ABRI Lagi, TNI Lagi

"SUSU lagi, susu lagi!" Demikian tolak seorang anak dengan ketus dalam
sebuah iklan televisi karena diharuskan minum susu produk tertentu secara
terus-menerus sehingga bosan. Tapi, begitu diberi susu produk lain yang
memiliki rasa yang cocok dengan seleranya, maka si anak dengan sigap dan
lahap meminumnya. Tentara Nasional Indonesia (TNI) jelas bukan susu (jenis
apa pun!), tapi para mahasiswa dan aktivis demokrasi sebentar lagi bisa
diduga akan beteriak dengan tak kurang ketusnya: "ABRI lagi, TNI lagi!"
Sungguh menarik, memang. Di awal reformasi, jenderal-jenderal TNI ditolak
habis dan tapis untuk tampil di pentas politik, bahkan belum lama berselang
Indonesian Military Watch menyebarkan pamflet "Jangan libatkan militer dalam
politik" secara sangat luas. Tapi sekarang, ketika belum genap lima tahun
reformasi, kader-kader politik dari kalangan TNI naik daun lagi di
mana-mana. Perpolitikan nasional kita kini diharu-biru oleh para jenderal
(purnawirawan) politik.

Lihatlah, bukan hanya Partai Golkar yang menjadikan jenderal bintang tiga
menjadi sekrtaris jenderal, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB) pun melakukan hal sama. PPP mengangkat Letnan
Jenderal TNI (purnawirawan) Yunus Yosfiah, PKB mengangkat Mayor Jenderal TNI
(purnawirawan) Ferry Tinggogoy. Bukan hanya berbagai jajak pendapat
mengunggulkan jenderal-jenderal purnawirawan, bahkan Prof. Dr. Amien Rais
yang notabene lokomotif reformasi pun merasa harus mencari mitra jenderal
TNI sebagai calon wakil presidennya. Dalam konvensi pemilihan calon presiden
Partai Golkar, jenderal-jenderal TNI bukan hanya laris manis, melainkan juga
mengungguli secara telak calon-calon sipil.

Rupanya, TNI tetap dipandang sebagai wadah persemaian kader-kader pemimpin
bangsa yang belum tertandingi oleh institusi mana pun. Bagi sebagian besar
kalangan bangsa ini, kewibawaan dan ketegasan bersikap ala militer merupakan
aspek kepemimpinan yang penting kalau bukannya yang terpenting. Dan hanya
pemimpin yang berwibawa dan tegas yang dipercaya rakyat untuk menghela
bangsa dan negara yang makin carut-marut ini. Sayangnya, dan untungnya,
tegas dan berwibawa di sini dikesankan cuma dimiliki militer.

Walhasil, ada dua faktor mengapa jenderal-jenderal TNI mendapatkan
momentumnya untuk lebih diharapkan, bahkan diidolakan publik. Pertama,
perilaku politisi sipil, utamanya yang berkiprah dalam politik kepartaian,
sangat mengecewakan publik. Tak ada satu daerah pun yang tidak dikecewakan
performance lembaga perwakilan rakyatnya, termasuk di pusat. Meski di sana
masih ada unsur TNI, DPR dan DPRD adalah simbol kinerja politisi sipil.
Kedua, tuntutan masyarakat akan keamanan dan stabilitas nasional sudah
sangat tinggi. Ambang batas keinginan untuk hidup aman dan stabil sudah
sampai pada titik kulminasinya. Rakyat hanya percaya bahwa militerlah yang
bisa mengatasi keamanan dan stabilitas politik nasional. Keamanan memang
bukan segalanya, tapi bukankah tanpa keamanan segalanya adalah nothing,
alias tak berarti apa-apa?

Memang banyak orang tak bisa membayangkan bagaimana cara para jenderal yang biasa main perintah itu melakukan lobi yang lazimnya penuh persuasi itu. Tak terbayangkan juga bagaimana anak buah yang biasa bilang "siap, Jenderal!"
itu diperintah para mantan jenderalnya. Yang pasti, mesin politik mereka
nyatanya jauh lebih efektif daripada mesin politik para politikus sipil.
Banyak orang juga khawatir kalau kekuasaan jatuh ke tangan seseorang yang
memiliki predisposisi untuk menjadi otoriter, totaliter, dan tiranik. Sekali
jenderal berkuasa, maka prevalensi TNI tidak hanya dalam bidang politik,
melainkan juga utamanya ekonomi atau bisnis.

Tapi, kecenderungan mutakhir kini menunjukkan bahwa laju para jenderal
tampaknya tak akan terhadang. Bahkan, ada sinyalemen, tak lama lagi akan ada
partai politik yang melamar Panglima TNI sekarang ini sebagai calon presiden
atau wakil presiden. Apalagi, tidak ada satu pun ketentuan yang melarang
jenderal menggunakan "hak dipilih"-nya untuk menduduki jabatan sipil,
asalkan "mengundurkan atau pensiun dari dinas ketentaraan" --Tap MPR Nomor
VII/MPR/2000 Pasal 5 ayat (5). Dan manakala rakyat, sang pemilik kedaulatan,
menentukan pilihannya: "Jenderal, okay!", atau "Jenderal, go ahead!", maka
tak ada kekuatan apa pun yang bisa menghalanginya. Sebab, rakyatlah sumber
kekuasaan.

Kini, yang perlu diselamatkan adalah institusi TNI itu sendiri. TNI harus
dijaga dari tangan-tangan jenderal politik yang akan memanfaatkan
organisasinya yang terkenal solid dan siap kerja itu untuk tujuan-tujuan
politiknya. Mereka harus diawasi agar tidak menggunakan jajaran TNI yang
dipimpin para mantan anak buahnya dulu ketika masih berjaya itu sebagai
anak-anak panah politiknya. Naik daunnya para jenderal jangan sampai
melahirkan "batalyon-batalyon politik" yang akan mencabik-cabik tubuh TNI.
Jangan ada repetisi dan replika masa lalu di tahun 1949 di masa kini. Maka,
kini, Panglima TNI perlu me-repeat pernyataan Panglima Soedirman pada saat
itu bahwa "TNI satu-satunya milik RI yang utuh".

TNI mutlak harus bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak
melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Kebiasaan sementara oknum
pimpinan TNI untuk menjemput mantan seniornya di bandara, atau apalagi
mendampinginya dalam lobi-lobi politik, harus dijauhi. Tugas TNI sebagai
alat negara adalah mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan
kedaulatan negara. Bukan menjemput dan mendampingi calon presiden. Bukankah demikian, Jenderal? Siap! (politik, kok, "siap!", he, he, he).
M (Hajriyanto Y. Thohari/Anggota Komisi I DPR-RI/GAT/IM)