Dr.Frans Tshai ditengah Peringatan Tragedi Mei '98

Dilaporkan oleh: Dr.Irawan

Duarte, May 31, 2003/Indonesia Media

Dalam rangka memperingati Tragedi Mei 98 ini Dr. Frans Tshai khusus datang dari Indonesia memenuhi undangan dari Committee for Human Rights in Indonesia - Los Angeles (30-31 Mei), ICANet - San Francisco (1 Juni), dan CCEVI - Toronto Canada (6-7Juni). Acara yang di moderatori oleh Utomo Lukman pada tanggal 30 Mei, dan Ridwan Ongkowidagdo pada tanggal 31 Mei 2003 ini, dimulai dengan "Pengheningan Cipta" bagi para korban Tragedi Mei '98.

Acara memang sengaja dilakukan secara berturut turut 2 malam untuk melayani interaksi dengan masyarakat. Selingan orasi pada pagi harinya tanggal 31 Mei di Food Court "Pondok Kaki Lima"di pandu oleh Ibu Dewi Sakri. Dalam kesempatan itu turut meliput jalannya acara adalah Ramadhan Pohan, wartawan Jawa Pos,Koran terbesar terbitan Surabaya, yang sengaja datang dari Washington D.C. Acara ini disponsori antara lain oleh: Imigration Specialist, Duarte Inn, IS Express, Indonesia Media dan Pondok Kaki Lima dari ICAA.

Grand Master dari Tragedi Mei '98

Pak Frans Tshai yang menjabat sebagai Ketua Umum PPBTI (Partai Perjuangan Bhineka Tunggal Ika Indonesia) menyatakan bahwa Tragedi Mei '98 yang terjadi 5 tahun lalu itu jelas sudah diatur dan direncanakan.Namun memang sulit di cari pelaku utamanya walaupun sudah 3 kali pergantian pimpinan negara, "Ada grand master-nya yang masih gentayangan bagaikan gendruwo" ujarnya. Namun pernyataan Frans Tshai langsung disanggah oleh salah seorang yang hadir yaitu Bpk. Agus Djayaputra yang dengan lantang menyatakan bahwa; "Pak Frans Tshai salah, dalam hal ini pelaku utamanya dari balik Tragedi Mei '98 sudah jelas adalah Prabowo mantu Suharto, dan Sjafrie Syamsudin yang sekarang menjabat Kapuspen TNI, merekalah yang pernah mendapat pendidikan anti-teror". Agaknya sosok yang sehari harinya bekerja sebagai investigator yang melanglang buana ke manca negara,` dan mengaku sering keluar masuk MPR/DPR ini menyimpan rahasia yang sulit di tembus orang awam. "Indonesia sekarang perlu revolusi" imbuh Agus Djayaputra yang berambut putih tapi mengaku masih muda itu.
Frans Tshai segera menepis opini dari Agus, karena beliau berpendapat bahwab sebelum badan judikatif yang resmi menyelidiki secara hokum dan membeberkan segala faktanya,kita tidak bisa mengatakan siapa biang keladinya hanya berdasarkan dugaan saja.

Menurut mantan Gubernur Distrik Lions Clubs Indonesia ini, Peringatan Tragedi Mei '98 memang harus terus dilakukan sampai pelaku yang bertanggung-jawab diungkap dan diadili.Kita tak pernah boleh melupakan itu. Jangan mensia-siakan pengorbanan dari saudara saudara kita. Kalau kita tidak berbuat apa-apa, kita berdosa, karena tidak memanfaatkan pengorbanan itu untuk menciptakan suatu perbaikan agar tidak terjadi lagi seperti itu. Jangan menangisi masa lalu begitu saja.Tidak boleh ! Yang penting kita harus berbuat sesuatu yang konkrit. Tidak ada jaminan bahwa peristiwa Mei'98 tidak akan terulang lagi.Rekonsiliasi boleh dilakukan setelah kebenarannnya terungap.Mana mungkin rekonsiliasi kalau yang bersalah saja tidak diketahui.Hukum harus ditegakkan dengan adil.

