Pasang Surut Aceh

Oleh: Aboeprijadi Santoso

Aceh mengenal dinamika pasang surut tersendiri. Gigih melawan kolonialisme dan menyumbang kepada perjuangan bangsa Indonesia, sekarang, pertama kali, Aceh bergolak untuk meraih kemerdekaan. Tapi pergolakan itu terjadi justru karena salah kaprah dan kekejaman di Aceh semasa Orde Baru. Aceh menjadi Sri Langka ataukah Irlandia Utara baru?

Takengon, awalnya

Awalnya dari Takengon, Aceh Tengah. Meski pun ketika upaya damai RI-GAM pertama kali diteken, Mei 2000, Wakil RI Hassan Wirayuda berharap "ini awal perjalanan 100 langkah" dan kemudian tercapai pakta yang lebih mantap (CoHA Desember 2002), namun belum lagi "100 langkah", awal Maret 2003, ratusan milisi sudah digerakkan dari Takengon.

Sejak itu, tim monitor internasional hengkang dan proses damai merosot hebat. Setiap jeda dan gencatan, kedua pihak melanggarnya. Tetapi, kali ini, persiapan perang dan ultimatum Jakarta membuat babak final di Tokio sia sia, sementara pihak GAM mau meninggalkan perjuangan bersenjata, tapi tak mau eksplisit menerima otonomi. Yang terakhir inilah yang menjadi break point di Tokio. Maka pembicaraan final di Tokio pada 17 & 18 Mei 2003 itu cuma menjadi panggung saja untuk berbasa-basi unjuk itikad damai di muka para donor ketika proses damai itu sendiri, di lapangan, sudah buyar.

Walhasil, pada 19 Mei 2003 pukul 00.00, di Jakarta diumumkanlah Darurat Militer, berdasarkan Keppres No. 28, Tahun 2003, yang mengawali perang yang justru tak akan membawa solusi.

Fait accompli militer memblokir solusi damai. Amerika juga begitu dalam soal Irak. Dan dalam kasus Timor Timur itu juga terjadi. Ketika Menlu Adam Malik, kepada J. Ramos-Horta, pada pertengahan 1974, mengakui hak penentuan nasib sendiri Timtim, Opsus-nya Jenderal Ali Moertopo sudah menyiapkan agresi. Ujung-ujungnya, kita terjebak rawa-rawa Timtim selama 24 tahun.

Kisah Aceh

Aceh adalah kisah panjang yang pasang surut dengan tiga kecenderungan: loyal, diam atau tiarap, dan berontak. Ketika kawasan guncang atau dominasi pusat redup, Aceh akan berontak demi Aceh.

Akhir abad ke XIX, ketika Inggris dan Belanda berebut Selat Malaka, Aceh bergolak. Atjeh Oorlog (Perang Aceh 1873-1913) yang memerangi Kesultanan Aceh menjadi perang terpanjang Belanda, yang resminya tak berkesudahan karena Aceh menggabung ke dalam perjuangan RI. Belanda bertekad menguasai Aceh dalam rangka mengukuhkan posisi Belanda sebagai adikuasa kawasan abad XIX. Belakangan, Snouck Hourgronje, pakar Islam yang menjadi penasehat Gubernur Jenderal Belanda, mencap pemberontak Aceh sebagai "fanatik" dan "gila". Ketika Jepang kalah, Belanda ogah menguasai Aceh.

Saat Republik Indonesia masih muda dan lemah, Aceh kembali berontak di bawah Daud Beureueh. Pemberontakan Darul Islam, dengan Tentara Islam Indonesia (DI/TII) ini masih bertolak dari kebangsaan Indonesia, namun mengedepankan warna Islam.

Kemudian, di puncak kejayaan Orde Baru, 1980an, Aceh kembali loyal, GAM yang lahir 1976, tiarap, dan Gubernur Ibrahim Hasan mengundang Operasi Jaring Merah TNI, yang biasa disebut sebagai "DOM" (Daerah Operasi Militer), 1989-1998.

