Banner 120X90

Other News:

Malam Lintas Budaya 4 July

Profil: Ricky Lee

Ditulis oleh : Dr.Irawan

Loma Linda , Indonesia Media - Politikus muda yang pernah divonis 13 tahun penjara pada zaman ORBA, dan berakhir mendekam di hotel pordeo selama 3,5 tahun ini, tiba tiba muncul di Loma Linda. Sebenarnya kedatangannya ke AS tidak diketahui banyak khalayak, namun berkat kerja “sindikat intelijen” dari Loma Linda dan seanteronya, mantan ketua PRD (Partai rakyat Demokratik) ini berhasil dihadang ketika memenuhi undangan dari Departement Luar Negeri AS di Washinton D.C.

Acara diselenggarakan oleh, Indonesia Forum, Aliansi Maluku, dan Speak Up Indonesia. Forum yang digelar di Community Room City of Loma Linda itu sarat dengan figure figure keras yang mempunyai kepedulian terhadap masalah yang sedang merobek Indonesia saat ini. Pertanyaan dan komentar dari audiensi berlangsung bebas, alias “tembak langsung”. Topik dari forum terbuka ini mengambil thema : “Transisi Demokrasi & Kepemimpinan kaum muda , tetapi juga dengan segala Implikasi dan Komplisiti Fasisme TNI/Polri di Archipelago.

Dari judulnya saja kita bisa merasakan temperatur yang sedang mendidih di ruangan yang di moderatori Herman Hemmie S.H.itu.

Krisis Kepemimpinan.

Masalah kepemimpinan di Indonesia, diakui oleh Sudjatmiko bahwa memang Indonesia tidak mempunyai figure politik sipil yang berkarisma. Hal ini karena sudah sekian lamanya pemerintahan Soeharto berkuasa tidak pernah memberi kesempatan kepada rakyat untuk melahirkan kader kader kepemimpinan. Rakyat Indonesia selalu dalam keadaan direpresif, Soeharto berkuasa terlalu lama, dan jatuhnya terlalu cepat, sehingga bangsa Indonesia belum siap melahirkan suksesi yang handal. Proses reformasi yang macet, dan demokrasi yang gagal, sangat membahayakan eksistensi negara, alhasil adalah ketidakmampuan memilih kepemimpinan baru. Harus diakui kejatuhan Soeharto adalah modal awal Demokrasi, namun modal awal tidak ada artinya tanpa adanya tangan tangan yang mengelola membangun “Bangunan Demokrasi”. Bagaimanapun juga kita harus menyadari bahwa jatuhnya Suharto lebih dikarenakan factor external, ketimbang internal. Karena pada waktu itu kejatuhannya pemerintah Suharto bermula dipicu dengan kejatuhan nilai tukar Rupiah yang begitu anjloknya.

Operasi Kanker yang gagal.

Demokrasi yang gagal dilaksanakan mulai dari Habibie, Gus Dur, dan Megawati, bisa diibaratkan dengan operasi kanker yang gagal. Kegagalan ini malah menyebabkan semakin ganasnya praktek praktek gaya ORBA yang diasuh oleh Suharto bertambah menyebar, secara deret ukur, walaupun saat ini Suharto sendiri tidak aktif lagi.

Selesaikan segera

Masalah Aceh . Maluku dan Papua, harus cepat diselesaikan. Janganlah melihat daerah tersebut sebagai koloni jajahan yang bisa diambil sumber gas cairnya, emasnya, dan sumber alam lainnya, tetapi orangnya dalam suatu tatanan masyarakat demokrasi. Gus Dur ada kecenderungan melihat ini, namun beliau hanya melakukan manuver individu saja.

