|
|
|
Pilih
Siapa Yach ?
Saat ini banyak masyarakat yang bingung untuk menentukan
pilihannya dalam pilpres 5 July nanti, bahkan sangking bingungnya
ada yang mau Golput saja katanya. Yang terakhir ini bisa
dikategorikan sebagai kurang cerdik, bahkan cenderung sedikit
emosional. Dalam dunia demokrasi dan negara berstatus republik,
harusnya kekuasaan ada ditangan rakyat dalam koridor konstitusi.
Maka rakyat yang harus menentukan orang yang di percayainya
untuk mengelola negara. Ibarat meng-hire CEO dalam
RUPS (Rapat umum pemegang saham). Kalau rakyat tidak kritis
dalam menentukan pilihannya, akan sama halnya dengan perusahaan
menjadi bangkrut dikarenakan salah pilih CEO.
Banyak input yang masuk ke kemeja redaksi, baik itu lewat
tulisan maupun lisan, baik yang mencantumkan nama walaupun
yang anonimus. Dari semua masukan itu redaksi mencoba merumuskan
kriteria dalam menilai para Capres 2004. Walaupun sulit
menjamin kesempurnaanya tapi mungkin ada gunanya sebagai
bahan pertimbangan.
Mau yang singkat atau yang aman
Semua orang tidak dapat menyangkali bahwa seluruh rakyat
Indonesia mau melihat suatu perubahan menuju perbaikan Indonesia.
Disini kita bisa pilih, mau perbaikan yang singkat, tapi
dengan resiko terpuruk lagi. Atau mau perbaikan yang bersifat
permanen, aman dan berkesinambungan, tapi dengan resiko
perlu waktu yang lebih lama. Atau mau dikompromikan dengan
kombinasi diatas. Kalau pakai cara yang singkat biasanya
dilakukan system pemerintah otoriter, yang cenderung diasosiasikan
dengan ancaman kekerasan. Kalau pakai cara permanen, aman
dan berkesinambungan biasanya dituntut pembelajaran demokrasi
kepada seluruh rakyatnya, walaupun akan makan waktu lama
dan ongkosnya mahal tapi hasilnya lebih terjamin, tidak
perlu mereset odometer ke angka nol lagi setiap periode.
Kekhawatiran dari beberapa pengamat politik terhadap capres
dari militer adalah akan timbulnya represi lagi dan berlaku
kembali pemerintahan ala Suharto. Kendati Jenderal Kiki
Syahnakri pernah mencoba mengklarifikasikan bahwa mantan
militer itu tidak perlu di khawatirkan, karena Presiden
Eisenhower juga adalah mantan perwira militer di AS. Menurut
George Junus Aditjondro dari New Castle bisnis militer yang
didirikan dengan dalih demi kesejahteraan prajurit antara
lain Yayasan Dharma Putra Kostrad, Yayasan Kartika Eka Paksi,
Yayasan BIA, Yayasan Kobame (korps baret merah), dan banyak
lagi ratusan Yayasan baik milik korps, group, dan keluarga
yang saling tumpang tindih. (GJA mengenal penjarahan kekayaan
negara- diterbitkan oleh kelompok study reformasi CPK 1999).
Yayasan bisnis ini akan menjadikan conflict of interest
secara sadar atau tidak sadar bila penguasa yang membuat
keputusan sekaligus mempunyai bisnis juga, apalagi kalau
menguasai moncong senjata pula. Walaupun pernah dinyatakan
bahwa purnawirawan tidak ada lagi hubungan hirarki dengan
militer, yang ada hanya hubungan “kultural” saja.
Ikranagara (seniman senior) yang pementasannya sering dilarang
penguasa dulu, mengatakan: “Justru hubungan kultural
itu lebih gawat lagi, karena pengertian kultural itu bisa
sangat luas dan tidak jelas bentuknya”. Jadi apakah
alasan yang diungkapkan oleh Jenderal Kiki Syhanakri itu
relevan?
Dibawah ini ada tuntutan yang sering kita dengar dari masyarakat,
capres mana yang mau dengan serious melaksanakannya dan
tidak ingkar janji ?
- Penegakan Hukum
- Pemberantasan KKN dan Premanisme
- Penghapusan diskriminasi (SBKRI,KTP, kenaikan pangkat,
masuk sekolah, masuk kerja di lembaga negara)
- Menjunjung pluralism
- Menjunjung kebebasan beragama bagi semua umat agama. (tidak
mendukung Syariat islam)
- Meningkatkan mutu pendidikan
- Menciptakan kondisi dimana RI bisa menggerakan roda perekonomian
sendiri tanpa banyak ketergantungan dengan hutang luar negeri,
sekaligus menciptakan iklim usaha yang baik dan mampu mengundang
investor serta mampu bersaing secara global.
- Menaikan gaji prajurit sampai pada tingkatan yang memadai,
sekaligus membebaskan tugas militer dalam dunia bisnis pada
yayasannya. Hal ini juga berlaku bagi PNS kalau kasusnya
sama.
- Mengupayakan perbaikan lingkungan hidup, dan pelestarian
alam.
- Mengusut dan mengadili pelaku tragedi Mei 1998, memberi
ganti rugi kepada korban dan keluarganya, dan membuat undang-undang
ganti rugi akibat kerusuhan yang dananya diambil dari APBN.
- Mempertahankan kebebasan Pers dan kebebasan berpendapat.
- Menghapus Koramil dan Babinsa.
- Memperkuat pengawasan maritim dari pencurian kekayaan
laut, dan penyelundupan.
- Menciptakan Check and Balance diantara LSM dan Pemerintah
- Bijaksana dalam membuat perundangan yang meregulasi buruh
dan majikan, sehingga buruh mendapatkan kompensasi yang
memadai, tanpa menurunkan daya saing dari produknya.
- Mau mendengar aspirasi rakyat, dan bisa menerima kalau
ditegur rakyat, dan tidak malah represif seperti menggelar
operasi “Mawar”, dan rekayasa lainnya.
- Memberikan kesempatan kepada kaum generasi muda untuk
mengembangkan bakatnya dalam hal kepemimpinan, berdebat
dan mengenal politik, dalam persiapan tunas bangsa yang
kelak siap menggantikan pemimpin seniornya.
Kira kira itu semua adalah rangkuman yang kami terima dari
masyarakat. Akhirnya semua terpulang kepada masyarakat warga
Indonesia untuk menentukan presiden kita dengan bijaksana,
bebas dan rahasia. Selamat Pilpres 2004 !!!
|