James Siegel dalam "The Rope of God" (1969) melukiskan Aceh sepanjang 1950-1960an sebagai dinamika kaum ulama ketika "Tali Ilahi" menjadi panutan umat. Tetapi tiga dasawarsa Orde Baru - peluang pendidikan yang meningkat, minyak, gas bumi dan ganja yang memikat, terutama tragedi perang kotor DOM - mengubah hampir segalanya. Walhasil, ketika Soeharto mundur dan momentum baru bergulir di Aceh, para korban DOM jadi gerilyawan dan Inong Balee (gerilyawati) dan kader-kader GAM jebolan Libia pulang. Berkat DOM-nya tentara Indonesia, maka reformasi dan eksodus-mudik kedua (yang pertama tahun 1989) itu menggoyang bandul Aceh dan GAM malah maju pesat, terutama semasa 1997-2000.

Titik balik bagi GAM

Sejak 2001, Aceh merupakan daerah konflik paling mencemaskan Jakarta. Kemelut Aceh bermula tepat dengan krisis regional dan jatuhnya Soeharto 1998. Pemberontakan GAM sempat tiarap sampai akhir 1980an. Kembalinya kader-kader GAM dari pelatihan militer pada 1989 mengawali kebangkitan GAM, yang kemudian dihajar dengan kekejaman tak terperikan selama "Operasi Jaring Merah" yang disebut DOM (Daerah Operasi Militer), dari 1989 sampai 1998.

Sekitar 10 sampai 12 ribu korban tewas di masa itu. Berkat operasi inilah, GAM yang semula dibenci rakyat mengalami titik balik, dan menjadi populer terutama di pedesaan dan di Pidie dan umumnya sepanjang pantai Timur.

Kasus Aceh membuktikan bahwa TNI yang berpretensi sebagai kekuatan pemersatu Indonesia, telah berhasil menjadi sumber disintegasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Berkat ulah TNI, GAM maju pesat. Ini muncul di permukaan saat momentum reformasi 1998 bergulir ke Aceh. Peluang pendidikan yang meningkat, perluasan industri minyak dan gas bumi serta meningkatnya perdagangan ganja, semasa Orde Baru - semua itu membuat Aceh menjadi daerah konflik yang paling memikat kepentingan kepentingan elite politik di Jakarta dan Aceh.

Gelombang kedua eksodus mudik para kader GAM dari Libia lewat Malaysia sejak 1997 memanfaatkan momentum reformasi, diperkuat oleh bebasnya kader-kader GAM dari tahanan semasa pemerintahan Habibie. DOM dihentikan, namun sakit hati dan dendam, terutama terhadap TNI, telah mendalam dan meluas di Aceh.

Pola Orde Baru diteruskan

Salah kaprah Orde Baru diwarisi dan diteruskan oleh rezim-rezim penggantinya dengan pemerasan, korupsi dan kekerasan militer di tingkat lokal. Senjata diselundupkan dari Jakarta dan kabarnya dijual oleh oknum oknum TNI sendiri kepada GAM. Pemerasan lokal meluas, baik oleh oknum TNI maupun GAM, di tingkat bawah, terhadap rakyat dan terhadap bus-bus di jalanan dan di tingkat atas, terhadap instansi- instansi pemerintah, bank dsb di Banda Aceh. Semua itu, ditambah dengan bisnis ganja, sejak reformasi membentuk pola yang melanggengkan kekerasan.

Akibatnya, yang terjadi bukan "sustainable development", melainkan "sustainable violence". GAM berpretensi berhak menarik "pajak perjuangan" (pajak Nanggroe) dengan "mengutip" penghasilan rakyat, dan unsur unsur aparat melakukan yang sama "demi survival". Semua itu terlindung karena Jakarta juga berkepentingan menjaga Aceh dengan industri Exxon-Mobile dan gas Arun yang merupakan kepentingan nasional sekaligus sumber pendapatan tambahan bagi aparat yang bertugas. Dengan demikian, konflik dan perang di Aceh berkepanjangan berkat pihak-pihak yang bertikai sendiri.

