Loma Linda , Indonesia Media
- Politikus muda yang pernah divonis 13 tahun penjara pada
zaman ORBA, dan berakhir mendekam di hotel pordeo selama
3,5 tahun ini, tiba tiba muncul di Loma Linda. Sebenarnya
kedatangannya ke AS tidak diketahui banyak khalayak, namun
berkat kerja “sindikat intelijen” dari Loma Linda dan seanteronya,
mantan ketua PRD (Partai rakyat Demokratik) ini berhasil
dihadang ketika memenuhi undangan dari Departement Luar
Negeri AS di Washinton D.C.
Acara diselenggarakan oleh,
Indonesia Forum, Aliansi Maluku, dan Speak Up Indonesia.
Forum yang digelar di Community Room City of Loma Linda
itu sarat dengan figure figure keras yang mempunyai kepedulian
terhadap masalah yang sedang merobek Indonesia saat ini.
Pertanyaan dan komentar dari audiensi berlangsung bebas,
alias “tembak langsung”. Topik dari forum terbuka ini mengambil
thema : “Transisi Demokrasi & Kepemimpinan kaum muda
, tetapi juga dengan segala Implikasi dan Komplisiti Fasisme
TNI/Polri di Archipelago.
Dari judulnya saja kita bisa
merasakan temperatur yang sedang mendidih di ruangan yang
di moderatori Herman Hemmie S.H.itu.
Krisis Kepemimpinan.
Masalah kepemimpinan di Indonesia,
diakui oleh Sudjatmiko bahwa memang Indonesia tidak mempunyai
figure politik sipil yang berkarisma. Hal ini karena sudah
sekian lamanya pemerintahan Soeharto berkuasa tidak pernah
memberi kesempatan kepada rakyat untuk melahirkan kader
kader kepemimpinan. Rakyat Indonesia selalu dalam keadaan
direpresif, Soeharto berkuasa terlalu lama, dan jatuhnya
terlalu cepat, sehingga bangsa Indonesia belum siap melahirkan
suksesi yang handal. Proses reformasi yang macet, dan demokrasi
yang gagal, sangat membahayakan eksistensi negara, alhasil
adalah ketidakmampuan memilih kepemimpinan baru. Harus diakui
kejatuhan Soeharto adalah modal awal Demokrasi, namun modal
awal tidak ada artinya tanpa adanya tangan tangan yang mengelola
membangun “Bangunan Demokrasi”. Bagaimanapun juga kita harus
menyadari bahwa jatuhnya Suharto lebih dikarenakan factor
external, ketimbang internal. Karena pada waktu itu kejatuhannya
pemerintah Suharto bermula dipicu dengan kejatuhan nilai
tukar Rupiah yang begitu anjloknya.
Operasi Kanker yang gagal.
Demokrasi yang gagal dilaksanakan
mulai dari Habibie, Gus Dur, dan Megawati, bisa diibaratkan
dengan operasi kanker yang gagal. Kegagalan ini malah menyebabkan
semakin ganasnya praktek praktek gaya ORBA yang diasuh oleh
Suharto bertambah menyebar, secara deret ukur, walaupun
saat ini Suharto sendiri tidak aktif lagi.
Selesaikan segera
Masalah Aceh . Maluku dan
Papua, harus cepat diselesaikan. Janganlah melihat daerah
tersebut sebagai koloni jajahan yang bisa diambil sumber
gas cairnya, emasnya, dan sumber alam lainnya, tetapi orangnya
dalam suatu tatanan masyarakat demokrasi. Gus Dur ada kecenderungan
melihat ini, namun beliau hanya melakukan manuver individu
saja.
Pada kesempatan itu Helmi
Watimena dari aliansi Maluku, yang pernah mendeklarasikan
Maluku merdeka, menyayangkan statement dari mantan Presiden
Abdulrachman Wahid yang pernah menyatakan bahwa urusan Maluku
biar diselesaikan sendiri oleh Maluku. Helmi mengutarakan
bahwa situasi di Ambon sekarang telah berubah, dimana tentara
yang Muslim masuk berkelompok pada komunitas muslim , demikian
pula tentara yang Kristen bergabung kedalam masyarakat Kristen.