Pada kesempatan itu Helmi Watimena dari aliansi Maluku, yang pernah mendeklarasikan Maluku merdeka, menyayangkan statement dari mantan Presiden Abdulrachman Wahid yang pernah menyatakan bahwa urusan Maluku biar diselesaikan sendiri oleh Maluku. Helmi mengutarakan bahwa situasi di Ambon sekarang telah berubah, dimana tentara yang Muslim masuk berkelompok pada komunitas muslim , demikian pula tentara yang Kristen bergabung kedalam masyarakat Kristen. Namun mereka akan bekerja sama menghadapi pasukan luar yang dikirim datang dari pusat, contohnya Kopassus yang diturunkan ke Ambon, kalau mereka berjalan terpencar dari kesatuannya semisal 2 sampai 5 orang, mereka akan ditembak oleh tentara baik dari pihak Muslim maupun dari kubu Kristen, kematian mereka tidak pernah diberitakan di media masa. Maka dari itu Kopassus banyak yang takut kalau dikirim ke Ambon, mereka lebih berani dikirim ke Aceh atau ke Papua, cetus Watimena yang berambut putih itu. Sosok yang mengaku kawan dekatnya Adi Sasono itu malah dengan beraninya mengucapkan statement begini; “Dibentuknya negara itu adalah untuk menjamin hak hak yang diberikan Tuhan kepada kita , kalau pemerintah tidak bisa menggaransi hak yang diberikan oleh Tuhan itu, kita (rakyat) berhak membubarkan pemerintahan itu dan menggantikannya dengan pemerintahan baru”. Dalam forum itu terbersit juga wacana Tapanuli ingin pisah dari bagian Sumatera Utara.

Fasisme Agama

Agama adalah barang yang mudah diperjual belikan, dan memobilisasi banyak orang untuk kepentingan tertentu. Dengan mengangkat isu isu primordialistik, SARA, untuk dibentrokan dengan kelompok kelompok lain masyarakat yang termarjinalinasi, selalu digunakan.

UU perkawinan , sangat diwarnai unsur agama
Indonesia bukan negara hukum agama atau sekuler, tapi percampuran itu. Janganlah urusan agama dibawa bawa kedalam urusan bernegara.

Kepandiran Pendemo.

Ketika itu ada demo yang dilakukan oleh salah satu kelompok pemuda agama, mereka menuntut agar salah seorang perwira, bekas DanRes yang bernama Tono Surahman dicegah masuk namanya kedalam deretan tentara yang melanggar HAM di Timtim, alasannya karena itu dianggap melecehkan Islam. Belakangan diketahui Jenderal itu orang Katholik, kemudian mereka membubarkan diri seraya tersipu sipu. Jadi terbukti demo yang sering dilakukan hanyalah demo secara asal asalan.

Sudjatmiko juga membeberkan bahwa kelompok FPI peliharaannya Wiranto ,dan kelompok Laskar Jihad orang nya Prabowo. Para pendemo itu sudah ada tarifnya, yakni Rp.30.000/hari, kalau demo pakai bentrokan biasanya lebih mahal.

Paradigma lama

Kembali Sudjatmiko mengungkapkan apa yang pernah diungkapkan oleh Alm Arnold Purba S.H. pada kunjungannya dulu ke Los Angeles, bahwa dari dulu militer menggunakan siasat yang itu itu juga, yakni menangkapi activist, menyiksanya dan menahannya, sambil di rekrut untuk masuk kedalam lingkaran mereka guna menjalankan kepentingan militer. Sudjatmiko merujuk kepada activist yang dikenalnya sewaktu sama sama berjuang , dan sekarang malah menjadi konconya dari militer.

Perekrutan ini juga terjadi pada korban korban pelanggaran HAM macam di Tanjung Priok, mereka di rangkul oleh militer dan dicekoki paham paham ekstrim anti komunis dengan menggunakan isu isu agama, dan mereka digunakan untuk merusak seperti kantor YPK yang diTanggerang yang memperjuangkan nasib keluarga korban pembantaian yang dilakukan oleh militer setelah G-30-S. Rupanya teori ini juga berlaku bagi Megawati yang sebenarnya termasuk korban dari kekerasan militer melalui penyerangan markas PDI-P 27 July 1997 dulu, tapi sekarang malah ngotot mendukung Sutiyoso yang saat itu sebagai penguasa militer di Jakarta.

Tindakan yang harus diambil

Bagaimana gagasan dari kaum muda diterima oleh pemerintah.

Caranya adalah membentuk kelompok studi yang membahas politik .