CoHA

Akhirnya, konflik Aceh mengancam Jakarta sendiri. Pemerintahan Megawati menempatkan Aceh pada prioritas utama. Keppres April 2001 di bawah Presiden Abdurrahman Wahid membuka pintu pertama bagi operasi militer. Upaya "Jeda Kemanusiaan" sejak Mei 2000 macet di lapangan, dan Gus Dur terlanjur melibatkan sebuah LSM asing, HDC, Henry Dunant Center. Awal 2002 Jakarta bemaksud melibas GAM, tapi kemudian menempuh strategi politik dan diplomasi. Bank Dunia, Amerika Serikat dan Jepang dilibatkan melalui persiapan konferensi donor Tokyo. Pertama kali tercapai suatu kesepakatan yang mantap dan rinci: Persetujuan Penghentian Permusuhan atau CoHA (Cessation of Hostility Agreement), yang ditandatangani RI dan GAM pada 9 Desember 2003 di Jenewa.

Menurut rencana CoHA, dua bulan pertama merupakan sosialisasi CoHA yang harus membangun saling percaya, disusul demilitarisasi mulai Februari sampai Juli 2003, dan kemudian proses dialog menyeluruh tentang otonomi NAD, disusul dengan pemilu Aceh. Dua bulan pertama CoHA, yaitu Desember dan Januari merupakan sebuah sukses yang disambut hangat rakyat Aceh, tetapi sukses itu pendek saja.

Kedua pihak melakukan pelanggaran gencatan. TNI tidak merelokasi pasukan, Brimob tidak mengubah posisi, singkatnya aparat RI tidak berubah dari kekuatan ofensif menjadi defensif, sedangkan GAM juga belum memulai peletakan senjata. Selain itu, GAM berkampanye "kemerdekaan tinggal sebatang rokok lagi" dan Jakarta gagal menghentikan sumber penghasilan "pajak" GAM.

Garis keras TNI tak sabar lagi: Perang Aceh
Akhir Februari, 50an jenderal Angkatan Darat, termasuk seluruh Panglima Kodam, dipimpin KSAD Jenderal Ryamirzad Ryacudu, menggelar rapat Angkatan Darat di Lhokseumawe, Aceh Utara. Suatu provokasi yang mengisyaratkan ketidaksabaran garis keras TNI. Awal Maret ratusan milisi bergerak dari Takengon, Aceh Tengah, membakar gedung tim monitor asing yang memantau gencatan, sehingga mereka akhirnya hengkang. Sejak itu, proses damai CoHA merosot hebat. Jakarta minta sidang 25 April di Jenewa, tapi GAM menolak tanggal tsb.

Sementara itu persiapan perang ditingkatkan dan pemerintah Jakarta datang ke pembicaraan final di Tokyo dengan ultimatum: GAM harus menerima NKRI, meletakkan senjata dan menerima otonomi khusus. GAM bersedia meletakkan senjata, tetapi tak mau secara ekplisit menerima otonomi dan NKRI. Eskalasi persiapan perang sudah amat meluas dan menjadi fait accompli yang memaksa pembicaraan Tokyo, mau tak mau, gagal.

"Take the guns out of politics" adalah inti konsensus antara RI, GAM, empat tokoh Bijak Bestari di balik Henry Dunant Center dan para donor internasional yang melandasi Perjanjian CoHA. Pesan itu masih dan hanya berharga sebagai kunci solusi damai jika TNI bersedia menghentikan perang, GAM mau menjadi partai politik dan ada sanksi di tangan mediator yang berwibawa. Kekerasan militer tak akan membawa solusi.