Situasi di Indonesia Sekarang

Masalah utama yang ada sekarang di Indonesia adalah ketidakadilan. Semua permasalahan yang dapat kita saksikan sekarang bersumber pada ketidakadilan ini seperti KKN yang terus menjamur,konflik Aceh,Papua,Poso,diskriminasi,dsb.Yang kita butuh secara urgen adalah kepemimpinan yang bijaksana ,tegas dan adil. Ketidakadilan menimbulkan pelbagai macam masalah keamanan pula.Kalau masalah keamanan di Indonesia tidak dipelihara maka jangan harapkan investor mau masuk menanamkan modalnya. Sejumlah pabrik PMA sudah hengkang kenegeri jiran akibat kekuatiran demikian.Kalau mereka pindah ke Vietnam mungkin masih bisa dimengerti karena upah buruh yang murah, tapi ini pindahnya ke Malaysia yang upahnya lebih tinggi, dan ironisnya di Malaysia sebagian pekerjanya adalah TKI kita dari Indonesia.
Masalah keamanan tentunya sangat terkait dengan penegakan hukum, karena selama ini kita lihat penegakan hukum masih lemah, walaupun selama ini Indonesia mengaku sebagai negara hukum.Ada hukum tapi tidak ditegakkan.

Rendahnya mutu pendidikan di Indonesia menjadi hambatan yang sangat besar dalam menghasilkan human resources atau sumber daya manusia yang handal dan dapat bersaing dalam pasar global yang makin kompetitif ini.Sebagai contoh disampaikannya hasil survai di 107 negara terhadap kemampuan anak kelas 4 SD membaca.Hasil survai ini disampaikan oleh seorang ahli dari LIPI dalam suatu seminar mengenai pendidikan kita.Indonesia menduduki peringkat kedua dari bawah, menyedihkan.

Karena itu janganlah kita heran kalau saat ini tenaga yang sanggup kita “eksport” praktis tenaga kasar,terutama sebagai TKW. Sebagai catatan rata-rata 500 TKW kita per tahun mendapat perlakuan tidak manusiawi berupa penyiksaan dan pelecehan seksual di Arab Saudi.

Tidak terdengar ada usaha yang serius untuk mencegah terjadinya perlakuan demikian, sementara pemerintah tidak bisa berbuat banyak.

Anggaran pendidikan di Indonesia baru dinaikan menjadi 5% dari APBN, padahal porsi pendidikan dinegara lainnya rata rata 20%. Keadaan ini diperkeruh lagi dengan masalah RUU Sisdiknas (System Pendidikan Nasional) yang jelas-jelas mengandung unsur-unsur yang membahayakan persatuan bangsa. Dengan dalih untuk meningkatkan moral bangsa perlu pendidikan agama yang lebih banyak di sekolah.Tidak pernah terbukti dari negara manapun sejauh ini menambah pelajaran agama di sekolah moral bangsa itu menjadi lebih baik. Tetapi kalau kita melihat dari segi politik, itu hanya merupakan alasan saja, dimana kelompok-kelompok tertentu ingin mencoba jauh lebih menguasai kehidupan bangsa dengan mengorbankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika.

Retorika yang dibawakan oleh pemerintah saat ini mengenai laju pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan 4%, dalam kenyatannya,menurut sumber Bank Dunia, tidak akan lebih dari 3,3%. Pertumbuhan serendah itu tidak akan sanggup menyerap angkatan kerja baru yang masuk ke pasaran.Berarti akan memperburuk angka pengangguran lagi yang sekarang tercatat pada 40 juta orang.

Sektor pertambangan yang dulunya banyak menghasilkan devisa ,dalam 10 tahun kedepan akan mengalami krisis yang sangat serius karena tidak ada pencarian tambang baru. Suatu sumber tambang emas umpamanya rata rata hanya bisa berproduksi antara 5 sampai 10 tahun, kemudian akan ditinggalkan karena sudah tidak ekonomis lagi.Akibat kondisi keamanan dan perburuhan yang ada, saat ini hampir tidak ada investor yang mau menanamkan modal untuk eksplorasi mencari sumber tambang baru,baik emas,batubara maupun lainnya.Jadi bisa dibayangkan 10 tahun kedepan apa kontribusi pertambangan bagi perekenomian Belum lagi penjarahan hutan secara besar-besaran, kemana moralnya?, keluh anggota Dewan pengurus kamar dagang Indonesia-Canada ini.

