Sebab jika salah satu dari mereka, yakni Wiranto dan
Susilo Bambang Yudhoyono, menjadi presiden maka dikhawatirkan
bakal mengobrak-abrik TNI. Wiranto atau SBY, jika terpilih,
dikhawatirkan akan merusak upaya reformasi internal TNI/Polri
yang sedang berjalan.
Pendapat ini disampaikan Ikrar Nusa Bakti dalam seminar
nasional "Demiliterisasi dan Demokratisasi Pemilihan
Presiden 2004" yang diselenggarakan Institute for Research
and Empowerment (IRE) di gedung UC Universitas Gadjah Mada
(UGM) Yogyakarta, Selasa (22/6/2004).
Bila ini terjadi, lanjut Ikrar, dikhawatirkan TNI akan menjadi
tentara yang tidak profesional lagi karena berpolitik. Selain
itu TNI juga tidak akan mempunyai anggaran yang cukup untuk
membeli persenjataan yang kuat untuk pertahanan negara.
"Mereka akan menjadi alat presiden untuk melakukan
represi." tutur Ikrar.
Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
ini menambahkan, para perwira tinggi TNI yang sedang cemas
itu mengetahui semua pemerintahan militer di dunia ini adalah
pemerintahan yang tidak pernah memperhatikan tentaranya
untuk menjadi tentara yang profesional. Mereka akan membiarkan
tentaranya menjadi tentara yang berpolitik. "Itu teorinya
di manapun begitu," ujar Ikrar.
Ikrar lalu mencontohkan dengan pertanyaan tentang siapa
presiden Indonesia yang memperhatikan kesejahteraan tentara.
Jawabnya adalah Bung Karno. Ia mewujudkan angkatan bersenjata
menjadi angkatan yang terkuat dam terhormat di Asia Tenggara.
Namun ini kemudian dihancurkan Soeharto dengan menjadikan
tentara yang berpolitik dan dari sisi persenjataan menjadikan
TNI tidak sekuat seperti tahun 1960-an.
"Saya termasuk orang yang memimpikan agar TNI menjadi
tentara profesional di masa depan yang dibanggakan rakyat
dan disegani dan ditakuti oleh negara lain," kata Ikrar.
Menurut Ikrar ada tiga hal berkaitan dengan reformasi internal
TNI yang belum tuntas. Pertama, adanya peraturan dari sisi
politik, yakni UU yang terkait dengan aktifitas, jati diri
pola gerak dan pola operasi TNI.
Kedua, doktrin dan organisasi TNI yang belum sampai pada
doktrin dan organisasi yang baru, yang boleh dikatakan dengan
menghilangkan government skeleton atau kerangka pemerintahan
atau the shadow government dan komando teritorial itu belum
dihapuskan.
"Kita menginginkan komando teritorial dihapuskan secara
bertahap kemudian diganti sistem komando teritorial yang
tidak sejajar dengan pemerintahan dalam negeri dan tidak
sejejar dengan kerangka pemerintahan," katanya.
Ketiga berkaitan dengan masalah budaya. Budaya militer yang
belum selesai dihapuskan dari organisasi militer, misalnya
budaya untuk menyensor terhadap pers. M (dc/IM)
|