Perang di Serambi Mekkah telah mencatat sejumlah musibah: musibah kemanusiaan, musibah HAM dan ancaman terhadap hak-hak sipil warga Aceh.

Kejahatan HAM terhadap sipil

Sampai awal minggu ketiga perang ini, menurut badan PBB untuk dana kanak-kanak UNICEF, sebanyak 437 gedung sekolah musnah dibakar orang orang tak dikenal. Diduga sekitar 60 ribuan anak didik terlantar. Tak kurang dari 17 ribu jiwa telah mengungsi menurut angka resmi Departemen Sosial di Jakarta. Angka tsb hanya mencakup para pengungsi di dalam wilayah NAD (Nanggroe Aceh Darussalam). Di sejumlah tempat, terutama di Bieureun, tapi juga di kabupaten-kabupaten lain, terjadi kejahatan HAM terhadap penduduk sipil. Pihak TNI mengklaim lebih dari 100 anggota Gerakan Aceh Merdeka GAM tewas dan puluhan ditangkap. Tetapi, di dalamnya termasuk belasan pemuda, juga yang berusia 11 dan 13 tahun tewas yang diklaim sebagai anggota GAM.

Menyusul semua itu, sekitar 60an aktivis dinyatakan sebagai tersangka oleh PDMD (Penguasa Darurat Militer Daerah); sejumlah organisasi LSM, seperti SIRA (Sentral Informasi Referendum Aceh) dan SMUR, sedangkan kantor Kontras di Banda Aceh ditutup. Bekas aktivis LBH Banda Aceh diburu, demikian juga aktivis FPDRAA, sementara aktivis perempuan dari LSM Srikandi Aceh, Cut Nur Asikin, ditahan seperti juga lima wakil dan perunding GAM.

Aceh = konsolidasi Orde Baru II
Akhirnya, penguasa Darurat Militer Aceh dan Menko Kesra Yusuf Kalla mengumumkan LSM LSM asing dilarang giat di Aceh dan bantuan-bantuan diminta disalurkan melalui PMI (Palang Merah Indonesia). LSM-LSM asing, termasuk LSM bantuan, tidak lagi diinginkan. Yang juga mencemaskan, warga Aceh di luar wilayah Aceh diintai dan dicurigai, di Jakarta, mereka dicatat seolah-olah dianggap semua terjangkit virus GAM.

Tampaknya, seperti tragedi 1965-1966 mengawali Orde Baru Soeharto, kemelut Aceh sebenarnya berfungsi mengkonsolidasi Orde Baru II tanpa Soeharto. Merosotnya bintang ABRI sejak jatuhnya Soeharto pada 1998, telah dikoreksi semasa pemerintahan Megawati; penambahan, pemulihan dan penguatan struktur teritorial (komando militer sampai desa) telah dikonsolidasi.

Sekarang, perlunya dan faedahnya semua itu hendak dibuktikan melalui upaya memerangi separatisme di Aceh.

Aceh bisa jadi rawa-rawa baru Jakarta
Perang Aceh akan menjadi kuda bagi TNI untuk memulihkan pamornya, karena opini publik dan elite Jakarta hampir seluruhnya mendukung operasi militer di Aceh. Megawati dan PDI-Pnya juga akan beruntung dan siap memasuki pemilu 2004 dengan kemenangan Aceh di kantong, meskipun sekaligus berarti Megawati disandera elite TNI.

Tetapi pengalaman di Timor Timur menunjukkan aparat TNI tak mampu menjalankan perang yang profesional, dan konflik Aceh tak akan terselesaikan melalui jalan militer. Bukannya menjadi bintang baru, Megawati dan TNI, akibat perang yang akan berkepanjangan di Aceh, malah akan berhutang makin besar terhadap Indonesia, kalau pun tidak terjebak sebuah rawa-rawa baru semacam Timtim dahulu.

FastCounter by bCentral