Partai berjamuran

Saat ini tercatat ada 237 partai dengan berbagai ragam nama yang membuat orang tersenyum membacanya, diantarnya ada yang namanya Partai Perempuan, Partai Putus Sekolah dan Pengangguran. Namun akan banyak partai yang nantinya berguguran, karena persyaratan partai yang berhak ikut pemilu tidaklah semudah yang dibayangkan. Pada penyaringan untuk bisa ikut Pemilu ,sebuah partai harus mempunyai kepengurusan di lebih dari 2/3 propinsi yang ada (30), di lebih dari 2/3 kabupaten dan kodya, dan di lebih dari 25% kecamatannya. Belum lagi harus mempunyai 1000 anggota yang mempunyai KTA (kartu tanda anggota) di tiap kabupaten dan kota madya.

Money Politics

Partai di haruskan sedikitnya mempunyai anggota 1 permil (1/1000) dari populasi yang ada di suatu kabupaten. Ini tidak mudah, dan akan memicu money politik lagi, karena untuk membuat KTA harus ada KTP, dan ini tidak mudah karena tidak semua orang punya KTP,Sekarang saja sudah ada orang yang melihat peluang mencari duit. Pemilu tahun depan masih saja dibayang bayangi Money politics. Dalam pemilu yang lalu banyak ditemukan pelanggaran,Para pemantau berdatangan dari luar negeri, bahkan saat itu mantan Presiden Carter turut datang menyaksikan, Tapi temuan itu tidak ada tindak lanjutnya, seloroh pria yang menguasai 6 macam bahasa ini.

PPBTI

Bukan kita tidak tahu bahwa belum saatnya berkampanye, tapi di Indonesia semua panji-panji telah berkibaran, karena memang tidak adanya penegakan hukum dan sangsi, kata pria kelahiran Singkawang ini. Frans Tshai yang rumahnya pernah menjadi pusat kampanye untuk PDIP Kodya dan Kabupaten Bogor ini dan berhasil membuat Bogor manjadi merah saat itu, dan juga pernah diutus berkampanye kedaerah lain mengakui bahwasanya beliau tidak ada menaruh dendam apa-apa karena disingkirkan namanya setelah terpilih sebagai anggota DPR-RI dari daerah pemilihan Kodya Bogor. Menurutnya masih banyak cara untuk mencapai tujuan, ibaratnya kalau mau ke San Francisco bisa terbang dengan United, atau bisa naik Grey hound. Ketika ditanya apakah tidak jadi didudukannya beliau sebagai anggota DPR-RI dari PDIP wilayah Kota Madya Bogor dikarenakan dia adalah etnis Tionghoa? Beliau menjawab hal itu bukan masalah baginya karena beliau melihat dari sudut nasionalis dan semangat kebangsaan Indonesia. Etnis Tionghoa adalah bagian yang tak terpisahkan dari bangsa Indonesia. Ibarat kuping tidak mungkin dipisahkan dari badan kalau ingin badan itu sehat.

Dari 12 susut jadi 3 Shio

Isu pribumi non pribumi, mayoritas dan minoritas itu 'kan ciptaan ORBA-nya Suharto. Si Aliong yang nenek moyangnya sudah sejak 300 tahun lebih datang ke Kalimantan dibanding dengan Wagimin dari Wonogiri yang baru menetap 20 tahun di Kalimantan, siapa yang lebih pribumi ? Istilah itu semua tidak ada di UUD '45. Memang Suharto mengkondisikan etnis Tionghoa sedemikan rupa sehingga hanya disuruh dagang saja, sambil menyusutkan Shio orang Tionghoa dari 12 sampai tinggal 3, yakni; Sapi (perahan), Kelinci (percobaan), dan Kambing (hitam). Warga tidak bisa dilindungi, Tionghoa dipaksa membeli keamanan, sehingga mereka harus mencadangkan suatu kemampuan ekonomi untuk mencari survival bila keadaan mendesak. Diakuinya pula bahwa banyak etnis Tionghoa (95%) yang turut mensukseskan PDIP pada pemilu yang lalu namun tidak ada satupun anggota PDIP dari etnis Tionghoa yang akhirnya duduk sebagai anggota DPRD DKI.. Selama ini Tionghoa dikatakan sebagai minoritas untuk tujuan politik tertentu, padahal populasi Tionghoa adalah ke-3 terbesar setelah Jawa dan Sunda, jadi bukan hanya 3% , Ibu Mega memakai angka 17 juta, cetus ketua yayasan Bumi Khatulistiwa ini, (menurut survey Dr. Teng dari LKSI lebih dari 10%....red)