Namun mereka akan bekerja sama menghadapi pasukan luar yang
dikirim datang dari pusat, contohnya Kopassus yang diturunkan
ke Ambon, kalau mereka berjalan terpencar dari kesatuannya
semisal 2 sampai 5 orang, mereka akan ditembak oleh tentara
baik dari pihak Muslim maupun dari kubu Kristen, kematian
mereka tidak pernah diberitakan di media masa. Maka dari
itu Kopassus banyak yang takut kalau dikirim ke Ambon, mereka
lebih berani dikirim ke Aceh atau ke Papua, cetus Watimena
yang berambut putih itu. Sosok yang mengaku kawan dekatnya
Adi Sasono itu malah dengan beraninya mengucapkan statement
begini; “Dibentuknya negara itu adalah untuk menjamin hak
hak yang diberikan Tuhan kepada kita , kalau pemerintah
tidak bisa menggaransi hak yang diberikan oleh Tuhan itu,
kita (rakyat) berhak membubarkan pemerintahan itu dan menggantikannya
dengan pemerintahan baru”. Dalam forum itu terbersit juga
wacana Tapanuli ingin pisah dari bagian Sumatera Utara.
Fasisme Agama
Agama adalah barang yang mudah
diperjual belikan, dan memobilisasi banyak orang untuk kepentingan
tertentu. Dengan mengangkat isu isu primordialistik, SARA,
untuk dibentrokan dengan kelompok kelompok lain masyarakat
yang termarjinalinasi, selalu digunakan.
UU perkawinan , sangat diwarnai
unsur agama
Indonesia bukan negara hukum agama atau sekuler, tapi percampuran
itu. Janganlah urusan agama dibawa bawa kedalam urusan bernegara.
Kepandiran Pendemo.
Ketika itu ada demo yang
dilakukan oleh salah satu kelompok pemuda agama, mereka
menuntut agar salah seorang perwira, bekas DanRes yang bernama
Tono Surahman dicegah masuk namanya kedalam deretan tentara
yang melanggar HAM di Timtim, alasannya karena itu dianggap
melecehkan Islam. Belakangan diketahui Jenderal itu orang
Katholik, kemudian mereka membubarkan diri seraya tersipu
sipu. Jadi terbukti demo yang sering dilakukan hanyalah
demo secara asal asalan.
Sudjatmiko juga membeberkan
bahwa kelompok FPI peliharaannya Wiranto ,dan kelompok Laskar
Jihad orang nya Prabowo. Para pendemo itu sudah ada tarifnya,
yakni Rp.30.000/hari, kalau demo pakai bentrokan biasanya
lebih mahal.
Paradigma lama
Kembali Sudjatmiko mengungkapkan
apa yang pernah diungkapkan oleh Alm Arnold Purba S.H. pada
kunjungannya dulu ke Los Angeles, bahwa dari dulu militer
menggunakan siasat yang itu itu juga, yakni menangkapi activist,
menyiksanya dan menahannya, sambil di rekrut untuk masuk
kedalam lingkaran mereka guna menjalankan kepentingan militer.
Sudjatmiko merujuk kepada activist yang dikenalnya sewaktu
sama sama berjuang , dan sekarang malah menjadi konconya
dari militer.
Perekrutan ini juga terjadi
pada korban korban pelanggaran HAM macam di Tanjung Priok,
mereka di rangkul oleh militer dan dicekoki paham paham
ekstrim anti komunis dengan menggunakan isu isu agama, dan
mereka digunakan untuk merusak seperti kantor YPK yang diTanggerang
yang memperjuangkan nasib keluarga korban pembantaian yang
dilakukan oleh militer setelah G-30-S. Rupanya teori ini
juga berlaku bagi Megawati yang sebenarnya termasuk korban
dari kekerasan militer melalui penyerangan markas PDI-P
27 July 1997 dulu, tapi sekarang malah ngotot mendukung
Sutiyoso yang saat itu sebagai penguasa militer di Jakarta.
Tindakan yang harus
diambil
Bagaimana
gagasan dari kaum muda diterima oleh pemerintah.
Caranya adalah membentuk
kelompok studi yang membahas politik .
Budiman mengumumkan bahwa
sekarang kelompoknya bersama dengan Gus Dur dan Wimar Witoelar
dan kawan lainnya sedang membentuk Yayasan Pramoedya Ananta
Tour , sebagai suatu wadah untuk memfasilitasi pendidikan
budaya politik terhadap masyarakat . Disamping itu juga
Sudjatmiko membentuk club politik bersama anak anak muda
lainnya yang menyebar kemasyarkat, dimaksudkan dapat memberi
kemampuan dan pengetahuan berpolitik di kalangan masyarakat
luas. Ciptakan lebih banyak lagi orator , tapi janganlah
mencetak demagog demagog lagi yang “hari hari omong kosong”.