Budiman mengumumkan bahwa sekarang kelompoknya bersama dengan Gus Dur dan Wimar Witoelar dan kawan lainnya sedang membentuk Yayasan Pramoedya Ananta Tour , sebagai suatu wadah untuk memfasilitasi pendidikan budaya politik terhadap masyarakat . Disamping itu juga Sudjatmiko membentuk club politik bersama anak anak muda lainnya yang menyebar kemasyarkat, dimaksudkan dapat memberi kemampuan dan pengetahuan berpolitik di kalangan masyarakat luas. Ciptakan lebih banyak lagi orator , tapi janganlah mencetak demagog demagog lagi yang “hari hari omong kosong”. Pokoknya dibutuhkan partisipasi secara serius dalam dunia politik praktis.

Kepada orang Aceh yang menderita, kepada orang Papua yang dirampas hak hak nya, dan kepada orang Maluku, dan daerah lainnya diadu domba dengan rekayasa yang dijalankan oleh militer, harus membuat komunikasi /akses dengan berbagai pihak yang sependeritaan. Sehingga issue dari pelanggaran kebebasan dan kemerdekaan yang sedang berlangsung hendaknya menjadi unsur perekat kebersamaan sebagai suatu bangsa Indonesia. Sebab bangsa Indonesia yang pernah ada sebelumnya sebenarnya hanya suatu bangsa yang dipaksakan menjadi satu. Sublimasi retorika “Persatuan dan Kesatuan” hanyalah untuk membentuk persatuan bangsa yang semu untuk kepentingan pihak penguasa saat itu. Jadi seperti diikat jadi satu agar mudah dimanipulirnya, sebenarnya malah sangat mirip dengan cara cara dulu negara komunis dimana pihak penguasanya membelengu rakyatnya.

Negara Federasi, adalah bentuk negara yang paling cocok bagi archipelago ini.

Think Globaly , but act locally, kata bumper stickernya “si rambut putih”.

Pembelajaran bahasa daerah, jangan dipandang sebagai unsur separatisme, tapi harus dilihat dari kayanya keragaman dalam hidup berdemokrasi, belum lagi nilai nilai budaya yang terkandung didalamnya akan membangun budi pekerti dari jati diri masing masing individu. Adanya equality terhadap semua suku dalam suatu negara niscaya akan membawa kemajuan bersama suatu negara, karena yang pasti masyarakatnya tidak disibukan dengan isu isu dikriminasi, sehingga pembangunan negara dapat dilakukan dengan full speed, belum lagi keragaman yang sekali lagi merupakan opportunity ekonomi yang semakin meluas.

Memang didalam suatu negara yang terdiri dari bermacam suku, secara alamiah suku yang mayoritas itu lebih dominan dari yang minoritas. Disini yang terpenting adalah negara yang harus mengatur pelarangan arogansi suku mayoritas terhadap kaum minoritasnya. Sudjatmiko adalah orang Jawa, namun dia juga tidak suka dengan “Jawanisasi”

Adili KKN

Seharusnya dijalankan program pembuktian terbalik bagi pejabat pejabat yang dicurigai melakukan korupsi, jadi biar di cap dulu sebagai koruptor, dan nanti yang bersangkutan harus bisa membuktikan bahwa dirinya tidak terlibat atau tidak pernah melakukan korupsi. Kalau tidak bisa, berarti memang benar koruptor. Program ini seharusnya dibuat sebagai dekrit, cetus Sudjatmiko. Hal ini karena banyaknya tekanan represif yang dilakukan oleh pihak penyelenggara negara kepada para pelapor kasus korupsi, yang malah menuding pihak pelapor sebagai pelaku penfitnahan.

Acara ini berlangsung sampai pagi dinihari, diikuti dengan saling berinteraksinya antar pembicara dan audiens. Kabarnya dalam waktu yang tak lama lagi akan ada acara serupa yang akan digelar dengan pembicara yang lebih banyak lagi yang akan datang dari luar. (DI/IM)

 

Kemerdekaan dan kebebasan adalah hak setiap orang. Kemerdekaan dan kebebasan itu harus diperjuangkan secara tetap dan terus.Kalau kemerdekaan dan kebebasan tidak kita dapatkan maka kita harus merampasnya.Karena hak itu harus selalu melekat pada setiap orang.
Yang merusak Indonesia adalah politik pemerintah Indonesia yang mengarahkan masyarakat untuk membenci minoritas, dan pemerintah sengaja dan sadar memelihara masalah SARA, suku,agama,ras dan antar golongan sebagai proyek politik.

 

     

 


FastCounter by bCentral