Bukan hanya Tionghoa

Ketika ditanya apakah beliau mendeklarasikan PPBTI ini pada 15 Januari 2003 di Jakarta bermaksud mendirikan partai berbasis Tionghoa? Beliau menjawab dengan mantap,"Jelas tidak, karena PPBTI ini adalah partai kepunyaan semua orang yang mau melihat Indonesia menjadi lebih baik dengan memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat". Orang yang pernah diminta oleh suku Tionghoa, Melayu, dan Dayak untuk mencalonkan diri sebagai walikota Singkawang ini langsung membaca Visinya PPBTI yang berbunyi sebagai berikut:" Terciptanya kesetaraan hak dan kewajiban dalam segala bidang kehidupan yang berarti keadilan bagi seluruh rakyat, sesuai dengan yang diamanatkan dalam UUD 1945, tanpa membedakan suku, agama dan ras sehingga semua komponen bangsa dapat mengembangkan kemampuan serta potensi masing masing dalam usaha membangun bersama suatu kehidupan berbangsa dan bernegara yang sejahtera, bebas dari ketakutan dan kemiskinan", kata peneliti lingkungan hidup itu.

Bukti PPBTI bukan hanya untuk etnis Tionghoa saja, tapi semua komponen Bhineka Tunggal Ika adalah dukungan yang diperoleh dari para Kyai pemimpin Pondok Pesantren di Jawa Timur dan Lampung, Bahkan dibanyak daerah pengurusnya dipegang oleh orang non Tionghoa,seperti DPD Kalimantan Tengah yang pengurusnya 90% adalah dari etnis Dayak.Juga sekitar 70000 orang NTT di Bali, papar ahli Chikung ini.

Pada saat selesai menyampaikan pidato deklarasi PPBTI Januari yang lalu banyak tokoh politik yang kagum atas semangat kebangsaan yang begitu tebal dari Frans Tshai sehingga beliau mengaku dipeluk oleh Sri Bintang Pamungkas yang mengatakan; "Pak Frans Inilah yang harus kita perjuangkan" , bahkan Bambang Sulistomo, ketua PUDI meminta izin untuk menyebar luas isi pidato yang sangat bermutu itu. Sementara itu nama Frans Tshai sudah tidak asing lagi di media massa,baik media cetak maupun elektronik seperti radio dan tv. Namun disisi lain ada juga kelompok fundamentalis yang membuat maneuver untuk menghadang seperti yang terjadi baru-baru ini di Bogor.Ada spanduk merah bersifat menghasut yang dipasang,

Sementara itu DR. Frits Hong, Ketua dari Committee for Human Rights in Indonesia menyatakan dukungan penuh untuk PPBTI ini, bahkan gembira mendengar sudah ada perwakilan PPBTI di Los Angeles yang diurus oleh Sdr. Achmad Fadillah.

Bhineka Yang Mana

PPBTI (Partai Perjuangan Bhineka Tunggal Ika Indonesia) didirikan memang mempunyai tujuan menyertakan semua komponen bangsa dalam partisipasinya terhadap pembangunan berbangsa dan bernegara yang benar-benar serius, sebab selama ini kita menggantungkan suara kita ke partai besar yang ada, tetapi hasilnya nihil tidak ada perubahan. Sementara itu Partai Bhineka Tunggal Ika sendiri masih mempunyai 2 versi, yaitu Nurdin Purnomo, dan LT Susanto, yang sulit berkualifikasi untuk terus ikut di pemilihan 2004 nanti. Drs. LT. Susanto yang sekarang duduk di MPR/DPR-RI dan de facto menguasai mayoritas dukungan PBI telah menghimbau kepada semua pendukungnya agar berkiblat ke PPBTI. Dengan adanya PPBTI yang semakin hari semakin marak pengikut dan pendukungnya maka PPBTI inilah yang diyakini akan masuk dalam pesta demokrasi 2004 nanti, jelas mantan sekretaris Perhimpunan Pelajar Indonesia di Swiss dan sangat aktif di forum Eropa ini.

