Berita Lain:

Atrium Senen di Bom

Kebijakan Moneter BI Longgar

70ribu ilegal Indo di AS

Agus Wirahadi-kusumah tutup usia

Pemerintah Tidak Empati pada Minoritas

Tionghoa ja-ngan diidentik-kan dengan kafir

Museum Laksamana Zheng He

Kebijakan Moneter BI Terlalu Longgar

CANBERRA, Antara - Pengamat ekonomi dari CSIS Mari Pangestu menilai, kurs rupiah yang tidak stabil dan masih fluktuatif sampai saat ini akibat faktor kebijaksanaan moneter BI yang terlalu longgar. Karena itu, sulit mengendalikan fluktuasi tersebut. "Jika kita ingin kurs rupiah stabil, BI seharusnya memperketat kebijaksanaan moneternya sekalipun dengan risiko tingkat suku bunga naik," ungkap Mari di Canberra, Minggu kemarin. Menjawab soal kurs rupiah yang kembali melemah menyusul terjadinya penyerangan terorisme di New York dan Washington, dia mengungkapkan, melemahnya rupiah bukan semata-mata akibat faktor politik. Melainkan, BI tampaknya tidak bisa mengendalikan itu dengan kebijaksanaan moneter longgar.

Dia menegaskan, nilai tukar rupiah erat berkaitan dengan base money (uang yang beredar). Jika jumlah uang yang beredar meningkat, kurs rupiah akan melemah.

"Jadi, bukan semata-mata akibat faktor politik. Memang mungkin saja ada dampaknya, tapi kecil sekali. Sebab, rupiah masih melekat kepada dolar AS," ucap Mari yang kini bermukim di Shanghai, China. Selain erat berkaitan dengan uang yang beredar, Mari menyatakan, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga berhubungan dengan target tingkat inflasi yang memang merupakan tugas BI.

"Jadi kalau jumlah uang beredar turun, inflasi juga dengan sendirinya akan turun. Tapi, suku bunga akan naik dan secara otomatis kurs rupiah akan menguat."

Dia mengemukakan, dapat memahami persoalan yang dihadapi BI. Jika suku bunga naik, beban APBN juga semakin berat dan dunia perbankan akan mengeluh. "Misalnya, asumsi suku bunga APBN tahun 2001 sebesar enam belas persen cukup tinggi. Jika lebih tinggi lagi, pembayaran bond juga akan lebih besar." katanya seraya menandaskan, suku bunga yang tinggi akan menimbulkan masalah bagi perbankan dan anggaran. ''Masalah itu bersifat sementara. Karena bila tahun ini BI berhasil mengendalikan uang beredar, inflasi tahun depan akan turun.'' Mari memperkirakan, BI saat ini ikut membantu pencapaian target lain. Padahal, kebijaksanaan moneter tidak boleh untuk mengatasi masalah perbankan dan anggaran. "Kita seharusnya menggunakan kebijaksanaan lain untuk mengatasi masalah bank dan anggaran. Kebijaksanaan moneter semestinya semata untuk mencapai target inflasi," jelas Mari yang juga dosen di Universitas National Australia.

Ujian Berat

Pada bagian lain Mari mengemukakan, tim ekonomi pemerintah Megawati Soekarnoputri akan menghadapi ujian berat mulai 2002. Sebab, anggaran (APBN) menjadi masalah serius sejak saat itu. "Kendati kita punya 'Mega-expectation', kita perlu realistik. Sebab, masalahnya berat dan pemerintah baru ini seharusnya bisa meletakkan prioritas yang tepat pada 2002. Dengan demikian, pembangunan Indonesia berada pada arah yang benar." Ketika menjawab tentang prospek perekonomian nasional pada masa mendatang Mari mengungkapkan, tantangan yang berat adalah APBN yang akan meledak pada 2003/2004, dan menjadi masalah yang serius ketika pembayaran obligasi mulai jatuh tempo.

Bila Indonesia tidak bisa melakukan penjadwalan utang luar negeri melalui Paris Club III, hal itu berarti defisit APBN akan bertambah menjadi 72 triliun pada tahun berikutnya (2003). "Implikasinya berat. Kita seharusnya menyadari betapa berat keadaan APBN. Selama ini saya pikir, kita masih bisa menolak masalah budget yang begitu besar dengan alasan yang dicari-cari." Dalam kaitan itu, alasan tradisonal yang biasanya diungkapkan akibat perbankan yang semrawut dan utang-utang yang tidak bisa terbayar.

Namun, sekarang pemerintah seharusnya berpikir lebih keras. Sebab, sudah telanjur mengambil alih masalah perbankan itu dengan blanket guarantee, katanya. "Itu berarti masalah bank juga menjadi tanggungan pemerintah." (ant/IM)

FastCounter by bCentral