Pokoknya dibutuhkan partisipasi secara serius dalam dunia
politik praktis.
Kepada orang Aceh yang menderita,
kepada orang Papua yang dirampas hak hak nya, dan kepada
orang Maluku, dan daerah lainnya diadu domba dengan rekayasa
yang dijalankan oleh militer, harus membuat komunikasi /akses
dengan berbagai pihak yang sependeritaan. Sehingga issue
dari pelanggaran kebebasan dan kemerdekaan yang sedang berlangsung
hendaknya menjadi unsur perekat kebersamaan sebagai suatu
bangsa Indonesia. Sebab bangsa Indonesia yang pernah ada
sebelumnya sebenarnya hanya suatu bangsa yang dipaksakan
menjadi satu. Sublimasi retorika “Persatuan dan Kesatuan”
hanyalah untuk membentuk persatuan bangsa yang semu untuk
kepentingan pihak penguasa saat itu. Jadi seperti diikat
jadi satu agar mudah dimanipulirnya, sebenarnya malah sangat
mirip dengan cara cara dulu negara komunis dimana pihak
penguasanya membelengu rakyatnya.
Negara Federasi, adalah bentuk
negara yang paling cocok bagi archipelago ini.
Think Globaly , but act locally,
kata bumper stickernya “si rambut putih”.
Pembelajaran bahasa daerah,
jangan dipandang sebagai unsur separatisme, tapi harus dilihat
dari kayanya keragaman dalam hidup berdemokrasi, belum lagi
nilai nilai budaya yang terkandung didalamnya akan membangun
budi pekerti dari jati diri masing masing individu. Adanya
equality terhadap semua suku dalam suatu negara niscaya
akan membawa kemajuan bersama suatu negara, karena yang
pasti masyarakatnya tidak disibukan dengan isu isu dikriminasi,
sehingga pembangunan negara dapat dilakukan dengan full
speed, belum lagi keragaman yang sekali lagi merupakan opportunity
ekonomi yang semakin meluas.
Memang didalam suatu negara
yang terdiri dari bermacam suku, secara alamiah suku yang
mayoritas itu lebih dominan dari yang minoritas. Disini
yang terpenting adalah negara yang harus mengatur pelarangan
arogansi suku mayoritas terhadap kaum minoritasnya. Sudjatmiko
adalah orang Jawa, namun dia juga tidak suka dengan “Jawanisasi”
Adili KKN
Seharusnya dijalankan program
pembuktian terbalik bagi pejabat pejabat yang dicurigai
melakukan korupsi, jadi biar di cap dulu sebagai koruptor,
dan nanti yang bersangkutan harus bisa membuktikan bahwa
dirinya tidak terlibat atau tidak pernah melakukan korupsi.
Kalau tidak bisa, berarti memang benar koruptor. Program
ini seharusnya dibuat sebagai dekrit, cetus Sudjatmiko.
Hal ini karena banyaknya tekanan represif yang dilakukan
oleh pihak penyelenggara negara kepada para pelapor kasus
korupsi, yang malah menuding pihak pelapor sebagai pelaku
penfitnahan.
Acara ini berlangsung sampai
pagi dinihari, diikuti dengan saling berinteraksinya antar
pembicara dan audiens. Kabarnya dalam waktu yang tak lama
lagi akan ada acara serupa yang akan digelar dengan pembicara
yang lebih banyak lagi yang akan datang dari luar. (DI/IM)
Kemerdekaan
dan kebebasan adalah hak setiap orang. Kemerdekaan
dan kebebasan itu harus diperjuangkan secara tetap
dan terus.Kalau kemerdekaan dan kebebasan tidak kita
dapatkan maka kita harus merampasnya.Karena hak itu
harus selalu melekat pada setiap orang.
Yang merusak Indonesia adalah politik pemerintah Indonesia
yang mengarahkan masyarakat untuk membenci minoritas,
dan pemerintah sengaja dan sadar memelihara masalah
SARA, suku,agama,ras dan antar golongan sebagai proyek
politik.