Menjawab pertanyaan mengenai apakah beliau bisa menjamin kalau nanti terpilih sebagai wakil rakyat akan sanggup menempatkan orang orang yang bersih disekitarnya? Frans Tshai menanggapi secara diplomatis bahwa tidak selalu orang yang bersih dapat menjalankan tugas dengan baik, yang terpenting adalah orang yang qualified dan tegas yang mau berpolitik dengan moral yang tinggi. Tentunya dengan Partai Perjuangan Bhineka Tunggal Ika Indonesia kita ingin memperjuangkan terbentuknya Bhineka Tunggal Ika yang benar sesuai dengan apa yang diidamkan oleh para pendiri bangsa. "Pokoknya saya sudah siap jiwa dan raga untuk kepentingan bangsa", cetusnya dengan semangat patriot.

Istilah Cina dan Tionghoa

Dokter lulusan Swiss ini juga berpendapat bahwa istilah "Cina" adalah berkonotasi menghina. Hal ini tidak terlepas dari sejarah setelah G-30-S,pada tahun 1967 dalam seminar Angkatan Darat 1967 di Bandung diputuskan penggantian istilah Tionghoa menjadi Cina yang jelas ada maksud tertentu, yaitu untuk lebih memarginalkan kaum Tionghoa yang dikait-kaitkan dengan komunis, padahal belum tentu ada skenario itu. Pemerintah RRT sebenarnya pernah meminta RI untuk merubah kembali sebutan RRC (Republic Rakyat Cina) kembali menjadi RRT ( Republik rakyat Tiongkok) beberapa saat setelah hubungan RI-RRT di buka kembali, namun pemerintah Indonesia masih menolak untuk merubahnya.
Frans Hendra Winata pernah menjadi kaget disuruh berhenti sewaktu seminar di Pontianak ketika ia terpeleset mengucapkan istilah Cina.
Pada suatu pertemuan , Arief Budiman yang sebelumnya selalu membiarkan istilah Cina dengan alasan kalau dibiarkan maka lama kelamaan menjadi tidak terasa. Setelah dikatakan kepada Bung Arief bahwa, "Kalau setiap kali anda tidak menyebut Cina lalu menjadi rugi Rp.1 juta, maka saya setuju anda bilang Cina", setelah itu Bung Arief tidak lagi mengatakan itu, tukas Presdir PT. ALS. Indonesia itu.

Sebagai catatan: Dari kedua hari acara ini di LA umumnya hadirin menginginkan penggunaan istilah Tionghoa, hanya ada satu orang saja yang pro istilah Cina (1%). Sementara dari statistic polling Indonesia Media selama satu bulan lebih di dapat posisi statistic pada garis plateu selama lebih dari 3 minggu sbb: Tionghoa 55% , Cina 17%, Sama saja 25% , dan Tidak tahu 3%. Sumber www.indonesiamedia.com.

Jangan Ber-Golput

Menanggapi sikap apatis dari masyarakat, jangan karena tidak ada perubahan selama ini, lalu menjadi hopeless, dan ber- Golput. Tidak ada peraturan yang mengatakan apabila peserta Pemilu kurang dari 50% dari jumlah pemilih yang berhak pilih, maka hasil pemilu tidak sah.Kalau ada peraturan tersebut maka Golput boleh jadi ada gunanya.

Kebijakan ditentukan di DPR atau DPRD, tapi perlu orang untuk memperjuangkan di DPR dan DPRD.Untuk itu perlunya kita memasukan orang-orang yang mempunyai moral tinggi disana. Esther Jusuf dan kawan-kawan lainnya telah mengajukan RUU anti diskriminasi ke DPR-RI, namun sudah 3 tahun tidak ada tanda tanda untuk ditindak lanjuti. (Menurut Esther Jusuf ada 59 perundangan yang masih diskriminatif, namun Frans Tshai menekankan 35 perundangan yang mengandung diskriminasi terhadap Tionghoa) Saat ini yang paling menyolok adalah masalah SBKRI yang sangat rancu, disatu pihak Yusril Izha Mahendra bilang sudah dicabut, tapi dilapangan bilang juklaknya belum turun. Apakah masih mau percayakan orang lain yang memperjuangkan itu? PPBTI adalah perahu yang memperjuangkan kepentingan bangsa yang tidak kurang nasionalisnya.

Suara yang dari luarnegeri akan masuk ke Jakarta pusat. Ditargetkan sebanyak mungkin di DPR-RI, karena PPBTI sudah bulat didukung banyak LSM Tionghoa,termasuk yang besar-besar. Marilah bersama kita bangun Politik yang bermoral. Yang bisa menentukan perubahan peraturan yang menentukan tatanan kehidupan bangsa adalah lembaga Legislatif.